Pelatihan dalam rangkaian Proyek LAUTRA (Pemerintah RI–Bank Dunia) itu diselenggarakan Bappenas–ICCTF melalui IMFEA di Svarga Resort Lombok, 30 Juli 2026.
Lombok Barat, 30 Juli 2026 — Svarga Resort Lombok, Kabupaten Lombok Barat, baru saja menjadi saksi satu kelas keuangan yang hangat dan penuh antusiasme se-Nusa Tenggara Barat. Bukan pejabat bank yang memimpin, melainkan nelayan, pengelola homestay, pemandu wisata selam, perajin souvenir, dan pedagang ikan yang mengikuti Pelatihan Literasi dan Inklusi Keuangan bagi UMKM Pesisir. Selama satu hari penuh, mereka diajak mengeksplorasi satu hal yang sering luput dari pelaku usaha pantai: bagaimana mengelola uang usaha agar tidak mudah bocor dan menjadi layak dibiayai bank.
Di balik pelatihan ini ada deretan nama besar. Kegiatan ini berada dalam konteks Proyek Oceans for Prosperity (Lautan Sejahtera, LAUTRA) — kerja sama Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Bappenas bersama Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menyelenggarakan kegiatan ini melalui Indonesia Micro Finance Experts Association (IMFEA), dengan Prof. Dr. Ahmad Subagyo selaku Ketua Umum IMFEA merangkap sebagai narasumber utama. Kombinasi itulah yang menjadikan bobot kegiatan terasa berbeda: dari sisi proyek ada Bank Dunia dan Bappenas, dari sisi pelaksana ada IMFEA yang dipimpin seorang Guru Besar.
Profil Ahmad Subagyo memang menjamin kredibilitasnya. Ia adalah Guru Besar sekaligus Wakil Rektor Bidang Riset, Advokasi, dan Promosi IKOPIN University. Rekam jejaknya sebagai konsultan pada lembaga internasional kelas dunia — Asian Development Bank (ADB), World Bank, USAID, hingga International Labour Organization (ILO) — membuatnya tidak asing dengan persoalan keuangan mikro dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia juga Komisaris Independen PT Akulaku Finance Indonesia dan PT Asuransi Takaful Umum. Tahun ini, ia menerima penghargaan Tokoh Penggerak Koperasi Bidang Akademik dari DEKOPIN Wilayah Jawa Tengah. Tidak heran jika kepercayaan Bappenas–ICCTF jatuh kepada IMFEA yang dipimpinnya.
Dalam pelatihan satu hari itu, Ahmad Subagyo dibantu dua asisten — Mirwan Aziz Romadhon, S.M. dan Dr. Agustini, M.Kom. — membimbing peserta menelusuri delapan modul. Rangkaiannya berurutan dari pengantar literasi keuangan, pemisahan uang pribadi dan usaha, penyusunan laporan keuangan sederhana, perencanaan modal, kelayakan usaha (bankability), instrumen dan saluran pembiayaan, hingga strategi akses pembiayaan berkelanjutan. Metodenya sengaja dibuat aplikatif, bukan teori kampus. Peserta berlatih langsung mencatat buku kas, menyusun profil usaha, hingga menilai sendiri kelayakan bisnis mereka. Studi kasusnya pun disesuaikan dengan konteks pesisir — perikanan, rumput laut, ekowisata, pangan lokal, dan kerajinan — bukan contoh toko di kota besar. Bahasanya dibuat sederhana agar mudah dicerna pelaku UMKM.
Sesi klinik dokumen menjadi salah satu titik paling dinanti. Di sana, peserta berkesempatan memoles profil usaha agar siap diajukan ke lembaga keuangan, koperasi, atau bank lokal. Pelatihan ditutup dengan diskusi kelompok dan penyusunan rencana aksi (action plan) pasca-pelatihan. Pesan utama yang dibawa Ahmad Subagyo dan tim adalah: pelaku usaha pesisir tidak cukup hanya paham di kelas, tetapi harus mampu menyusun langkah nyata setelah kelas usai. Itulah mengapa seluruh rangkaian dirancang menghasilkan keluaran konkret, bukan sekadar sertifikat.
Inklusivitas menjadi kata kunci. Dari 31 peserta unik yang tercatat dalam sistem LMS, 29 mengikuti pre-test dan 24 menyelesaikan post-test — instrumen yang sengaja disediakan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta. Pesertanya beragam, termasuk perwakilan UMKM perempuan dan muda. Kehadiran pimpinan Bappenas pada sesi foto bersama menegaskan dukungan pemerintah pusat. Latar belakang kegiatan mencatat, wilayah pesisir dan laut Indonesia diperkirakan menopang ekonomi nasional senilai lebih dari USD 280 miliar per tahun. Namun, menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, indeks literasi keuangan masyarakat di wilayah timur Indonesia — termasuk NTB — masih berada di bawah rata-rata nasional. Inilah celah yang hendak ditutup.
Inisiatif ini berakar dari kajian Komponen 3 LAUTRA yang menghasilkan strategi pembiayaan bagi UMKM. Rekomendasinya tegas: UMKM pesisir perlu penguatan kapasitas literasi keuangan agar dapat mengakses sumber pembiayaan yang mendukung praktik usaha berkelanjutan. Maka, pelatihan ini merupakan tindak lanjut nyata dari riset berbasis bukti, bukan sekadar agenda rutin. Setelah Lombok, langkah berikutnya tertuju ke Alor. Model pelatihan serupa direncanakan direplikasi untuk UMKM pesisir di sana, dengan perbaikan metode berdasarkan evaluasi per modul di NTB. Pembukaan oleh Direktur Kelautan dan Perikanan menandai betapa pentingnya momentum ini bagi pemberdayaan ekonomi pesisir.
Bagi Ahmad Subagyo, kegiatan ini sejalan dengan visi besarnya: memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir melalui pendekatan kelembagaan dan keuangan yang inklusif. Dengan rekam jejak sebagai konsultan internasional dan pemimpin IMFEA, ia membawa standar kualitas yang lazimnya hanya ditemui pada proyek berskala besar — kali ini disalurkan langsung ke tangan pelaku usaha kecil di pesisir. Pelatihan di Svarga Resort Lombok, 30 Juli 2026, menjadi bukti bahwa kredibilitas penyelenggara dan kedalaman narasumber dapat berpadu dengan pendekatan yang membumi. Hasilnya, pelaku UMKM pesisir NTB bukan sekadar diajari, melainkan benar-benar dibekali untuk mandiri.
Speak Your Mind