Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...

Diklat Pengurus Dan Pengawas Koperasi Di Kota Ambon

25-26 SEPTEMBER 2017

Diklat ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan pengawas Koperasi. ada empat materi penting, yaitu:

1. Regulasi tentang Pengawasan
2. Mengenal Model Bisnis Koperasi
4. Teknik Pemeriksaan Koperasi

Berikut ini dokumenttasi kegiatan dan modul training:
1. Modul Diklat Teknik Pemeriksaan Koperasi
2. Foto Kegiatan
3. Undangan, dan
4. Tor (kerangka acuan kerja) Kegiatan DIKLAT

SEMOGA BERMANFAAT

ahmad subagyo action

bagyo memberikan materi pengawasan

foto bersama peserta training

Belajar

MENJADI NARA SUMBER TUNGGAL DALAM WORKSHOP SATGAS PENGAWASAN KOPERASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM RI

KEUNIKAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

  • Koperasi yang memiliki kegiatan usaha di sektor perdagangan akan mendapatkan dukungan pembinaan dari Kementerian Perdagangan; contoh: Koperasi Pasar (KOPPAS)
  • Koperasi yang memiliki kegiatan usaha di sektor pertanian akan mendapatkan dukungan pembinaan dari Kementerian Pertanian, contoh Koperasi Pertanian yang berasal dari Gapoktan;
  • Koperasi yang memiliki kegiatan usaha di sektor produksi akan mendapatkan dukungan pembinaan dari Kementerian Perindustrian, contoh Koperasi Produsen Tahu Tempe, dan sebagainya;
  • Koperasi yang memiliki kegiatan usaha di sektor Teknologi Informasi akan mendapatkan dukungan pembinaan dari Kemenkominfo, contoh Koperasi Digital Indonesia, dan sebagainya;
  • Koperasi yang memiliki kegiatan usaha di sektor usaha simpan pinjam mendapatkan dukungan pembinaan dan pengawasan dari Kemenkop

MENGAPA USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI PERLU DI-AWASI???

  1. KOPERASI yang melakukan kegiatan usaha Simpan Pinjam mendapatkan previllage dari Pemerintah:
    1. Mendapatkan keringanan pajak atas pendapatan sisa hasil usaha;
    2. Mendapatkan pembinaan dari Regulator;
    3. Mendapatkan kesempatan untuk memperoleh dukungan yang menggunakan Anggaran Negara (APBN);
    4. Mendapatkan fasilitas perlindungan dari campur tangan (Intervensi) Otoritas Keuangan dan Otoritas Moneter dalam menjalankan usahanya;
  2. Usaha Simpan Pinjam pada hakekatnya adalah usaha jasa keuangan yang memiliki tingkat risiko tinggi karena karakteristik dari obyek utamanya yaitu “UANG” yang sifatnya “FAST MOVING”;
  3. Rawan terhadap penyalahgunaan lembaga untuk kepentingan “perseorangan”.

APA YANG PERLU DI-AWASI

Lembaga Penerapan prinsip koperasi sebagai pembeda (distingsi) antara badan hukum koperasi dengan badan hukum lainnya
Manajemen Penerapan prinsip manajemen untuk memastikan bahwa koperasi sedang menuju pada tujuan yang benar (on the track).
Bisnis Penerapan prinsip bisnis untuk mendorong adanya pertumbuhan dan kesinambungan usaha Koperasi itu sendiri.
Risiko Penerapan prinsip risiko dilaksanakan untuk melakukan berbagai antisipasi dan mitigasi terhadap potensi kerugian dan kegagalan baik usaha maupun lembaga “koperasi”.
Tata kelola Penerapan prinsip-prinsip GCG dilakukan untuk mengokohkan kedudukan Koperasi sebagai pelaku usaha yang sejajar dengan badan hukum lainnya.

Berikut materi yang dapat diunduh, Silabus modul satgas pengawasann

Berikut sebagian dokumentasinya

foto peserta

hari kedua workshop

narsum ahmad subagyo

peserta satgas

peserta workshop

Pelatihan Manajer Koperasi

*“PELATIHAN MANAJER KOPERASI”* “`[Cibodas, 17 – 19 Januari 2017]“`

*LATAR BELAKANG*
_Koperasi di negeri kita ini tak ubahnya seperti boneka kristal yang hanya elok untuk dipandang, tapi sangat rentan untuk dibuat mainan. Sangat rentannya, sehingga prinsip dasar koperasi yang agung dan luhur hanya dijadikan monumen dalam kaca tanpa mampu memberikan kemakmuran bersama. Koperasi di dalam buku teks pelajaran sekolah disebut sebagai soko guru ekonomi nasional, namun seperti kita lihat sekarang, ekonomi nasional lebih mirip sebagai ekonomi kapitalis daripada ekonomi koperasi (Trimudilah, 2006)._

_Koperasi sebagai bentuk badan usaha yang bergerak di bidang perekonomian mempunyai tatanan manajemen yang agak berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaan tersebut bersumber dari hakikat manajemen koperasi yang dasar falsafahnya adalah dari, oleh, dan untuk anggota yang mencerminkan pelaksanaan falsafah demokrasi dalam dunia usaha yang menjadi ciri khas koperasi. Untuk itu, di dalam stuktur atau tatanan manajemen koperasi di indonesia di kenal adanya rapat anggota, pengurus dan badan pemeriksa dan manajer atau pelaksana utama (Ubaidillah, 2007)._

_Dilandasi dari hal diatas maka Pusat Pendidikan Manajer Koperasi (PPMKI)  sebagai lembaga pendidikan di bawah Asosiasi Manajer Koperasi Indonesia (AMKI) akan menggelar Training Pelatihan Manajer Koperasi Indonesia. Training ini akan membahas banyak hal terkait Koperasi dan Manajemen, Langkah dalam Pengambilan Keputusan, Manajer Kooperatif, Perencanaan dan Analisa Kebutuhan, Penganggaran dan Bisnis, dan tentunya tentang pelaporan dan Evaluasi Kinerja._

Berikut ini materi tentang proses penerbitan Modal Penyertaan Koperasi dan Mekanisme Pengawasannya, sebagaimana terlampir

  1. Modul Training – Modal penyertaan
  2. Modul Training – Pengawasan Modal Penyertaan

Berikut dokumentasinya

Foto peserta dan narsum

Seminar Kewirausahaan dan Koperasi Universitas Persada Indonesia

SEMINAR KEWIRAUSAHAAN DAN KOPERASI 

DI KAMPUS YAI JAKARTA

UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA 

Tema: Membangun Kedaulatan Ekonomi Rakyat

Kamis, 12 Januari 2017

Diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa FE Universitas Persada Indonesia. dihadiri kurang lebih 200 mahasiswa yang YAI.

Dalam seminar ini dipaparkan mengenai kondisi ekonomi dunia, ASEAN dan Indonesia, lalu masuk dalam proyeksi ekonomi Indonesia 2017 ….

Partisipasi masyarakat Indonesia dalam menggerakkan ekonomi dalam negeri porsinya makin mengecil, kekuatan modal asing makin membesar yang menunjukkan adanya menurunnya tingkat kedaulatan ekonomi bangsa ….

Lalu apa strategi nasional yang dapat dilakukan untuk kembali menguatkan kedaulatan ekonomi bangsa ini?

Di-kupas secara mendalam dalam materi seminar ini …

Berikut materi seminar, semoga bermanfaat : Download

Berikut sebagian dokumentasinya

FORUM GROUP DISCUSSION RUU PERKOPERASIAN

FORUM GROUP DISCUSSION
RUU PERKOPERASIAN

dilaksanakan di Wisma NH, Pancoran-Jaksel
tgl. 14 Desember 2016

SISTEM PENGAWASAN KOPERASI
narasumber: Ahmad Subagyo

PENGANTAR

Data kemenkop akhir tahhun 2014 menunjukkan dari 209.488 koperasi yang aktif hanya 147.249 unit (70,3%). Komposisi Koperasi aktif Jenis Simpan Pinjam mendominasi dari seluruh jumlah Koperasi yang ada dengan portofolio sebesar 52%. Jumlah angggota yang dilayani sebanyak 20 juta lebih dan mayoritas usaha mikro.
Manfaat layanan Koperasi bagi masyarakat sangat besar. Berdasarkan riset Bank Dunia tahun 2015, dilaporkan bahwa akses pertama masyarakat ke institusi keuangan formal dilakukan melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebesar 72% (N/764). Walaupun demikian ternyata tidak sedikit Koperasi yang “GAGAL” dalam operasinya dan telah merugikan masyarakat banyak.

Ketidakaktifan Koperasi yang berarti ada dua (2) hal kondisinya, yaitu (1) Koperasi tersebut sudah tidak memiliki kegiatan usaha lagi, (2) Koperasi tidak menjalankan kewajibannya (misl.:RAT). Kedua kondisi yang ada merupakan representasi dari hasil pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini. Bahkan yang paling ironis beberapa perusahaan berbadan hukum koperasi mengalami “default” dan menyisakan permasalahan panjang karena melibatkan dana masyarakat luas yang jumlahnya tidak sedikit.

Suatu lembaga/institusi apa-pun yang mendapatkan ijin legalitas badan hukum[1]-nya dari Pemerintah karena ada mandat Undang-Undang (UU), maka pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi, melindungi dan membinanya agar arah dan tujuan masing-masing lembaga yang berbadan hukum tersebut tercapai sebagai sebuah proses membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Koperasi sebagai salah satu bentuk lembaga yang memiliki kekhasan, baik tujuan, kepemilikan, kepengurusan, kepengelolaan, dan pengawasannya memerlukan penegasan dan penguatan kedudukannya agar benar-benar dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam ber-ekonomi dan ber-kontribusi membangun negeri.

————————————————————————————–

[1] Sampai sejauh ini bentuk badan hukum yang dibentuk dan diijinkan untuk melakukan kegiatan usaha komersial hanya UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berikut materi lengkapnya, terlampir :

1. Pengawasan Koperasi dlm rangka peningkatan kinerja
2. Sistem Pengawasan Koperasi Dalam Perspektif Regulasi
3. Perdep 08_2016_Pemeriksaan Usaha KSP
4. PERMEN No. 17 Thn 2015 tentang pengawasan koperasi
5. PP No. 9 Thn 1995 tentang pelaksanaan kegiatan USP oleh koperasi
6. UU 25-1992
7. Perdep 09_2016_Pemeriksaan Usaha KSP Syariah

Foto Kegiatan terlampir:
diskusi FGD RUU Perkoperasian

foto bersama

Presentasi