Telah Terbit Buku Saya Yang Ke 8 : Buku Keuangan Mikro Syariah

Cover Buku Keuangan Mikro Syariah
Alhamdulillah telah terbit buku saya yang ke-8:
Buku #01# Buku studi kelayakan – PT.Elemedia Komputindo
Buku #02# Buku Panduan Account Officer – PT. Graha Ilmu
Buku #03# Buku Grassroot and Commercial Microfinance – PT.Bank Aceh
Buku #04# Buku Marketing in Business – PT. Mitra Wacana Media
Buku #05# Kamus Istilah Ekonomi Islam – PT. Elexmedia Komputindo
Buku #06# Buku Analisa Data Keuangan – Cendekia
Buku #07# Buku Manajemen Koperasi Simpan Pinjam – PT. Mitra Wacana Media
Buku #08# Buku Keuangan Mikro Syariah: Sebuah Pengantar – PT.Mitra Wacana Media

 

SINOPSIS BUKU KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Buku ini terdiri dari tiga Bagian utama yang masing-masing memaparkan tentang kajian secara mendalam tentang evolusi perkembangan keuangan mikro, anatomi nilai-nilai dasar keuangan mikro syariah dan praktek keuangan mikro syariah di Indonesia.
Hal yang menjadikan buku ini menarik adalah kajian yang ditulis dalam buku ini merupakan rangkuman hasil penelitian disertasi yang ditulis oleh Penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sehingga selain memberikan informasi dan pengetahuan yang mendalam tentang Keuangan Mikro Syariah, kesahihan data dan literasinya telah diuji oleh enam guru besar di bidang Pengkajian Islam dan Ekonomi Syariah.
Buku ini diharapkan dapat memberikan orientasi kepada para akademisi, terutama para praktisi di bidang keuangan syariah. Kita masih banyak membutuhkan pengetahuan, informasi dan sumber literasi dalam menjalankan praktek keuangan syariah secara benar. Sehingga tujuan “maqhosidus Syariah” dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat kita.

To Be Speaker of International Conference in Bangkok Thailand, January, 29-30th

Summary of article (slide)

The tracing of Islamic values in micro finance were reviewed on Chapter II using both phenomenological approach and fiqh approach to find the principle of  Islamic micro finance, namely (1) the principle of justice, (2) the principle of honesty, and (3) the principle of partnership. On the same Chapter, reviews on the best practices of micro finance were also done in order to find the principle of conventional micro finance namely (1) the principle of outreach, (2) the principle of sustainability, and (3) the principle of social intermediary.

Based on the basic principles found in the previous chapter, principles of discipline as exogenous variables were established consists of variable of target,  variable of Goal, variable of Aqad, variable of warranty, and institution performance variable as endogenous variable. Those variables are quantitatively analyzed. Data collected from the questionnaires were then tabulated using the Likert Scale and analyzed using Structural Equation Model (SEM) assisted by computer technology with the software of LISREL 8.7. From this, it was found that the significant affecting variables to the organization performance (IMFI) are; variable of target (discipline towards the principle of micro finance) and the variable of Goal (discipline towards the principle of Sharia)

Follow some of material and documentation as attachement
if usefull for you, download please
speaker
???????????????????????????????
IMG-20150130-00287
penyerahan sertifikat

Collaborating GICI Business School, Indonesia – NIDA Business School,Thailand ASEAN aspirations by 2015

“One Vision, One Identity, One Community”. ASEAN with different cultures, religions, languages  and educational systems, must develop  a harmonized system of education.  This system can be developed on basis of common, but not identical, practices and guidelines for cooperation.

Enhancing ASEAN Academic System Compatibility

Making academic degree standards more comparable and compatible throughout ASEAN with a common framework of easily readable and comparable degrees to facilitate free movement of professionals and skilled labor in ASEAN by 2015

Harmonization vs. Mutual Recognition

•       Principle of mutual recognition stipulates that if a standard is approved  in one country it is accepted in all participating countries.

•       Principle of harmonization operates differently, previous national standards do prevail, but trade across borders only occurs with products fulfilling the harmonized standard.

•       National higher education systems are harmonized (working towards greater comparability of higher education structures & practices) to encourage international mobility.

•       Harmonizing the diverse systems of higher education in the region is an important step towards the regional integration objective.

International Mechanism for Education  Between Indonesia and Thailand

•       Curriculum Development,

•       Professional Development of Schools, Staff and Administrators,

•       International Development Projects,

•       Institutional Linkages,

•       Community Linkages,

•       International Student and Teacher Programs,

•       Exchange Programs,

•       Sister Schools,

•       Double Degree Program,

NIDA : National Institute of Development Administration

•       Public Higher Education Institution, founded 1966

•       Focus on economics and social development and has 10 graduates school

•       NIDA Business School : 1st graduate school in Thailand

•       Has accredited by the Thai Education Ministry and the AASCB, Europe in 2012

•       Has more than 5000 graduate students

•       Conducts all classes in English

•       Has excellent supporting education facilities, including 5 highrise buildings, complete and advance libraries, recreation rooms and others

Scope of the Cooperation & Partnership

•       Promote mutual international understanding

•       Supporting educational, professional & cultural activities

Partnership General Principles

•       Supporting to national & regional education development

•       Upholding equality, solidarity and mutual respect and benefit

•       Improve the quality of education through a more creative, innovative and synergy cooperation

•       Upholding the principle of deliberation in decision making

•       Appreciation the presence of the respective institutions

Proposed Areas of the Cooperation/Partnership & Time Frame

Short-term and Medium-term Agenda (0 – 2 years)

•       Students and faculty members visit for professional and cultural enrichment;

•       Public lecturers exchanges in initiating a new subject;

•       Joint seminars, workshop, and conference;

•       Participation in professional meetings and conferences;

•       Exchange of academic publications, materials and other information;

SIGNING Memorandum of Understanding (MOU) 

Venue:  NIDA Business School – Bangkok Thailand

Date   :  30th Januari, 2015

???????????????????????????????

???????????????????????????????

in front of the Nida's library

Nida's campus thailand

PERBEDAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)

(Dalam Perspektif Undang-Undang)

Oleh

Dr. Ahmad Subagyo

TAHUN INI (2015) adalah tahun ke-dua sejak UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di-UNDANGKAN.

Berarti UU ini efektif berlaku ……..

Bagaimana implementasinya ????

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan Indonesia untuk melakukan transformasi dan berupaya untuk menjadi lebih baik. Menurut pandangan kami, faktor yang paling utama adalah kemampuan Indonesia untuk membebaskan sebanyak mungkin rakyatnya dari belenggu kemiskinan yang terus mengancam. Secara realistis, hal tersebut tidak akan tercapai dalam waktu singkat atau dengan suatu keajaiban. Masalah kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan semata-mata. Hal tersebut membutuhkan investasi dalam jumlah yang sangat besar dalam bentuk inovasi, kebijakan terobosan, dan pendekatan holistik di semua sektor yang mempengaruhi permasalahan kemiskinan yang ada pada bangsa ini, yakni pemerintah, lembaga legislatif, lembaga peradilan, kepolisian, usaha, infrastruktur, pendidikan, pertanian, pariwisata, masyarakat sipil, dan lain-lain.

Apabila kita melihat perkembangan terkini di Indonesia secara lebih dekat, terdapat banyak program inovatif pada saat ini yang dapat berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Program-program tersebut memiliki bentuk dan substansi yang berbeda, seperti:[1] pembentukan komunitas belajar di Polman (Sulawesi Selatan); program penyediaan air berbasis masyarakat di Lumajang (Jawa Timur); pendidikan gratis dan sistem jaminan kesehatan gratis di Jembrana (Bali); program transparansi anggaran di Bandung (Jawa Barat); program tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan partisipatif di Maros (Sulawesi Selatan); dan mungkin masih banyak lagi.

Salah satu program inovatif Pemerintah Indonesia yang sangat patut diperhatikan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, yang disingkat PNPM-Mandiri. PNPM-Mandiri adalah program nasional yang berbentuk kerangka kerja kebijakan yang berfungsi sebagai dasar dan acuan untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat. Sejak dimulainya PNPM-Mandiri pada tahun 2007,[2] program tersebut berhasil menyediakan dan memberikan akses kepada pinjaman untuk usaha mikro berbasis masyarakat dalam jumlah yang luar biasa besar di desa dan kelurahan, yang banyak di antaranya dipimpin oleh perempuan, sehingga mendukung penciptaan sumber mata pencaharian dan lapangan pekerjaan. Karena keberhasilan pelaksanaannya, program tersebut telah mencapai jangkauan yang signifikan; dana sebesar lebih dari $900 juta dan lebih dari 6.250 kecamatan di seluruh Indonesia.

Keberhasilan PNPM-Mandiri juga menimbulkan permasalahan yang sangat penting dalam pengoperasian kegiatan yang mempengaruhi kehidupan para pemangku kepentingan, khususnya di tingkat masyarakat. Hal tersebut secara khusus terlihat jelas dalam kegiatan PDB dari program tersebut, dengan timbulnya permasalahan hukum yang sangat penting (seiring dengan pertumbuhan aset yang dikelola oleh masyarakat) dan yang menjadi semakin mendesak untuk diselesaikan agar permasalahan hukum tersebut tidak menciptakan masalah baru bagi masyarakat dan tidak menjadi kontraproduktif bagi tujuan pengentasan kemiskinan program tersebut. Permasalahan hukum utama terkait dengan kepemilikan aset oleh masyarakat dalam PNPM Mandiri dan pencarian pilihan transformasi hukum dari unit-unit yang mengoperasikan PDB dalam PNPM Mandiri. Tujuan dari laporan ini adalah meninjau kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya permasalahan hukum utama tersebut, mengidentifikasi permasalahan lain yang dapat menimbulkan dampak lebih lanjut terhadap PDB tersebut dan memberikan pilihan untuk pelembagaan PDB tersebut.

Keberlanjutan program PNPM menjadi suatu taruhan dengan kemunculan No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Masyarakat dilarang untuk melakukan penghimpunan dana secara illegal, demikian pula dilarang untuk menyalurkan dana (meminjamkan dana) secara illegal.  Saat ini ada 3 domain UU Lembaga Keuangan yang saling melengkapi yaitu UU Perbankan, UU Perkoperasian, dan UU LKM.

Perbedaan antara ketiga UU yang mengatur ketatalembagaan keuangan di masyarakat perlu dipahami oleh masyarakat luas karena hal ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak dan hak warga negara dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hak untuk berserikat dan berkumpul.

Berikut ini ada sedikit kajian tentang perbedaan antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), karena kedua lembaga ini yang saat ini sedang diperdebatkan yang dapat dijadikan sebagai wadah bagi keberlanjutan kegiatan PNPM di masyarakat.

[1] Lihat Case Studies on Innovations in Service Delivery in Indonesia, dari Tim Penelitian dan Redaksi di ASH Center for Democratic Governance and Innovation dari Harvard Kennedy School, http://www.innovations.harvard.edu/showdoc.html?id=6295.

[2] PNPM Mandiri berkembang dari program pengembangan masyarakat sebelumnya: Program Pengembangan Kecamatan dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan.

Berikut Dokumentasinya..

2-seluruh peserta FGD

 

???????????????????????????????

 

???????????????????????????????

BMT Mau Ke Mana?

Sepeninggal tokoh penggerak ekonomi syariah (Prof.Amin Aziz, alm.) pada 30 Juli yang lalu, arah gerakan keuangan mikro syariah perlu dipertanyakan, mau kemana?

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) yang mulai diperkenalkan sejak awal tahun 90-an telah mengalami perjalanan panjang dalam menemukan jati-dirinya. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) telah bermetamorfosis ke dalam berbagai bentuk yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari ujung barat (Aceh) BMT lebih dikenal dengan nama Baitul Qiradh (BQ), di Sumut dan Sumbar lebih dikenal dengan BMT KUBe, di lingkungan Muhammadiyah mempopulerkan nama BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah), di lingkungan Nahdhatul Ulama (NU) diperkenalkan Syirkah Muawwanah (SM), sedangkan di luar Sumatera dan Jawa BMT berkembang sesuai dengan provider yang mendampinginya seperti PINBUK, Microfin, BMT Center, Yamida dan Peramu dengan berbagai model bisnisnya.

Sebagai sebuah institusi bisnis dan sosial, BMT berkembang mengikuti model bisnisnya. Ada yang menjalankan fungsi bisnisnya (tamwil) saja yang dipelopori oleh Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), sementara ada yang concern ke arah fungsi sosialnya (maal) saja sebagai lembaga amil zakat (LAZ). Pendekatan bisnisnya juga bervariasi, ada yang menggunakan pendekatan individual sebagaian juga ada yang mempraktekkan pendekatan kelompok (tanggung renteng). Model kepemilikan juga beragam, ada yang mempraktekkan “owner and user” yaitu pemilik dan sekaligus pengguna (konsep koperasi), sementara juga ada yang menggunakan model kuasi bank yang memisahkan antara pemilik dan pengguna (nasabah). Keragaman model bisnis BMT tersebut  telah menjadi khasanah khas lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

Sebagai sebuah institusi keuangan, BMT tidak terlepas dari keterikatan terhadap regulasi yang berlaku di negeri ini. Sejak awal berdirinya BMT tidak menyebut dirinya sebagai koperasi, BMT lebih memilih menggunakan badan hukum perkumpulan dalam bentuk PHBK, KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau LSM (Lembaga swadaya Masyarakat), sementara UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, belum mengenal tentang Koperasi syariah. Penulis pernah diskusi dengan almarhum Prof.Amin Aziz, beliau mengatakan bahwa BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), bukan koperasi tapi institusi keuangan mikro berbasis syariah yang melayani jasa keuangan kepada usaha mikro dan kecil. Namun sebagai institusi keuangan yang melayani jasa keuangan kepada masyarakat, BMT terikat dengan UU Perbankan, sementara untuk menjadi Bank insititusi ini belum capable, akhirnya payung hukum yang paling memungkinkan adalah Koperasi.

Jumlah BMT di Indonesia pada tahun 1995 sebanyak 300 dan pada akhir tahun 1997 telah bertambah menjadi 1.501, lalu tahun 1998 menjadi 2.470 BMT. Tahun 2005 yang terdaftar dalam anggota PINBUK sebanyak 3,037 BMT.  Pada akhir tahun 2010 jumlah BMT sebanyak 4.808 unit (kemenkop). Ada sesuatu yang menarik, ketika BMT belum diatur melalui regulasi khusus  pertumbuhan BMT   berkembang sangat pesat, namun ketika muncul Kepmen No. 91 tahun 2004 yang mengatur Koperasi Jasa Keuangan syariah. Pertumbuhan jumlah BMT mengalami stagnasi.

Tahun 2013, lahir UU No. 01 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kelahiran Undang-Undang ini sebenarnya dapat memfasilitasi eksistensi BMT untuk kembali kepada khittahnya. BMT sudah waktunya untuk memperkuat diri dan memperbaiki kualitas layanan serta kinerja keuangannya dibandingkan berpikir untuk memperbanyak kuantitas. Industri ini akan kuat jika didukung dengan tiga pilar utama yaitu (1) Regulasi dan sistem pengawasan yang baik, (2) Memiliki sistem tata kelola yang baik (GCG), (3) Tersedia infrastruktur industri yang memadai.

BMT akan kuat jika ada sistem pengawasan yang baik. Organisasi yang memiliki infrastruktur pengawasan yang baik di bidang keuangan saat ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika BMT kembali menjadi LKM(s) dan berada di bawah pengawasan OJK, maka konsekuensi logisnya adalah eksistensi BMT sebagai lembaga keuangan akan makin kokoh, karena didukung dengan infrastruktur lainnya, seperti Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (Biro Kredit), Lembaga Pemeringkatan, dan pada ujungnya akses terhadap sumber permodalan akan makin murah dan mudah. Tujuan awal pendirian BMT adalah memberikan akses layanan keuangan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) yang berbasis syariah. Manakala BMT memiliki sumber permodalan yang kuat dan efisien maka jumlah UMK yang dilayani juga akan makin luas dengan biaya lebih rendah, sehingga kemanfaatannya makin meningkat.

Proses penguatan BMT mengalami evolusi dari lembaga keuangan informal (KSM/PHBK/LSM/Perkumpulan) yang awalnya kurang diperhitungkan, lalu menjadi lembaga keuangan semi formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), lalu ke depan jika memilih menggunakan payung hukum LKM (Lembaga Keuangan Mikro) di bawah UU No. 1 tahun 2013, BMT masuk menjadi struktur lembaga keuangan formal di dalam sistem keuangan nasional.

Sekarang pertanyaannya, beranikah BMT selangkah lebih maju dan menghadapi tantangan regulasi LKM yang akan diberlakukan di awal tahun depan?

 

Penulis:

Ahmad Subagyo

Ketua IAEI Komisariat STIE GICI Depok

 

 

bmt al munawar medan

 

bmt el ridho

 

bmt wiradesa

 

bmt darussalam

 

training supervisor KSP