Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...

Workshop Penyusunan Rencana Strategis Perusahaan

Assalamu’alaikum wr. wb.

Menjelang akhir tahun pada umumnya perusahaan mempersiapkan rencana strategis untuk tahun yang akan datang.
Teknik penyusunan renstra memiliki format dan sistematika yang bisa berbeda-beda, namun pada prinsipnya renstra adalah sebuah guide line bagi seluruh organ perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. tujuan perusahaan merupakan ejawantah dari pelaksanaan misi yang ingin ditempuh oleh perusahaan, sedangkan misi adalah bentuk statement dari sebuah visi perusahaan.

Dalam kesempatan workshop ini, nara sumber memandu penyusunan RENSTRA untuk Bank BPD Sultra dalam membuat business plan tahun 2018.

Berikut sebahagian silabus materi dan dokumentasinya,
1. silabus materi training
2. modul-1
3. foto kegiatan

semoga bermanfaat

pemaparan materi

penyerahan kenang-kenangan

penyerahan piagam

Workshop Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Indonesia telah masuk dalam rezim anti terorisme dengan lahirnya UU No. 8 tahun 2010 tentang APU-PPT.

seluruh lembaga keuangan yang menjadi media transaksi keuangan lokal-regional dan internasional yang berkantor di bumi Indonesia harus ikut mendukung terhadap UU ini. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan adalah melalui pencegahan dini dan early warning system (EWS) dengan menerapkan proses identifikasi-monitoring-pelaporan.

Kegiatan diklat sosialisasi APU-PPT telah dilaksanakan oleh PT. Teleanjar Indonesia untuk seluruh organ struktural di perusahaan yang bergerak di teknologi informasi ini.

Pelaksanaan di hari Rabu-Jumat tanggal 4-6 Oktober 2017, di Ciawi Puncak.

Berikut dokumentasi kegiatan:

1. Foto dokumentasi kegiatan
2. Sebahagian Materi Kegiatan : Materi APU-PPT

semoga bermanfaat!

terima kasih

 

narsum discuss session

foto bersama peserta

pemaparan

WORKSHOP DELIQUENCY MANAGEMENT

WORKSHOP DELIQUENCY MANAGEMENT

Bandung, 12-13 June 2017

This activity was followed by Bank of Ceylon Sri Lanka as many as 17 people

Non-Performing Loans (NPLs) are common in the banking business. However the bank must perform an action to prevent, minimize and recover the NPLs as it is one of key indicators to assess bank performance in managing business risk.

In general, the growth of NPLs will force the Bank to allocate the collected funds to enlarge the Reserve Asset Removal for its soundness. Thus, the Bank in this case will erode its income or decrease Net Profit Margin (NPM) thereby reducing the bank’s ability to expand credit.

The diagnostic action of each NPL case requires a strategy that can provide quick and precise decisions aimed at increasing the ration of Loss Given Default. In brief, the recovery of NPL aimed at saving the assets of the banks that are embedded in the form of non-performing loans by taking into account of the debtor’s business conditions that still have fairly good prospects.

Based on the aforementioned background, the APRACA Consultancy Services (ACS) intend to organize the International Training Program on Road to Recovery (Handling of Non- Performing Loans) to enhance the capacity of APRACA members.

After the training the participants are expected to:

 Have knowledge to recognize the impact of non-performing loans on bank’s business;

 Become accustomed with the sound credit management;

 Have knowledge to recognize the causes and symptoms of problem loans;

 Have knowledge and ability in addressing and rescuing problem loans;

 Have the ability to identify the causes of problem loans and the selection for alternative solutions;

 Have advantage from the experience and best practices of the selected commercial banks in Indonesia on Credit Recovery.

Berikut materi yang dapat Anda upload

1. M-1 NPLs and Bank Business
2. M-2 Sound Credit Management
3. M-3 Indications and Causes of NPLs

Berikut sebagian dokumentasinya

foto bersama

foto training dengan apraca

MENJADI NARA SUMBER TUNGGAL DALAM WORKSHOP SATGAS PENGAWASAN KOPERASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM RI

KEUNIKAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

  • Koperasi yang memiliki kegiatan usaha di sektor perdagangan akan mendapatkan dukungan pembinaan dari Kementerian Perdagangan; contoh: Koperasi Pasar (KOPPAS)
  • Koperasi yang memiliki kegiatan usaha di sektor pertanian akan mendapatkan dukungan pembinaan dari Kementerian Pertanian, contoh Koperasi Pertanian yang berasal dari Gapoktan;
  • Koperasi yang memiliki kegiatan usaha di sektor produksi akan mendapatkan dukungan pembinaan dari Kementerian Perindustrian, contoh Koperasi Produsen Tahu Tempe, dan sebagainya;
  • Koperasi yang memiliki kegiatan usaha di sektor Teknologi Informasi akan mendapatkan dukungan pembinaan dari Kemenkominfo, contoh Koperasi Digital Indonesia, dan sebagainya;
  • Koperasi yang memiliki kegiatan usaha di sektor usaha simpan pinjam mendapatkan dukungan pembinaan dan pengawasan dari Kemenkop

MENGAPA USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI PERLU DI-AWASI???

  1. KOPERASI yang melakukan kegiatan usaha Simpan Pinjam mendapatkan previllage dari Pemerintah:
    1. Mendapatkan keringanan pajak atas pendapatan sisa hasil usaha;
    2. Mendapatkan pembinaan dari Regulator;
    3. Mendapatkan kesempatan untuk memperoleh dukungan yang menggunakan Anggaran Negara (APBN);
    4. Mendapatkan fasilitas perlindungan dari campur tangan (Intervensi) Otoritas Keuangan dan Otoritas Moneter dalam menjalankan usahanya;
  2. Usaha Simpan Pinjam pada hakekatnya adalah usaha jasa keuangan yang memiliki tingkat risiko tinggi karena karakteristik dari obyek utamanya yaitu “UANG” yang sifatnya “FAST MOVING”;
  3. Rawan terhadap penyalahgunaan lembaga untuk kepentingan “perseorangan”.

APA YANG PERLU DI-AWASI

Lembaga Penerapan prinsip koperasi sebagai pembeda (distingsi) antara badan hukum koperasi dengan badan hukum lainnya
Manajemen Penerapan prinsip manajemen untuk memastikan bahwa koperasi sedang menuju pada tujuan yang benar (on the track).
Bisnis Penerapan prinsip bisnis untuk mendorong adanya pertumbuhan dan kesinambungan usaha Koperasi itu sendiri.
Risiko Penerapan prinsip risiko dilaksanakan untuk melakukan berbagai antisipasi dan mitigasi terhadap potensi kerugian dan kegagalan baik usaha maupun lembaga “koperasi”.
Tata kelola Penerapan prinsip-prinsip GCG dilakukan untuk mengokohkan kedudukan Koperasi sebagai pelaku usaha yang sejajar dengan badan hukum lainnya.

Berikut materi yang dapat diunduh, Silabus modul satgas pengawasann

Berikut sebagian dokumentasinya

foto peserta

hari kedua workshop

narsum ahmad subagyo

peserta satgas

peserta workshop

Pelatihan Manajer Koperasi

*“PELATIHAN MANAJER KOPERASI”* “`[Cibodas, 17 – 19 Januari 2017]“`

*LATAR BELAKANG*
_Koperasi di negeri kita ini tak ubahnya seperti boneka kristal yang hanya elok untuk dipandang, tapi sangat rentan untuk dibuat mainan. Sangat rentannya, sehingga prinsip dasar koperasi yang agung dan luhur hanya dijadikan monumen dalam kaca tanpa mampu memberikan kemakmuran bersama. Koperasi di dalam buku teks pelajaran sekolah disebut sebagai soko guru ekonomi nasional, namun seperti kita lihat sekarang, ekonomi nasional lebih mirip sebagai ekonomi kapitalis daripada ekonomi koperasi (Trimudilah, 2006)._

_Koperasi sebagai bentuk badan usaha yang bergerak di bidang perekonomian mempunyai tatanan manajemen yang agak berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaan tersebut bersumber dari hakikat manajemen koperasi yang dasar falsafahnya adalah dari, oleh, dan untuk anggota yang mencerminkan pelaksanaan falsafah demokrasi dalam dunia usaha yang menjadi ciri khas koperasi. Untuk itu, di dalam stuktur atau tatanan manajemen koperasi di indonesia di kenal adanya rapat anggota, pengurus dan badan pemeriksa dan manajer atau pelaksana utama (Ubaidillah, 2007)._

_Dilandasi dari hal diatas maka Pusat Pendidikan Manajer Koperasi (PPMKI)  sebagai lembaga pendidikan di bawah Asosiasi Manajer Koperasi Indonesia (AMKI) akan menggelar Training Pelatihan Manajer Koperasi Indonesia. Training ini akan membahas banyak hal terkait Koperasi dan Manajemen, Langkah dalam Pengambilan Keputusan, Manajer Kooperatif, Perencanaan dan Analisa Kebutuhan, Penganggaran dan Bisnis, dan tentunya tentang pelaporan dan Evaluasi Kinerja._

Berikut ini materi tentang proses penerbitan Modal Penyertaan Koperasi dan Mekanisme Pengawasannya, sebagaimana terlampir

  1. Modul Training – Modal penyertaan
  2. Modul Training – Pengawasan Modal Penyertaan

Berikut dokumentasinya

Foto peserta dan narsum