Roadmap Sistem Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia

Penyusunan kerangka pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP/KSPPS) telah di susun pada tahun 2018 oleh Dr.Ahmad Subagyo dan telah dipaparkan dalam acara Workshop Sistem Pengawasan Koperasi pada tanggal 21 Februari 2018, di Aula Pertemuan Gedung Kemenkop UKM RI.

Ringkasan kerangka yang menjadi kerangka pengembangan regulasi bidang pengawasan Koperasi Simpan Pinjam.

Cakupan Materi (Substansi) Pengawasan

  1. Pengembangan Sistem Penilaian Risiko
  2. Pengembangan Penkes KSP untuk dapat digunakan menilai aspek kelembagaan & aspek usaha sehingga diakui oleh industri keuangan
  • Metode dan Tahapan Pengawasan
  • Pengembangan fungsi KSP sekunder sebagai satu lapisandalam pengawasan (pengawasan berjenjang)
  • Penerapan keharusan KSP primer menjadi anggota KSP sekunder
  • Pengembangan skema insentif dengan mengkaitkan program pemerintah dan lembaga pendukung
  • Pengembangan mekanisme sanksi untuk koperasi yang tidak memenuhi kepatuhan termasuk hal pelaporan
  • Pelaksana Pengawasan
  • Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) pengawasan.
  • Penerapan mekanisme Jabatan Fungsional (Jafung) untuk Satgas Pengawas
  • Instrumen Kerja Pengawas
  • Pengembangan instrumen pengawasan yang sesuai dengan model bisnis KSP yang ada
  • Menerapkan sistem pelaporan secara online untuk pengawasan
  • Memperbaiki standardisasi akuntansi untuk pelaporan dan standardisasi aplikasi pelaporan secara online
  • Infrastruktur Pendukung Pengawasan
  • Pengembangan database perkoperasian
  • Pedoman pengklasifikasian usaha Koperasi (KUK)
  • Penyusunan berbagai peraturan pengawasan yang dibutuhkan dengan belajar dari praktik pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
  • Peningkatan koordinasi internal kementerian dan koordinasi dengan Pemda
  • Pengembangan kerja sama dengan institusi pengawasan lembaga keuangan dan penegak hukum hingga ke tingkat daerah
  • Pengembangan kerja sama dengan penyedia Teknologi Informasi (TI) untuk penyelenggaraan pelaporan
  • Pembentukan Komisi Pengendalian KSP di provinsi-provinsi lainnya dengan melibatkan satgas pada semua tingkatan
  • Pengembangan mekanisme pungutan dari KSP untuk terselenggaranya pengawasan dan penjaminan simpanan Koperasi

Speak Your Mind

*