Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PERBANKAN – RCSA, KRI & LED

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PERBANKAN – RCSA, KRI & LED

Salah satu risiko yang melekat dalam setiap aktifitas atau kegiatan adalah risiko operasional. Risiko operasional didefiniskan sebagai risiko atau kerugian yang disebabkan karena adanya atau kurangnya proses internal, sistim, sumber daya manusia atau problem yang disebabkan karena faktor eksternal. Kegagalan dalam mengelola risiko operasional ini juga akan berdampak pada risiko sistemik. Dengan demikian, risiko operasional (salah satu risiko yang disyaratkan oleh regulator untuk dikelola) wajib untuk diidentifikasi, diukur, dimonitor dan dipantau.

MANFAAT PROGRAM:

 Memahami definisi dan cakupan dari risiko operasional

 Mempelajari bagaimana bank mengelola Risiko Operasional ( Kebijakan Risiko Operasional, Metodologi dan Infrastruktur )

 Memahami cara mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan memantau risiko operasional

 Melakukan Risk Assessment dan Memitigasi Risiko Operasional

MATERI PROGRAM:

1. Pengenalan ke Manajemen Risiko Operasional

 Definisi dan contoh-contoh

 Tujuan kebutuhan modal berdasarkan Basel II

 Boundary event dan penanganannya

 Identifikasi risiko operasional

 Risiko inherent dan risiko residual

 Kerugian yang diperkirakan dan kerugian yang tidak diperkirakan

 Mitigasi risiko operasional

2. Sound Practices

 Basel requirements

 Pendekatan pengukuran risiko operasional

 Kriteria kualitatif dan kuantitatif risiko operasional

 Penghitungan kecukupan modal risiko operasional

3. Tools dan Metodologi

 Risk Assessment (RCSA)

 Internal Loss Data (LED)

 Key Risk Indicator (KRI)

 

AGENDA PROGRAM

Awareness of Risiko
Penerapan Manajemen Risiko
Risiko Operasional dan Cakupannya
Dampak Risiko, Kategori Operasional, & Struktur Mitigasi
Proses Mitigasi Risiko
Tools & Metodologi
Model perhitungan Risiko Operasional

Berikut materi yang dapat diunduh
Materi 1
Materi 2

Berikut dokumentasinya

foto kegiatan workshop BRI

 

foto dengan peserta

Seminar Nasional Keuangan Mikro I

Jakarta, 19 Juli 2017

Kebijakan pemerintah dalam bidang inklusi keuangan dan keuangan mikro telah menghasilkan berbagai program yang dijalankan oleh berbagai lembaga, baik dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah maupun lembaga swasta.

Program ini di-awali dengan adanya penyusunan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada Juni 2012 yang ditindaklanjuti dengan adanya berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Otoritas Keuangan dan otoritas Moneter melalui peraturan OJK (No.19/POJK.03/2014) mengenai “Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)”, dan BI juga menerbitkan aturan pelaksana PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik, yaitu Surat Edaran (SE) BI No. 16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik dan SE BI No.16/12/DPAU tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) dalam Rangka Mendukung Keuangan Inklusif Melalui Agen LKD Individu.

Melalui rentang kendalinya, OJK dan BI telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang ditujukan kepada lembaga keuangan baik Bank maupun lembaga keuangan bukan Bank.

Sementara Otoritas Fiskal juga memiliki berbagai program kebijakan terkait dengan inklusi yang dikaitkan langsung dengan berbagai program aksi keuangan mikro. Program layanan keuangan kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah dalam skala besar yang dilaksanakan oleh Tim Nasional Penanggulangan kemiskinan (TNPK) dibawah koordinasi langsung Wakil Presiden RI, bekerjasama dengan Kemenko Kesra, Kemenko Keuangan,

Kemendagri, dan Bappenas dalam bentuk program nasional penanggulangan kemiskinan (PNPM). Program ini telah telah berakhir pada awal tahun 2016.

Kementerian teknis (Kemenkop/Kementan/KKP/Kemendagri/Kemendag/Kemenpora/Kemenperin/ Kemensos) juga memiliki program keuangan mikro yang dilaksanakan melalui pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) maupun program bantuan langsung tunai. Dalam bentuk BLU Kemenkop dan KKP (kementerian kelautan dan Perikanan) mendirikan Lembaga Pembiayaan berupa LPDB dan LPUMK.

Pembentukan lembaga keuangan mikro dilakukan oleh Kemenperin/Kemensos/kemendag dalam bentuk pendirian Kelompok usaha bersama (KUB) yang dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Semua program pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan akses keuangan kepada seluruh warga negara Indonesia di atas bertujuan untuk mengurangi tiinngkat kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Namun sayang, program-program tersebut lebih banyak yang berorientasi jangka pendek dan tidak berkelanjutan.

Kehadiran IMFEA, sebagai asosiasi ahli di bidang keuangan mikro mampu memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif terhadap pemerintah guna mendukung dan mendorong adanya program yang tepat sasaran dan berfungsi optimal serta berkelanjutan.

Untuk mendapatkan masukan, pemikiran, dan overview secara komprehensif, maka akan dilaksanakan kegiatan SEMINAR NASIONAL yang mengundang nara sumber dari pengambil kebijakan di bidang keuangan mikro dan inklusi keuangan.

Berikut materi yang dapat diunduh
1. Siklus Perekonomian Indonesia
2. Pengawasan dan Pengaturan LKM
3. Presentasi Seminar Nasional Keuangan Mikro I

Berikut sebagian dokumentasinya

dewan penasehat imfea

nara sumber

narsum utama

WORKSHOP DELIQUENCY MANAGEMENT

WORKSHOP DELIQUENCY MANAGEMENT

Bandung, 12-13 June 2017

This activity was followed by Bank of Ceylon Sri Lanka as many as 17 people

Non-Performing Loans (NPLs) are common in the banking business. However the bank must perform an action to prevent, minimize and recover the NPLs as it is one of key indicators to assess bank performance in managing business risk.

In general, the growth of NPLs will force the Bank to allocate the collected funds to enlarge the Reserve Asset Removal for its soundness. Thus, the Bank in this case will erode its income or decrease Net Profit Margin (NPM) thereby reducing the bank’s ability to expand credit.

The diagnostic action of each NPL case requires a strategy that can provide quick and precise decisions aimed at increasing the ration of Loss Given Default. In brief, the recovery of NPL aimed at saving the assets of the banks that are embedded in the form of non-performing loans by taking into account of the debtor’s business conditions that still have fairly good prospects.

Based on the aforementioned background, the APRACA Consultancy Services (ACS) intend to organize the International Training Program on Road to Recovery (Handling of Non- Performing Loans) to enhance the capacity of APRACA members.

After the training the participants are expected to:

 Have knowledge to recognize the impact of non-performing loans on bank’s business;

 Become accustomed with the sound credit management;

 Have knowledge to recognize the causes and symptoms of problem loans;

 Have knowledge and ability in addressing and rescuing problem loans;

 Have the ability to identify the causes of problem loans and the selection for alternative solutions;

 Have advantage from the experience and best practices of the selected commercial banks in Indonesia on Credit Recovery.

Berikut materi yang dapat Anda upload

1. M-1 NPLs and Bank Business
2. M-2 Sound Credit Management
3. M-3 Indications and Causes of NPLs

Berikut sebagian dokumentasinya

foto bersama

foto training dengan apraca

Berikut E-book dan Materi CRM Beserta Referensinya

Berikut ini adalah ebook-ebook yang dapat di download

1. Enterprise Risk Management Models
2. Butterworth-Heinemann,.Credit Risk – From Transaction to Portfolio Management
3. Case study Risk banking management
4. Financial Options in Islamic Contracts Potential Tools for Risk Management
5. Credit risk management modul
6. Analyzing Banking Risk A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk Management

Semoga bermanfaat

Analisis Pembiayaan Sindikasi Korporasi Berbasis Syariah

ANALISIS PEMBIAYAAN SINDIKASI

KORPORASI BERBASIS SYARIAH

Telah dilaksanakan di Hotel Ibis Arcadia, Jakarta

22-24 Maret 2017

Diikuti oleh Pimpinan dan Kabag di lingkungan Bank Nagari-Sumbar

Industri keuangan syariah di Indonesia yang saat ini menduduki urutan keempat dunia (berdasarkan hasil survey Islamic Finance Country Index dari Global Islamic Finance Report tahun 2011 yang dikeluarkan oleh BMD Islamic, selaku lembaga konsultan bisnis dan manajemen termuka yang berbasis di London – KOMPAS.com, Kamis, 13 Oktober 2011) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun terhadap industri perbankan dan keuangan syariah di tanah air.

Sejak berkembangnya perbankan syariah di tanah air awal abad ke 20, berbagai macam upaya terus ditempuh oleh berbagai kalangan untuk terus menumbuh kembangkan industri perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Upaya ini ditujukan agar peringkat dan reputasi sebagai negara dengan populasi masyarakat yang kebanyakan muslim dapat seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariahnya, termasuk terus meningkatkan pola pembiayaan syariah terhadap Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Banyak strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan asset perbankan syariah. Salah satunya adalah mengembangkan pembiayaan ke sektor korporasi. Pembiayaan ke korporasi yang relatif besar  memang akan memberikan peluang keuntungan yang besar, namun di sisi lain juga mengandung risiko yang besar (high risk high return), maka salah satu strategi yang bisa dilakukan perbankan syariah agar lebih aman memasuki sektor korporasi tersebut adalah dengan menerapkan pembiayaan sindikasi (sindication financing), yakni pembiayaaan yang diberikan kepada satu mudharib atau debitur oleh bank-bank yang tergabung dalam satu kerjasama atau konsorsium (musyarakah). Sindikasi ini dapat dilakukan sesame bank syariah dan juga bersama bank konvensional. Beberapa waktu lalu bank konvensional pernah mengajak bank syariah untuk ikut dalam sebuah pembiayaan sindikasi di mana leadernya adalah konvensional, Hal ini bisa dilaukan sepanjang tidak melanggar prinsip syariah dengan pemisahan dan pembatasan aspek tertentu.

OBJECTIVES

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai/staff dalam melakukan pembiayaan. Karena produk pembiayaan merupakan bisnis utama perbankan syariah dalam usaha mendapatkan keuntungan, dibutuhkan skill dan kompetensi yang memadai untuk dapat melakukan berbagai analisis pembiayaan dengan tepat dan sesuai dengan syariah. Pola pembiayaan syariah tersebut dapat berupa pembiayaan skala besar dan jangka panjang, pembiayaan korporasi, dan pembiayaan sindikasi yang bersinergi dengan perbankan syariah lainnya.

COURSE OUTLINE

         Skema Pembiayaan Komersial dan Korporasi

         Analisis Aspek Pembiayaan

         Review Paket Pembiayaan

         Developer Financing

         Penyusunan Proposal Pembiayaan

         Studi Kasus serta Kajian Ketentuan Bank Indonesia tentang Pembiayaan.

Berikut materi yang dapat diunduh

1. Pembiayaan sindikasi fatwa MUI
2. Manajemen pembiayaan sindikasi

Berikut Dokumentasinya

Bagyo bersama bank nagari

bersama bank nagari

narsum dan peserta

narsum dengan bank nagari