PERBEDAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)

(Dalam Perspektif Undang-Undang)

Oleh

Dr. Ahmad Subagyo

TAHUN INI (2015) adalah tahun ke-dua sejak UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di-UNDANGKAN.

Berarti UU ini efektif berlaku ……..

Bagaimana implementasinya ????

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan Indonesia untuk melakukan transformasi dan berupaya untuk menjadi lebih baik. Menurut pandangan kami, faktor yang paling utama adalah kemampuan Indonesia untuk membebaskan sebanyak mungkin rakyatnya dari belenggu kemiskinan yang terus mengancam. Secara realistis, hal tersebut tidak akan tercapai dalam waktu singkat atau dengan suatu keajaiban. Masalah kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan semata-mata. Hal tersebut membutuhkan investasi dalam jumlah yang sangat besar dalam bentuk inovasi, kebijakan terobosan, dan pendekatan holistik di semua sektor yang mempengaruhi permasalahan kemiskinan yang ada pada bangsa ini, yakni pemerintah, lembaga legislatif, lembaga peradilan, kepolisian, usaha, infrastruktur, pendidikan, pertanian, pariwisata, masyarakat sipil, dan lain-lain.

Apabila kita melihat perkembangan terkini di Indonesia secara lebih dekat, terdapat banyak program inovatif pada saat ini yang dapat berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Program-program tersebut memiliki bentuk dan substansi yang berbeda, seperti:[1] pembentukan komunitas belajar di Polman (Sulawesi Selatan); program penyediaan air berbasis masyarakat di Lumajang (Jawa Timur); pendidikan gratis dan sistem jaminan kesehatan gratis di Jembrana (Bali); program transparansi anggaran di Bandung (Jawa Barat); program tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan partisipatif di Maros (Sulawesi Selatan); dan mungkin masih banyak lagi.

Salah satu program inovatif Pemerintah Indonesia yang sangat patut diperhatikan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, yang disingkat PNPM-Mandiri. PNPM-Mandiri adalah program nasional yang berbentuk kerangka kerja kebijakan yang berfungsi sebagai dasar dan acuan untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat. Sejak dimulainya PNPM-Mandiri pada tahun 2007,[2] program tersebut berhasil menyediakan dan memberikan akses kepada pinjaman untuk usaha mikro berbasis masyarakat dalam jumlah yang luar biasa besar di desa dan kelurahan, yang banyak di antaranya dipimpin oleh perempuan, sehingga mendukung penciptaan sumber mata pencaharian dan lapangan pekerjaan. Karena keberhasilan pelaksanaannya, program tersebut telah mencapai jangkauan yang signifikan; dana sebesar lebih dari $900 juta dan lebih dari 6.250 kecamatan di seluruh Indonesia.

Keberhasilan PNPM-Mandiri juga menimbulkan permasalahan yang sangat penting dalam pengoperasian kegiatan yang mempengaruhi kehidupan para pemangku kepentingan, khususnya di tingkat masyarakat. Hal tersebut secara khusus terlihat jelas dalam kegiatan PDB dari program tersebut, dengan timbulnya permasalahan hukum yang sangat penting (seiring dengan pertumbuhan aset yang dikelola oleh masyarakat) dan yang menjadi semakin mendesak untuk diselesaikan agar permasalahan hukum tersebut tidak menciptakan masalah baru bagi masyarakat dan tidak menjadi kontraproduktif bagi tujuan pengentasan kemiskinan program tersebut. Permasalahan hukum utama terkait dengan kepemilikan aset oleh masyarakat dalam PNPM Mandiri dan pencarian pilihan transformasi hukum dari unit-unit yang mengoperasikan PDB dalam PNPM Mandiri. Tujuan dari laporan ini adalah meninjau kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya permasalahan hukum utama tersebut, mengidentifikasi permasalahan lain yang dapat menimbulkan dampak lebih lanjut terhadap PDB tersebut dan memberikan pilihan untuk pelembagaan PDB tersebut.

Keberlanjutan program PNPM menjadi suatu taruhan dengan kemunculan No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Masyarakat dilarang untuk melakukan penghimpunan dana secara illegal, demikian pula dilarang untuk menyalurkan dana (meminjamkan dana) secara illegal.  Saat ini ada 3 domain UU Lembaga Keuangan yang saling melengkapi yaitu UU Perbankan, UU Perkoperasian, dan UU LKM.

Perbedaan antara ketiga UU yang mengatur ketatalembagaan keuangan di masyarakat perlu dipahami oleh masyarakat luas karena hal ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak dan hak warga negara dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hak untuk berserikat dan berkumpul.

Berikut ini ada sedikit kajian tentang perbedaan antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), karena kedua lembaga ini yang saat ini sedang diperdebatkan yang dapat dijadikan sebagai wadah bagi keberlanjutan kegiatan PNPM di masyarakat.

[1] Lihat Case Studies on Innovations in Service Delivery in Indonesia, dari Tim Penelitian dan Redaksi di ASH Center for Democratic Governance and Innovation dari Harvard Kennedy School, http://www.innovations.harvard.edu/showdoc.html?id=6295.

[2] PNPM Mandiri berkembang dari program pengembangan masyarakat sebelumnya: Program Pengembangan Kecamatan dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan.

Berikut Dokumentasinya..

2-seluruh peserta FGD

 

???????????????????????????????

 

???????????????????????????????

BMT Mau Ke Mana?

Sepeninggal tokoh penggerak ekonomi syariah (Prof.Amin Aziz, alm.) pada 30 Juli yang lalu, arah gerakan keuangan mikro syariah perlu dipertanyakan, mau kemana?

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) yang mulai diperkenalkan sejak awal tahun 90-an telah mengalami perjalanan panjang dalam menemukan jati-dirinya. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) telah bermetamorfosis ke dalam berbagai bentuk yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari ujung barat (Aceh) BMT lebih dikenal dengan nama Baitul Qiradh (BQ), di Sumut dan Sumbar lebih dikenal dengan BMT KUBe, di lingkungan Muhammadiyah mempopulerkan nama BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah), di lingkungan Nahdhatul Ulama (NU) diperkenalkan Syirkah Muawwanah (SM), sedangkan di luar Sumatera dan Jawa BMT berkembang sesuai dengan provider yang mendampinginya seperti PINBUK, Microfin, BMT Center, Yamida dan Peramu dengan berbagai model bisnisnya.

Sebagai sebuah institusi bisnis dan sosial, BMT berkembang mengikuti model bisnisnya. Ada yang menjalankan fungsi bisnisnya (tamwil) saja yang dipelopori oleh Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), sementara ada yang concern ke arah fungsi sosialnya (maal) saja sebagai lembaga amil zakat (LAZ). Pendekatan bisnisnya juga bervariasi, ada yang menggunakan pendekatan individual sebagaian juga ada yang mempraktekkan pendekatan kelompok (tanggung renteng). Model kepemilikan juga beragam, ada yang mempraktekkan “owner and user” yaitu pemilik dan sekaligus pengguna (konsep koperasi), sementara juga ada yang menggunakan model kuasi bank yang memisahkan antara pemilik dan pengguna (nasabah). Keragaman model bisnis BMT tersebut  telah menjadi khasanah khas lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

Sebagai sebuah institusi keuangan, BMT tidak terlepas dari keterikatan terhadap regulasi yang berlaku di negeri ini. Sejak awal berdirinya BMT tidak menyebut dirinya sebagai koperasi, BMT lebih memilih menggunakan badan hukum perkumpulan dalam bentuk PHBK, KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau LSM (Lembaga swadaya Masyarakat), sementara UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, belum mengenal tentang Koperasi syariah. Penulis pernah diskusi dengan almarhum Prof.Amin Aziz, beliau mengatakan bahwa BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), bukan koperasi tapi institusi keuangan mikro berbasis syariah yang melayani jasa keuangan kepada usaha mikro dan kecil. Namun sebagai institusi keuangan yang melayani jasa keuangan kepada masyarakat, BMT terikat dengan UU Perbankan, sementara untuk menjadi Bank insititusi ini belum capable, akhirnya payung hukum yang paling memungkinkan adalah Koperasi.

Jumlah BMT di Indonesia pada tahun 1995 sebanyak 300 dan pada akhir tahun 1997 telah bertambah menjadi 1.501, lalu tahun 1998 menjadi 2.470 BMT. Tahun 2005 yang terdaftar dalam anggota PINBUK sebanyak 3,037 BMT.  Pada akhir tahun 2010 jumlah BMT sebanyak 4.808 unit (kemenkop). Ada sesuatu yang menarik, ketika BMT belum diatur melalui regulasi khusus  pertumbuhan BMT   berkembang sangat pesat, namun ketika muncul Kepmen No. 91 tahun 2004 yang mengatur Koperasi Jasa Keuangan syariah. Pertumbuhan jumlah BMT mengalami stagnasi.

Tahun 2013, lahir UU No. 01 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kelahiran Undang-Undang ini sebenarnya dapat memfasilitasi eksistensi BMT untuk kembali kepada khittahnya. BMT sudah waktunya untuk memperkuat diri dan memperbaiki kualitas layanan serta kinerja keuangannya dibandingkan berpikir untuk memperbanyak kuantitas. Industri ini akan kuat jika didukung dengan tiga pilar utama yaitu (1) Regulasi dan sistem pengawasan yang baik, (2) Memiliki sistem tata kelola yang baik (GCG), (3) Tersedia infrastruktur industri yang memadai.

BMT akan kuat jika ada sistem pengawasan yang baik. Organisasi yang memiliki infrastruktur pengawasan yang baik di bidang keuangan saat ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika BMT kembali menjadi LKM(s) dan berada di bawah pengawasan OJK, maka konsekuensi logisnya adalah eksistensi BMT sebagai lembaga keuangan akan makin kokoh, karena didukung dengan infrastruktur lainnya, seperti Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (Biro Kredit), Lembaga Pemeringkatan, dan pada ujungnya akses terhadap sumber permodalan akan makin murah dan mudah. Tujuan awal pendirian BMT adalah memberikan akses layanan keuangan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) yang berbasis syariah. Manakala BMT memiliki sumber permodalan yang kuat dan efisien maka jumlah UMK yang dilayani juga akan makin luas dengan biaya lebih rendah, sehingga kemanfaatannya makin meningkat.

Proses penguatan BMT mengalami evolusi dari lembaga keuangan informal (KSM/PHBK/LSM/Perkumpulan) yang awalnya kurang diperhitungkan, lalu menjadi lembaga keuangan semi formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), lalu ke depan jika memilih menggunakan payung hukum LKM (Lembaga Keuangan Mikro) di bawah UU No. 1 tahun 2013, BMT masuk menjadi struktur lembaga keuangan formal di dalam sistem keuangan nasional.

Sekarang pertanyaannya, beranikah BMT selangkah lebih maju dan menghadapi tantangan regulasi LKM yang akan diberlakukan di awal tahun depan?

 

Penulis:

Ahmad Subagyo

Ketua IAEI Komisariat STIE GICI Depok

 

 

bmt al munawar medan

 

bmt el ridho

 

bmt wiradesa

 

bmt darussalam

 

training supervisor KSP

Pelatihan Good Corporate Governance (GCG) for Banking

Telah dilaksanakan Pelatihan Good Corporate Governance (GCG) for Banking di Hotel Phoenix Jogjakarta pada tanggal 15-16 Desember 2014 yang diikuti oleh Kompartemen HRD   Kantor Pusat  PT. Bank BJB, Tbk.
Adapun sebagaian materi sebagaimana terlampir. silakan bagi yang membutuhkan bisa mengunduh materi ini secara GRATIS!!!
Terima kasih
???????????????????????????????
???????????????????????????????

TRAINING ENUMERATOR SURVEY PENGUATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM DI INDONESIA

Telah dilakukan Training untuk Enumerator survey anggota koperasi yang dilaksanakan pada tanggal 17-19 Nopember di Jogjakarta.  Training ini diikuti oleh 24 orang calon  enumerator survey yang akan dimobilisasi ke-7 Provinsi di Indonesia yaitu Prov. DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Sulsel dan Sumut.

Kegiatan survey kepada anggota Koperasi ini merupakan rangkaian kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Bank Dunia yang bekerjasama dengan BAPPENAS dan KEMENKOP UMKM dengan tema “Memperkuat Akses Keuangan UMKM terhadap KSP/USP”.

Berikut ini, sebagaian materi training dan dokumentasi kegiatannya:

1. Materi Kapita Selekta KSP/USP

2. Foto Kegiatan

Kegiatan training ini dilanjutkan dengan praktek dan simulasi melalukan wawancara dan monev terhadap proses kegiatan wawancara.

berkunjung ke koperasi solidaritas

???????????????????????????????

ice breaker

tutorial 2

tutorial 3

tutorial koperasi 01

wawancara dg responden

CONSUMER LOAN TRAINING

CONSUMER LOAN TRAINING  

INTRODUCTION

Sektor konsumsi dewasa ini telah menjadi ladang yang sangat subur bagi industri perbankan di Indonesia. Peluang ini dimanfaatkan oleh industri perbankan untuk mengoptimalkan laba melalui salah satu produknya yang disebut dengan kredit konsumsi. Kredit konsumsi yang dimaksud adalah fasilitas kredit dari pihak bank untuk debitur yang digunakan secara langsung untuk pembelian barang-barang berupa rumah/kendaraan yang di gunakan secara langsung oleh debitur.

Selain pasar kredit konsumsi yang memang besar, pertumbuhan kredit konsumsi itu didorong oleh banyaknya bank yang memburu kue pasar konsumsi. Pasar konsumsi yang potensial ini tidak tergantung dari ukuran bank karena mayoritas bank besar hingga bank kecil menggarap pasar ini. Dengan menyalurkan kredit, bank bisa meraih pendapatan bunga (interest income). Macam-macam kredit yang umum dipasarkan untuk kredit konsumtif dari bank-bank yang beroperasi di Indonesia antara lain kredit tanpa agunan (KTA), kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit kepemilikan mobil (KPM), kredit multiguna, dan kartu kredit.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu produk jasa perbankan selain Kredit Kepemilikan Kendaraan ((KKB). KPR yang dikucurkan perbankan di Indonesia dewasa ini terlihat mengalami pertumbuhan signifikan seiring dengan peningkatan kebutuhan rumah di berbagai daerah tanah air. Pada semester I 2014 lalu saja, KPR di sejumlah bank tercatat mendominasi pertumbuhan kredit konsumer.

Kendati kompetisinya sangat ketat, pasar pembiayaan properti masih menjadi kue lezat bagi perbankan. Tingginya permintaan yang disambut oleh pasokan pengembang dan dukungan suku bunga acuan BI (BI Rate) yang relatif rendah memacu tumbuhnya penyaluran kredit properti, terutama jenis kredit konsumsi. Kendati demikian, rasio pembiayaan perumahan melalui kredit di Indonesia terhitung masih rendah bila dibandingkan kondisi di luar negeri. Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 6%, sambungnya, segmen perumahan akan tetap tumbuh bagus.  Oleh sebab itu, jelasnya, perlu adanya kerja sama dengan mitra pengembang dalam upaya meningkatkan penyaluran KPR pada masyarakat.

Oleh karenanya, pemahaman yang komprehensif akan pentingnya sektor properti  bagi dunia perbakan menjadi keharusan bagi para pelaku perbakan itu sendir.Conversa Indotama Consultant sebagai lembaga berbadan hukum yang kompeten dan independen berupaya memberikan konsep-konsep dan pemahaman terkait. Oleh karena itu dengan kapasitas yang dimiliki oleh Conversa Indotama dalam hal penyedia jasa training, kami bermaksud menawarkan kerjasama melalui kegiatan pelatihan dengan temaEfektif Loan Operation & Administration.

B.   BENTUK KEGIATAN

Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan secara in-house selama dua hari kerja (16 jam pertemuan efektif)

C.      TUJUAN PELATIHAN

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta terkait prinsip-prinsip penyelenggaraan produk consumer loan yang disediakan oleh perbankan secara efektif dan berkelanjutan. Diharapkan setelah pelatihan ini peserta memiliki kompetensi dalam penerapan prosedur dan pelaksanaannyabaik secara operasional maupun administratif. Kegiatan training ini juga sangat bermanfaat sekali sebagai bahan pengetahuan serta sebagai alat banding antara teori dan praktek kerja di lapangan.

D.     SASARAN PESERTA PELATIHAN

Kegiatan pelatihan ini ditujukan untuk staff kredit yang terkait dengan fungsi Administrasi Kredit bank dan Consumer Funding pada level pelaksana hingga supervisor.

 

E.      MATERI PELATIHAN

Day 1

·         Prinsip Dasar Consumer Loan /Kredit Konsumsi Perbankan

·         Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI No. 08 Thn 2012 Tentang Perubahan Atas Permenpera No 05 Thn 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

·         Peraturan BI Tentang Finance to Value Pada Kredit Kepemilikan Rumah

·         Mekanisme Penyelenggaraan Kredit Kepemilikan Rumah

·         Metode Perhitungan Bunga KPR

·         Keunggulan Umum Fitur KPR serta Manfaat KPR bagi Nasabah

·         Aspek Infrastruktur dalam Penyaluran Kredit Kepemilijan Rumah

Day 2

·      Konsep Segmenting, Targeting, dan Positioning dalam Pemberian KPR oleh Bank

·      Aspek-aspek Penilaian Bank dan Konsep KYC sebagai Tindaklanjut Pengajuan KPR Oleh nasabah

·      Analisis Kelayakan Pemberian Kredit

·      proses administrasi penyelenggaraan KPRPerjanjian Kredit Bank dalam Penyaluran KPR

·      Pengelolaan dan Pengawasan Pengucuran Kredit

·      Mengantisipasi dan Menangani Kredit Bermasalah

·      Simulasi dan Evaluasi Akhir

F.      METODE PELATIHAN

Pelatihan in house training ini didesain khusus sesuai dengan kebutuhan perusahaan., khususnya dalam memahami pentingnya pengelolaan pelaksanaan pemberian kredit secara efektif. Untuk mendukung hal tersebut maka metode penyampaian pelatihan yang digunakan adalah Presentasi, Diskusi interaktif dan Pembahasan studi kasus dan Simulasi.

 

I.        TIM INSTRUKTUR

Dr. Ahmad Subagyo

Berikut ini sebagaian materi training dapat anda unduh!
Foto kegiatan training consumer loan bersama Senior auditor dan Credit Consumer BankOECB, Bank BTPN dan Bank Danamon Syariah yang dilaksanakan pada pertengahan Bulan Nopember 2014 di  88@kasablanka Building, Tower A, Lantai 38, Kota Kasablanka.
with participant
training view
serius menghadapi training
presentasi