Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...

Perbedaan KSP Dan LKM

ANALISIS PERBEDAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)
(Dalam Perspektif Undang-Undang)
Oleh
Dr. Ahmad Subagyo

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan Indonesia untuk melakukan transformasi dan berupaya untuk menjadi lebih baik. Menurut pandangan kami, faktor yang paling utama adalah kemampuan Indonesia untuk membebaskan sebanyak mungkin rakyatnya dari belenggu kemiskinan yang terus mengancam. Secara realistis, hal tersebut tidak akan tercapai dalam waktu singkat atau dengan suatu keajaiban. Masalah kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan semata-mata. Hal tersebut membutuhkan investasi dalam jumlah yang sangat besar dalam bentuk inovasi, kebijakan terobosan, dan pendekatan holistik di semua sektor yang mempengaruhi permasalahan kemiskinan yang ada pada bangsa ini, yakni pemerintah, lembaga legislatif, lembaga peradilan, kepolisian, usaha, infrastruktur, pendidikan, pertanian, pariwisata, masyarakat sipil, dan lain-lain.

Apabila kita melihat perkembangan terkini di Indonesia secara lebih dekat, terdapat banyak program inovatif pada saat ini yang dapat berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Program-program tersebut memiliki bentuk dan substansi yang berbeda, seperti:[1]pembentukan komunitas belajar di Polman (Sulawesi Selatan); program penyediaan air berbasis masyarakat di Lumajang (Jawa Timur); pendidikan gratis dan sistem jaminan kesehatan gratis di Jembrana (Bali); program transparansi anggaran di Bandung (Jawa Barat); program tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan partisipatif di Maros (Sulawesi Selatan); dan mungkin masih banyak lagi.

Salah satu program inovatif Pemerintah Indonesia yang sangat patut diperhatikan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, yang disingkat PNPM-Mandiri. PNPM-Mandiri adalah program nasional yang berbentuk kerangka kerja kebijakan yang berfungsi sebagai dasar dan acuan untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat. Sejak dimulainya PNPM-Mandiri pada tahun 2007,[2] program tersebut berhasil menyediakan dan memberikan akses kepada pinjaman untuk usaha mikro berbasis masyarakat dalam jumlah yang luar biasa besar di desa dan kelurahan, yang banyak di antaranya dipimpin oleh perempuan, sehingga mendukung penciptaan sumber mata pencaharian dan lapangan pekerjaan. Karena keberhasilan pelaksanaannya, program tersebut telah mencapai jangkauan yang signifikan; dana sebesar lebih dari $900 juta dan lebih dari 6.250 kecamatan di seluruh Indonesia.

Keberhasilan PNPM-Mandiri juga menimbulkan permasalahan yang sangat penting dalam pengoperasian kegiatan yang mempengaruhi kehidupan para pemangku kepentingan, khususnya di tingkat masyarakat. Hal tersebut secara khusus terlihat jelas dalam kegiatan PDB dari program tersebut, dengan timbulnya permasalahan hukum yang sangat penting (seiring dengan pertumbuhan aset yang dikelola oleh masyarakat) dan yang menjadi semakin mendesak untuk diselesaikan agar permasalahan hukum tersebut tidak menciptakan masalah baru bagi masyarakat dan tidak menjadi kontraproduktif bagi tujuan pengentasan kemiskinan program tersebut. Permasalahan hukum utama terkait dengan kepemilikan aset oleh masyarakat dalam PNPM Mandiri dan pencarian pilihan transformasi hukum dari unit-unit yang mengoperasikan PDB dalam PNPM Mandiri. Tujuan dari laporan ini adalah meninjau kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya permasalahan hukum utama tersebut, mengidentifikasi permasalahan lain yang dapat menimbulkan dampak lebih lanjut terhadap PDB tersebut dan memberikan pilihan untuk pelembagaan PDB tersebut.

Keberlanjutan program PNPM menjadi suatu taruhan dengan kemunculan No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Masyarakat dilarang untuk melakukan penghimpunan dana secara illegal, demikian pula dilarang untuk menyalurkan dana (meminjamkan dana) secara illegal. Saat ini ada 3 domain UU Lembaga Keuangan yang saling melengkapi yaitu UU Perbankan, UU Perkoperasian, dan UU LKM.

Perbedaan antara ketiga UU yang mengatur ketatalembagaan keuangan di masyarakat perlu dipahami oleh masyarakat luas karena hal ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak dan hak warga negara dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hak untuk berserikat dan berkumpul.
Berikut ini ada sedikit kajian tentang perbedaan antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), karena kedua lembaga ini yang saat ini sedang diperdebatkan yang dapat dijadikan sebagai wadah bagi keberlanjutan kegiatan PNPM di masyarakat.

________________________________________
[1] Lihat Case Studies on Innovations in Service Delivery in Indonesia, dari Tim Penelitian dan Redaksi di ASH Center for Democratic Governance and Innovation dari Harvard Kennedy School,http://www.innovations.harvard.edu/showdoc.html?id=6295.
[2] PNPM Mandiri berkembang dari program pengembangan masyarakat sebelumnya: Program Pengembangan Kecamatan dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan.

Berikut beberapa materi yang bisa diunduh

1. Perbandingan LKM dan KSP by www.ahmadsubagyo.com (download here)

2. Analisis Perbedaan KSP dan LKM 26.1.14. (download here)

training supervisor KSP

Speak Your Mind

*