Seminar Nasional Keuangan Mikro I

Jakarta, 19 Juli 2017

Kebijakan pemerintah dalam bidang inklusi keuangan dan keuangan mikro telah menghasilkan berbagai program yang dijalankan oleh berbagai lembaga, baik dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah maupun lembaga swasta.

Program ini di-awali dengan adanya penyusunan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada Juni 2012 yang ditindaklanjuti dengan adanya berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Otoritas Keuangan dan otoritas Moneter melalui peraturan OJK (No.19/POJK.03/2014) mengenai “Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)”, dan BI juga menerbitkan aturan pelaksana PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik, yaitu Surat Edaran (SE) BI No. 16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik dan SE BI No.16/12/DPAU tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) dalam Rangka Mendukung Keuangan Inklusif Melalui Agen LKD Individu.

Melalui rentang kendalinya, OJK dan BI telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang ditujukan kepada lembaga keuangan baik Bank maupun lembaga keuangan bukan Bank.

Sementara Otoritas Fiskal juga memiliki berbagai program kebijakan terkait dengan inklusi yang dikaitkan langsung dengan berbagai program aksi keuangan mikro. Program layanan keuangan kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah dalam skala besar yang dilaksanakan oleh Tim Nasional Penanggulangan kemiskinan (TNPK) dibawah koordinasi langsung Wakil Presiden RI, bekerjasama dengan Kemenko Kesra, Kemenko Keuangan,

Kemendagri, dan Bappenas dalam bentuk program nasional penanggulangan kemiskinan (PNPM). Program ini telah telah berakhir pada awal tahun 2016.

Kementerian teknis (Kemenkop/Kementan/KKP/Kemendagri/Kemendag/Kemenpora/Kemenperin/ Kemensos) juga memiliki program keuangan mikro yang dilaksanakan melalui pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) maupun program bantuan langsung tunai. Dalam bentuk BLU Kemenkop dan KKP (kementerian kelautan dan Perikanan) mendirikan Lembaga Pembiayaan berupa LPDB dan LPUMK.

Pembentukan lembaga keuangan mikro dilakukan oleh Kemenperin/Kemensos/kemendag dalam bentuk pendirian Kelompok usaha bersama (KUB) yang dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Semua program pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan akses keuangan kepada seluruh warga negara Indonesia di atas bertujuan untuk mengurangi tiinngkat kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Namun sayang, program-program tersebut lebih banyak yang berorientasi jangka pendek dan tidak berkelanjutan.

Kehadiran IMFEA, sebagai asosiasi ahli di bidang keuangan mikro mampu memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif terhadap pemerintah guna mendukung dan mendorong adanya program yang tepat sasaran dan berfungsi optimal serta berkelanjutan.

Untuk mendapatkan masukan, pemikiran, dan overview secara komprehensif, maka akan dilaksanakan kegiatan SEMINAR NASIONAL yang mengundang nara sumber dari pengambil kebijakan di bidang keuangan mikro dan inklusi keuangan.

Berikut materi yang dapat diunduh
1. Siklus Perekonomian Indonesia
2. Pengawasan dan Pengaturan LKM
3. Presentasi Seminar Nasional Keuangan Mikro I

Berikut sebagian dokumentasinya

dewan penasehat imfea

nara sumber

narsum utama

WORKSHOP DELIQUENCY MANAGEMENT

WORKSHOP DELIQUENCY MANAGEMENT

Bandung, 12-13 June 2017

This activity was followed by Bank of Ceylon Sri Lanka as many as 17 people

Non-Performing Loans (NPLs) are common in the banking business. However the bank must perform an action to prevent, minimize and recover the NPLs as it is one of key indicators to assess bank performance in managing business risk.

In general, the growth of NPLs will force the Bank to allocate the collected funds to enlarge the Reserve Asset Removal for its soundness. Thus, the Bank in this case will erode its income or decrease Net Profit Margin (NPM) thereby reducing the bank’s ability to expand credit.

The diagnostic action of each NPL case requires a strategy that can provide quick and precise decisions aimed at increasing the ration of Loss Given Default. In brief, the recovery of NPL aimed at saving the assets of the banks that are embedded in the form of non-performing loans by taking into account of the debtor’s business conditions that still have fairly good prospects.

Based on the aforementioned background, the APRACA Consultancy Services (ACS) intend to organize the International Training Program on Road to Recovery (Handling of Non- Performing Loans) to enhance the capacity of APRACA members.

After the training the participants are expected to:

 Have knowledge to recognize the impact of non-performing loans on bank’s business;

 Become accustomed with the sound credit management;

 Have knowledge to recognize the causes and symptoms of problem loans;

 Have knowledge and ability in addressing and rescuing problem loans;

 Have the ability to identify the causes of problem loans and the selection for alternative solutions;

 Have advantage from the experience and best practices of the selected commercial banks in Indonesia on Credit Recovery.

Berikut materi yang dapat Anda upload

1. M-1 NPLs and Bank Business
2. M-2 Sound Credit Management
3. M-3 Indications and Causes of NPLs

Berikut sebagian dokumentasinya

foto bersama

foto training dengan apraca

Berikut E-book dan Materi CRM Beserta Referensinya

Berikut ini adalah ebook-ebook yang dapat di download

1. Enterprise Risk Management Models
2. Butterworth-Heinemann,.Credit Risk – From Transaction to Portfolio Management
3. Case study Risk banking management
4. Financial Options in Islamic Contracts Potential Tools for Risk Management
5. Credit risk management modul
6. Analyzing Banking Risk A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk Management

Semoga bermanfaat

Analisis Pembiayaan Sindikasi Korporasi Berbasis Syariah

ANALISIS PEMBIAYAAN SINDIKASI

KORPORASI BERBASIS SYARIAH

Telah dilaksanakan di Hotel Ibis Arcadia, Jakarta

22-24 Maret 2017

Diikuti oleh Pimpinan dan Kabag di lingkungan Bank Nagari-Sumbar

Industri keuangan syariah di Indonesia yang saat ini menduduki urutan keempat dunia (berdasarkan hasil survey Islamic Finance Country Index dari Global Islamic Finance Report tahun 2011 yang dikeluarkan oleh BMD Islamic, selaku lembaga konsultan bisnis dan manajemen termuka yang berbasis di London – KOMPAS.com, Kamis, 13 Oktober 2011) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun terhadap industri perbankan dan keuangan syariah di tanah air.

Sejak berkembangnya perbankan syariah di tanah air awal abad ke 20, berbagai macam upaya terus ditempuh oleh berbagai kalangan untuk terus menumbuh kembangkan industri perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Upaya ini ditujukan agar peringkat dan reputasi sebagai negara dengan populasi masyarakat yang kebanyakan muslim dapat seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariahnya, termasuk terus meningkatkan pola pembiayaan syariah terhadap Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Banyak strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan asset perbankan syariah. Salah satunya adalah mengembangkan pembiayaan ke sektor korporasi. Pembiayaan ke korporasi yang relatif besar  memang akan memberikan peluang keuntungan yang besar, namun di sisi lain juga mengandung risiko yang besar (high risk high return), maka salah satu strategi yang bisa dilakukan perbankan syariah agar lebih aman memasuki sektor korporasi tersebut adalah dengan menerapkan pembiayaan sindikasi (sindication financing), yakni pembiayaaan yang diberikan kepada satu mudharib atau debitur oleh bank-bank yang tergabung dalam satu kerjasama atau konsorsium (musyarakah). Sindikasi ini dapat dilakukan sesame bank syariah dan juga bersama bank konvensional. Beberapa waktu lalu bank konvensional pernah mengajak bank syariah untuk ikut dalam sebuah pembiayaan sindikasi di mana leadernya adalah konvensional, Hal ini bisa dilaukan sepanjang tidak melanggar prinsip syariah dengan pemisahan dan pembatasan aspek tertentu.

OBJECTIVES

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai/staff dalam melakukan pembiayaan. Karena produk pembiayaan merupakan bisnis utama perbankan syariah dalam usaha mendapatkan keuntungan, dibutuhkan skill dan kompetensi yang memadai untuk dapat melakukan berbagai analisis pembiayaan dengan tepat dan sesuai dengan syariah. Pola pembiayaan syariah tersebut dapat berupa pembiayaan skala besar dan jangka panjang, pembiayaan korporasi, dan pembiayaan sindikasi yang bersinergi dengan perbankan syariah lainnya.

COURSE OUTLINE

         Skema Pembiayaan Komersial dan Korporasi

         Analisis Aspek Pembiayaan

         Review Paket Pembiayaan

         Developer Financing

         Penyusunan Proposal Pembiayaan

         Studi Kasus serta Kajian Ketentuan Bank Indonesia tentang Pembiayaan.

Berikut materi yang dapat diunduh

1. Pembiayaan sindikasi fatwa MUI
2. Manajemen pembiayaan sindikasi

Berikut Dokumentasinya

Bagyo bersama bank nagari

bersama bank nagari

narsum dan peserta

narsum dengan bank nagari

MENJADI NARA SUMBER TUNGGAL DALAM WORKSHOP SATGAS PENGAWASAN KOPERASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM RI

KEUNIKAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

  • Koperasi yang memiliki kegiatan usaha di sektor perdagangan akan mendapatkan dukungan pembinaan dari Kementerian Perdagangan; contoh: Koperasi Pasar (KOPPAS)
  • Koperasi yang memiliki kegiatan usaha di sektor pertanian akan mendapatkan dukungan pembinaan dari Kementerian Pertanian, contoh Koperasi Pertanian yang berasal dari Gapoktan;
  • Koperasi yang memiliki kegiatan usaha di sektor produksi akan mendapatkan dukungan pembinaan dari Kementerian Perindustrian, contoh Koperasi Produsen Tahu Tempe, dan sebagainya;
  • Koperasi yang memiliki kegiatan usaha di sektor Teknologi Informasi akan mendapatkan dukungan pembinaan dari Kemenkominfo, contoh Koperasi Digital Indonesia, dan sebagainya;
  • Koperasi yang memiliki kegiatan usaha di sektor usaha simpan pinjam mendapatkan dukungan pembinaan dan pengawasan dari Kemenkop

MENGAPA USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI PERLU DI-AWASI???

  1. KOPERASI yang melakukan kegiatan usaha Simpan Pinjam mendapatkan previllage dari Pemerintah:
    1. Mendapatkan keringanan pajak atas pendapatan sisa hasil usaha;
    2. Mendapatkan pembinaan dari Regulator;
    3. Mendapatkan kesempatan untuk memperoleh dukungan yang menggunakan Anggaran Negara (APBN);
    4. Mendapatkan fasilitas perlindungan dari campur tangan (Intervensi) Otoritas Keuangan dan Otoritas Moneter dalam menjalankan usahanya;
  2. Usaha Simpan Pinjam pada hakekatnya adalah usaha jasa keuangan yang memiliki tingkat risiko tinggi karena karakteristik dari obyek utamanya yaitu “UANG” yang sifatnya “FAST MOVING”;
  3. Rawan terhadap penyalahgunaan lembaga untuk kepentingan “perseorangan”.

APA YANG PERLU DI-AWASI

Lembaga Penerapan prinsip koperasi sebagai pembeda (distingsi) antara badan hukum koperasi dengan badan hukum lainnya
Manajemen Penerapan prinsip manajemen untuk memastikan bahwa koperasi sedang menuju pada tujuan yang benar (on the track).
Bisnis Penerapan prinsip bisnis untuk mendorong adanya pertumbuhan dan kesinambungan usaha Koperasi itu sendiri.
Risiko Penerapan prinsip risiko dilaksanakan untuk melakukan berbagai antisipasi dan mitigasi terhadap potensi kerugian dan kegagalan baik usaha maupun lembaga “koperasi”.
Tata kelola Penerapan prinsip-prinsip GCG dilakukan untuk mengokohkan kedudukan Koperasi sebagai pelaku usaha yang sejajar dengan badan hukum lainnya.

Berikut materi yang dapat diunduh, Silabus modul satgas pengawasann

Berikut sebagian dokumentasinya

foto peserta

hari kedua workshop

narsum ahmad subagyo

peserta satgas

peserta workshop