TATA CARA PELAKSANAAN RISET DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PRODUK DAN AKTIVITAS BARU

Alhhamdulillah telah dilaksanakan

WORKSHOP Tentang

“TATA CARA PELAKSANAAN RISET DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PRODUK DAN
AKTIVITAS BARU.”

Pada tanggal 3-4 Februari 2016 di Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta yang diikuti oleh 18 Peserta dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), yaitu:
1. Bank Kaltim
2. Bank NTT
3. Bank Sulselbar
4. Bank Jateng
5. Bank Lampung
6. Bank Kalsel

Berikut ini outline materinya;

URGENSI RISET DI DUNIA PERBANKAN

LATAR BELAKANG
Program Transformasi BPD – Menjadi Bank yang Kompetitif, Kuat dan Kontributif bagi Pembangunan Daerah Bank Pembangunan Daerah (BPD) perlu bertransformasi karena terdapat beberapa permasalahan mendasar yang perlu dibenahi secara struktural yakni:

1. Kontribusinya terhadap pembangunan daerah masih rendah yang tercermin dari relatif kecilnya pangsa kredit produktif yakni baru mencapai26%.
2. Tata kelola, sumber daya manusia, manajemen risiko dan infrastruktur yang belum memadai yang memicu peningkatan kredit bermasalah segmen produktif.
3. Daya saing BPD masih rendah karena produk dan mutu pelayanan belum memadai.

B. Visi dan Misi

– Visi (disesuaikan dengan Visi Bank)
– Misi (disesuaikan dengan Misi Bank)

c. SWOT ANALYSIS – GAP ANALYSIS

A. Analisis Peluang (Opportunity)

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan melahirkan peluang-peluang bisnis baru disektor riil yang membutuhkan dukungan pembiayaan dari perbankan.
2. Mempelajari muatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tiap- tiap Kabupaten, tiap-tiap Kota dan Provinsi dalam rangka identifikasi peluang kebutuhan pembiayaan sektor riil yang akan timbul sebagai dampak dari realisasi APBD tersebut (konstruksi, pertanian, pariwisata, pendidikan dan lain- lain).
3. Identifikasi kebutuhan pembiayaan atas izin-izin usaha baru yang diberikan oleh PEMDA.

B. Analisa Kekuatan(Strength)

1. Salah satu kekuatan (strength) Bank dibandingkan dengan pesaing dalam kaitannya dengan mendapatkan informasi peluang bisnis pembiayaan sektor riil adalah bahwa pemegang saham Bank adalah PEMDA. Hal ini berarti bahwa Bank adalah bank pertama yang mendapatkan informasi tentang APBD yang memuat peluang bisnis atau pembiayaan di sektorriil.

C. Analisa Kelemahan /Weakness

1. Identifikasi dan klasifikasi nasabah (konsumen):
– Klasifikasi konsumen sesuai dengan kebutuhan pembiayaan yang muncul dari APBD.
– Klasifikasi konsumen sesuai dengan kebutuhan pembiayaan atau jasa layanan perbankan pada umumnya.
2. Identifikasi produk-produk dan aktivitas bank termasuk pengembangannya yang sesuai dengan klasifikasinasabah.
3. Melakukan analisa kelemahan (weakness) bank dibandingkan dengan bank-bank pesaing dari segi:

a) Jenis-jenisproduk
b) Dukunganteknologi
c) Kualitas Sumber DayaManusia
d) Jangkauan pelayanan jaringan kantor maupun Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (BranchlessBanking).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam rangka mewujudkan corporate plan menuju transformasi BPD, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah riset pengembangan produk yang terkait dengan kebutuhan pasar sesuai dengan APBD maupun perizinan yang diterbitkan oleh Pemda serta riset klasifikasi konsumen serta kebutuhan produk-produk Bank yang sesuai dengan masing-masing daerah Kabupaten, Kota, dan Provinsi.

Sebagaian materi dan foto kegiatan dapat diunduh berikut ini;

Semoga bermanfaat, amin

1. Outline Riset Pasar
2. Urgensi Riset Di Dunia Perbankan

Public Training

Training

3-20160203_141337_resized

4-20160204_144012_resized

PELATIHAN LITERASI KEUANGAN BAGI PETUGAS BANK DILAKSANAKAN DI HOTEL SANTIKA PREMIERE SLIPI JAKARTA TANGGAL 20-21 JANUARI 2016

Diikuti oleh 3 Bank Daerah yaitu:
1. Bank Aceh
2. Bank DKI
3. Bank NTB

PENGANTAR
Literasi Keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan Konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik.
Masih banyaknya Konsumen dan/atau masyarakat yang less literate atau not literate sehingga diperlukan peningkatan Literasi Keuangan sebagai salah satu cara meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan Konsumen dan/atau masyarakat agar Konsumen dan/atau masyarakat dapat menentukan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan /atau masyarakat yang terdiri dari Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai dan Perusahaan Penjaminan baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Berikut sebagian materi training
Modul Bank Services

semoga bermanfaat adanya

Pelatihan Bank Daerah

Traning BPD

Training Bank Daerah

KOPERASI DI ANTARA LAYANAN KEUANGAN DIGITAL DAN LAKU PANDAI

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai salah satu jenis koperasi termaju di Indonesia, selain jumlahnya terbanyak juga memiliki asset tertinggi dibandingkan dengan jenis koperasi yang lain. Dengan jumlah 110 ribu unit yang tersebar di seluruh negeri dan 20 juta lebih penduduk negeri ini terlayani oleh Koperasi simpan pinjam. Layanan Koperasi selain sebagai institusi keuangan memiliki tingkat inklusi yang tinggi. Kemampuan Koperasi memasuki wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal (Bank dan LKBB) menjadi salah satu unsur kekuatan tersendiri.

Namun saat ini Koperasi sedang menghadapi tantangan yang cukup berat yaitu akan menghadapi adanya layanan keuangan digital (LKD) dan Laku Pandai (Branchless Banking). Kedua produk hasil kebijakan otoritas moneter dan otoritas jasa keuangan ini akan masuk ke wilayah-wilayah yang biasanya menjadi market dari Koperasi Simpan Pinjam.
Namun, sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan karena Koperasi sebagai lembaga keuangan yang dimiliki oleh anggota dan melayani anggota menjadi keunggulan tersendiri yang tidak pernah dimiliki oleh lembaga keuangan lainnya.
Tulisan lengkap dapat di lihat dalam lampiran berikut ini. Dimuat dalam Majalah INFOBANK , Bulan Januari 2016.

1. Artikel Koperasi Info Bank 1
2. Artikel Koperasi Info Bank 2

pengurus Koperasi

suasana rapat

Telah Terbit Buku Terbaru Saya “Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah”

cover buku Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah

Alhamdulillah, atas ijin Allah taala Buku ini akhirnya dapat terbit. Terima kasih kepada editor, rekan-rekan reviewer dan tentunya Penerbit yang berkenan memberikan masukan dan bersedia menerbitkan buku ini.

SINOPSIS
BUKU: TEKNIK PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Buku ini disusun untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar bagi para pihak (stakeholder) kredit, terutama jajaran yang bertanggung jawab terhadap penanganan kredit bermasalah. Bermula dari pengetahuan tentang penyebab kredit bermasalah, manajemen perkreditan yang sehat, identifikasi kredit bermasalah, pencegahan kredit bermasalah, penyelesaian kredit bermasalah dan penyelamatan kredit bermasalah.
Tinjauan buku cukup komprehensif, dari sisi akademik, theoritical concept, sisi legal, dan pengalaman praktis Penulisnya memberikan Buku ini berbobot. Masing-masing Bab dari buku selalu di akhiri dengan sebuah IKHTISAR yang dapat menjadi REMINDING bagi para pembacanya. Beberapa studi kasus yang diangkat dari Pengalaman Praktis cukup melengkapi buku ini. Asesoris yang menjadikan Buku makin bernilai adalah Lampiran yang berisi tentang Juklak/Manual Penyelesaian Kredit bermasalah yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi yang belum memiliki JUKLAK, dan menjadi perbandingan (comparing study) bagi yang sudah memilikinya.
BUKU yang bersifat teknis ini pada hakekatnya juga sebuah literatur akademis yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan dan penelitian.

SEMINAR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN MPR “Menata Sistem Perekonomian Nasional Berdasarkan Pasal 33 UUD RI 1945”

Telah dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2015
di Gedung Nusantara 4, Kompleks MPR-DPR RI Senayan.

Seminar ini dihadiri anggota Dewan dan Gerakan Koperasi Indonesia (Dekopin).
Pembicara Utama:
1. Prof. Dr. Dawam Rahardjo
2. Dr. Burhanuddin Abdullah
3. Drs. Agung Sudjatmoko, MM.
Pembahas Utama:
1. Prof. Rully Hendrawan
2. Dr. Ahmad Subagyo

Untuk mengetahui isi dari Seminar ini, Anda dapat mengunduh sebagaian makalah-makalah yang tersedia berikut ini: silakan diunduh ! beserta dengan foto kegiatannya

1. Makalah Koperasi Sistem Ekonomi Jalan Terbaik
2. Makalah 2 (Peta Koperasi MPR)
3. Makalah Undang2

Semoga bermanfaat, terima kasih

1-pembahas di MPR

Peserta seminar

foto menjadi pembahas di MPR