Menjadi Narasumber di DPD RI memaparkan tentang KEUANGAN MIKRO sebagai masukan untuk Perubahan UU No.1 Tahun 2013

Keuangan mikro sudah diakui oleh PBB sebagai salah satu instrumen yang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di dunia; üKeuangan mikro di Indonesia telah diperkenalkan sejak awal Orde Baru ditandai dengan adanya Badan Kredit Desa (BKD), Th. 1970 mendapatkan SK Dari Kementerian Keuangan RI, lalu bermetamorfosa dalam bentuk lainnya (UPK-PNPM dsb) selanjutnya bertransformasi menjadi Koperasi dan LKM üKeuangan mikro di Indonesia dipraktekkan oleh Individu, Koperasi dan LKB/LKBB üIndonesia pernah dicatat oleh Dunia sebagai provider keuangan mikro terbesar melalui kredit mikro-nya Bank BRI (Robinson:2004) üSalah satu jenis layanan keuangan mikro terbesar dan terbanyak adalah Koperasi simpan pinjam yang merupakan pelaku keuangan mikro di Indonesia; üHampir semua kementerian teknis memiliki program keuangan mikro; üIndonesia memiliki UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Hasil Microcredit Summit (1997) adalah sebagai berikut:

Microcredit is a programmes that extend small loans to very poor people for self-employment projects

that generate income, allowing them to care for themselves and their families.”8

(“Kredit mikro adalah program yang memberikan pinjaman kecil kepada orang-orang yang sangat miskin untuk proyek-proyek wirausaha yang menghasilkan pendapatan, untuk mempertahankan diri mereka sendiri dan keluarga mereka.”)

International Year of Microcredit 2005(IYM 2005):

Microcredit is a small amount of money loaned to a client by a bank or other institution. Microcredit  can be offered, often without collateral, to an individual or through group lending”.

(“Kredit mikro adalah sejumlah kecil uang yang dipinjamkan kepada klien oleh bank atau lembaga lain. Kredit mikro dapat ditawarkan, seringkali tanpa agunan, kepada individu atau melalui pinjaman kelompok”.)

Penulis:

Keuangan Mikro adalah Layanan keuangan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk tabungan, kredit, asuransi dan jasa keuangan lainnya.

•Lembaga penyedia layanan keuangan mikro, akankah Pemerintah sendiri yang melakukan ataukah Lembaga milik masyarakat yang harus diberdayakan? •Pelaku Keuangan Mikro akankah hanya simpan-pinjam ataukah juga menyerap bisnis model yang lain? (Bank Wakaf Mikro – P2P Lending – BUMDES – Fintech lainnya) •Adakah Lembaga Pendamping (incubator) bagi LKM pemula/baru? •Apakah bentuk insentif bagi Lembaga Keuangan Desa yang bertransformasi ke LKM? •Apakah bentuk selain Badan Hukum PT dan Koperasi dapat menjadi alternatif badan hukum LKM ke depan?

•Lembaga penyedia layanan keuangan mikro, akankah Pemerintah sendiri yang melakukan ataukah Lembaga milik masyarakat yang harus diberdayakan? •Pelaku Keuangan Mikro akankah hanya simpan-pinjam ataukah juga menyerap bisnis model yang lain? (Bank Wakaf Mikro – P2P Lending – BUMDES – Fintech lainnya) •Adakah Lembaga Pendamping (incubator) bagi LKM pemula/baru? •Apakah bentuk insentif bagi Lembaga Keuangan Desa yang bertransformasi ke LKM? •Apakah bentuk selain Badan Hukum PT dan Koperasi dapat menjadi alternatif badan hukum LKM ke depan?

Speak Your Mind

*