Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...

Pembekalan Wawasan Strategis Bagi Para Manajer BTM se-Jateng, 6 September 2019



ULASAN SINGKAT TENTANG BTM (BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH)

Oleh: ahmad Subagyo (Ketua Umum IMFEA)

Pada umum-nya, masyarakat lebih mengenal BMT dari pada BTM, karena awal sejarah berdirinya Lembaga Keuangan Mikro berbasis Syariah yang dikenalkan oleh para penggerak dan pelopor awal keuangan Syariah di Indonesia, seperti Prof. Amin Aziz (alm) melalui PINBUK-nya menyebut salah satu LKMS ini adalah dengan nama BAITUL MAAL wa TAMWIL atau di singkat dengan BMT.
Gerakan sosialiasi BMT dilakukan mulai awal tahun 1990-an oleh berbagai kelompok masyarakat, namun yang saat itu paling popular adalah PINBUK, karena PINBUK mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan Pemerintah. Dompet Dhuafa (DD) juga melakukan hal yang sama dalam rangka membangun layanan keuangan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (DHUAFA) yang BERKELANJUTAN.

Program sosialisasi BMT, berada pada puncaknya saat Prof. BJ Habibie (alm) menjabat sebagai sebagai Ketua ICMI di awal tahun 1990-an tersebut dan mencapai puncaknya, saat beliau (alm) menjabat sebagai Presiden. Masa itu oleh Seibel (peneliti dari MFI dari Jerman) menyebutnya sebagai RAPID GROWTH, dengan jumlah BMT mencapai 2470 unit tahun 1998.

Dalam perkembangannya, LKMS ini memiliki variasi nama yang berbeda di masing-masing daerah. Di wilayah Aceh misalnya, LKMS ini di sebut dengan BAITUL QIRADH. Penulis mendapati istilah ini ketika bertugas mendampingi implementasi MICROFINANCE di Aceh tahun 2006. Baitul Qiradh (BQ) didirikan hamper di tiap Kota di seluruh Provinsi Aceh, pasca Tsunami, baik yang diinisasi oleh Lembaga-lembaga Donor seperti IDB, ADB, bank Dunia maupun oleh NGO Internasional. Saat tahun 2007 tercatat lebih dari 400 unit BQ di wilayah Aceh berdiri.

Sementara di Jawa-Tengah, khususnya di Pekalongan. Beberapa orang tokoh masyarakat baik yang berasal dari kalangan Pengusaha, Akademisi dan Praktisi berkolaborasi menginisiasi berdirinya LKMS yang berbasis komunitas warga Muhammadiyah dalam bentuk KSM (Kelompok swadaya masyarakat). Perkembangan usahanya sangat bagus, ada dua tokoh masyarakat yaitu Bp. Akhmad Suud (praktisi) dan Bp. Ahmad Sakhowi (akademisi) menjadi pionir dalam memasyarakatkan BTM ini ditengah-tengah lingkungan yang belum banyak mengenal tentang keuangan Syariah.

Dalam prakteknya, bentuk kelembagaan BTM sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Lingkungan persyarikatan Muhammadiyah sejak pertama digulirkan hingga secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) periode, yaitu :
Periode sebelum berlakunya UU No. 29 tahun 1999, tentang Bank Indonesia

  1. Pada awalnya, bentuk kelembagaan BTM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
  2. Legalitas BTM sebagai KSM diberikan oleh Yayasan Baitul Mal Muhammadiyah (YBMM) dan kedudukanya sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) partisipan Proyek Hubungan Bank Indonesia dan Kelompok (KSM)
  3. Kewenangan YBMM menerbitkan surat keputusan tentang pengoprasian BTM didasarkan pada Surat Keputusan Dirjen Pembina Pengusaha Kecil Depertemen Koperasi dan PPK Nomor : 01/PPK/I/1995 tanggal 3 Januari 1995.
    Periode sesudah berlakunya UU No. 29 tahun 1999, tentang Bank Indonesia
  4. Berdasarkan UU No. 29 Tahun 1999, PHBK yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia ditiadakan.
  5. Dengan ditiadakan PHBK, maka legalitas BTM sebagai KSM yang diberikan oleh YBMM hilang (batal demi hukum), karena keberadaan LPSM pada dasarnya tergantung pada PHBK.
  6. Berdasarkan Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke 44 tahun 2000 di Jakarta, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ada dilingkungan Muhammadiyah didorang supaya mengusahakan badan hukum, agar keberadaannya menjadi legal.
  7. Pilihan badan hukum yang tersedia yang dapat digunakan sebagai payung hukum yang tersedia adalah Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Apabila memilih badan hukum PT maka BTM akan beroperasi sebagai Bank Perkreitan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan jika memilih Badan Hukum Koperasi, maka ada 2 alternative. Pertama menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), maka keberadaan BTM hanya merupakan salah satu unit dari kegiatan usaha koperasi, sedangkan kalau memilih sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP), maka keberadaan BTM adalah merupakan satu-satunya kegiatan usaha koperasi.
  8. Hampir semua BTM memilih badan hukum koperasi, dan hampir semuanya pula kemudian memilih Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai payung hukum. Hal itu disebabkan, untuk mendirikan sebuah PT BPRS persyaratan realtif lebih sulit dibandingkan dengan mendirikan sebuah koperasi, baik dilihat dari persyaratan permodalan, Sumber Daya Manusia, maupun ditinjau dari persyaratan Administratif. Sementara kondisi sebagaian besar BTM pada umumnya masih tahap awal pendirian yang kemampuan finansialnya dan berbagai perangkat pendukung untuk menjadi PT BPRS sangat terbatas.
    Perkembangan selanjutnya disusunlah kerangka INFRASTRUKTUR PENGEMBANGAN BTM secara nasional. Strategi penguatan BTM dilakukan dengan membangun Koperasi Primer dan sekunder dengan menggunakan 3 layer, yaitu (1) Koperasi primer di tingkat kabupaten/Kota, (2) Koperasi Pusat (PUSKOP) di tingkat Provinsi, dan (3) Induk Koperasi (INKOP) di tingkat nasional.

Untuk memulai Gerakan ini, PUSKOP BTM JATENG telah dilakukan dan di-pusatkan di PEKALONGAN. Saat ini telah berdiri Pusat Pelatihan dan Layanan BTM seluruh Jawa Tengah dengan membangun IKON, Gedung milik sendiri yang berdiri megah di jalan utama Pantura.
Pusat Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (Pusat KJK Syariah BTM) Jawa Tengah didirikan tanggal 25 Agustus 2002, dengan Akte Pendirian dari Kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan Nomor: 518/189/BH/III/2003, tanggal: 31 Maret 2003, diubah dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 03/PAD/KDK.11/1/2009, tanggal: 12 Januari 2009, berkedudukan di Jln Mayjend S Parman No. 183 Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah

Pada tahun 2013, muncul UU LKM. Kalangan praktisi BTM dan organisasi juga mulai GAMANG dengan status “koperasi”-nya. Lalu, dilakukan penjajagan dan trial ke otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang juga baru berdiri dan belum memiliki pengalaman yang memadahi saat itu dalam pengelolaan LKM. BTM sudah sempat memutuskan untuk berganti Badan Hukum dari KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) menjadi LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Kenyataan di lapangan, ternyata tidak semudah yang dibayangkan oleh para Pengurus BTM dalam melakukan transformasi tersebut. Akhirnya BTM kembali ke pangkuan Koperasi sebagai payung hukum-nya.

Kini, Gerakan BTM di seluruh Indonesia sudah menggema, menjelang akhir tahun 2019 ini dilaksanakan MUHAMMADIYAH MICROFINANCE SUMMIT 2019 di Pekalongan, yang akan di- mulai tanggal 19-21 September 2019.

Bidang kajian yang menjadi CONCERN dalam perhelatan ini adalah tentang membangun INFRASTRUKTUR BTM yang kuat ke depan, sebagai Lembaga keuangan (KSPPS-Koperasi) yang berdiri mandiri TANPA dukungan infrastruktur kelembagaan (APEX, Lembaga penjamin Simpanan, Biro Informasi Pinjaman-Kredit, Pusat Informasi Data, dan sebagainya) yang di-bangun oleh Pemerintah untuk Koperasi, maka Koperasi itu sendiri yang seharusnya MEMBANGUN, agar dapat berdiri TEGAK sejajar dengan Lembaga keuangan lainnya.

SELAMAT DAN SUKSES !!!

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.