FOCUS GROUP DISCUSSION APEX KOPERASI

KEMENKOP UKM RI DI DUKUNG OLEH USAID-EGSA

Hotel Aria Centra Surabaya, 25 Januari 2022

Koperasi memiliki kedudukan penting di Indonesia sebagai salah satu bentuk badan hukum, sekaligus sebagai lembaga yang berperan besar dalam perkembangan ekonomi. Salah satunya adalah sebagai tools mengembangkan sektor usaha dengan fasilitas pembiayaan dan juga peningkatan inklusi keuangan.

LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi, bagaimana perkembangan koperasi di Indonesia? Berdasarkan publikasi data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKUKM), per Desember 2020 jumlah anggota koperasi mencapai 25 juta orang. Angka ini terus mengalami pertumbuhan, yang mana pada periode lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan anggota koperasi sebesar 21,9 persen.

Berdasarkan aspek kelembagaannya, jumlah koperasi aktif mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -3,9 persen selama kurun waktu 2016–2020. Per akhir tahun 2020, jumlah koperasi aktif sebanyak 127 ribu unit. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh perbaikan pendataan oleh KemenKUKM pada tahun 2018. KemenKUKM mulai memberlakukan pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Sertifikat NIK Koperasi sebagai pendataan keberadaan dan keaktifan kelembagaan dan usaha koperasi yang dicatat pada online data system (ODS).[1]NIK adalah kode data yang tercatat sebagai koperasi aktif di ODS secara kelembagaan, tetapi belum tentu aktif secara bisnis di lapangan. Sementara Sertfikat NIK Koperasi diberikan apabila koperasi tersebut aktif secara kelembagaan dan usaha.

Jumlah Koperasi (Unit)Jumlah Anggota Koperasi (juta)
Sumber: KemenKUKM, diolah 

Jika dilihat berdasarkan kepemilikan Sertifikat NIK Koperasi, jumlah koperasi yang aktif secara bisnis jauh lebih kecil dibandingkan koperasi aktif. Data tahun 2019 dan 2020 jumlah koperasi yang aktif di lapangan (bersertifikat NIK Koperasi) sebesar 35 ribu dan 38 ribu. Jumlah ini tercermin juga dalam data koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Jumlah koperasi yang melakukan RAT tidak jauh berbeda dengan koperasi bersertifikat NIK, yaitu sebanyak 47 ribu unit di akhir tahun 2020.

Sedangkan perkembangan usaha koperasi dapat dilihat melalui jumlah modal, volume usaha, total aset, dan sisa hasil usaha (SHU). Modal koperasi berasal dari dua sumber, yakni modal sendiri dan modal luar. Modal sendiri koperasi mencakup simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan hibah. Sementara modal luar koperasi berasal dari luar koperasi yang sifatnya temporer dan merupakan utang yang memiliki jatuh tempo. Biasanya, modal luar koperasi didapatkan dari pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya. Data terakhir tahun 2020, modal luar koperasi lebih banyak daripada modal sendiri yang mencapai 90,4 triliun (modal luar) dan 79,3 triliun (modal sendiri).

Modal KoperasiVolume Usaha, Aset, SHU Koperasi
Sumber: KemenKUKM, diolah            catatan: data publikasi total aset hanya tersedia di tahun 2019 dan 2020

Peningkatan modal membuat koperasi memiliki kapasitas usaha yang lebih besar. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai volume usaha dan aset koperasi yang selalu tumbuh dalam lima tahun terakhir. Total volume usaha dan total aset mencapai 174 triliun dan 221 triliun pada akhir tahun 2020. Sebagai dampak dari peningkatan volume usaha koperasi dan pengelolaan usaha yang efisien, nilai SHU koperasi yang dibagikan kepada anggotanya juga terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada periode 2016–2020, nilai SHU koperasi secara rata-rata meningkat sebesar 30,8 persen.

Tren kelembagaan dan usaha koperasi yang semakin berkembang ini menunjukkan pentingnya peran koperasi di Indonesia. Sayangnya, data publikasi dari KemenKUKM tidak merinci koperasi berdasarkan jenisnya. Padahal, sebagian besar koperasi saat ini bergerak dalam jenis koperasi simpan pinjam (KSP). Jumlah KSP pada tahun 2019 diperkirakan sekitar 52 persen dari total jumlah koperasi.[2] Sebagian besar koperasi-koperasi di Indonesia dengan aset besar adalah KSP.

POTENSI RISIKO KOPERASI KEUANGAN DI INDONESIA

Koperasi Keuangan di Indonesia menghadapi risiko yang generic, antara lain:

  1. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan adanhya ketidakmampuan Koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Manajemen pengelolaan kas yang dilakukan oleh Koperasi tidak di atur secara ketat dalam regulasi. Tingkat rasio kas dalam operasional Koperasi sangat ditentukan oleh pengalaman, pengetahuan dan kesadaran dari para pengelola dan pengurus Koperasi. Risiko ini akan berdampak kerugian jika ketersediaan dana tunai yang disediakan Koperasi dalam memenuhi kebutuhan penarikan dana dari para pemiliknya. Penarikan dana yang dilakukan secara tiba-tiba oleh pemilik dana dalam jumlah yang besar dan massif dapat berakibat ketidakmampuan Koperasi dalam memenuhi kewajibannya. Ketika Koperasi tidak mampu memenuhi kewajiban itulah telah terjadi mismatch dan Koperasi akan terganggu reputasi dan kredibilitas keuangannya.

Risiko likuiditas  ini yang menjadi salah satu penyebab beberapa Koperasi mengalami kehilangan kepercayaan dari anggotanya dan berdampak jangka panjang dan kegagalan.

  • Risiko Kredit (pembiayaan)

Risiko kedua terbesar yang dihadapi Koperasi keuangan adalah risiko kredit yaitu risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan anggota penerima pembiayaan (kredit) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kedua ini akan berpengaruh langsung terhadap pendapatan dan dapat berdampak pada kerugian Koperasi.

  • Risiko Operasional

Risiko ini disebabkan adanya kesalahan operasional. Ketidakseimbangan dana antara karakteristik penghimpunan dan penyaluran dapat berdampak pada risiko likuiditas dan risiko kredit. Penghimpunan dana dengan tenor pendek (simpanan) yang dipergunakan untuk penyaluran kredit jangka panjang akan menyebabkan kesulitan likuiditas bagi Koperasi yang bersangkutan.

Mitigasi Risiko Koperasi

  1. Risiko Likuiditas

Dalam industry keuangan terutama perbankan, masalah mismatch likuiditas dapat di atasi dengan adanya lender of the last resort. Koperasi keuangan   di Indonesia belum memiliki Lembaga pengayom ini. Sehingga beberapa kasus gagal bayar Koperasi antara lain disebabkan ketiadaan Lembaga yang mengayomi koperasi untuk memberikan bantuan likuiditasnya.

  • Risiko Pembiayaan atau risiko kredit

Dalam industry keuangan, ada Lembaga asuransi dan Lembaga penjaminan. Koperasi keuangan Sebagian ada yang telah menggunakan Lembaga keuangan tersebut dalam upaya untuk melakukan mitigasi risiko pembiayaannya, namun secara jamak belum dapat terlayani dengan karena beberapa ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh Lembaga keuangan tersebut belum dapat dipenuhi oleh Koperasi keuangan.

  • Risiko Operasional

Pra-syarat untuk mendapatkan kelayakan akses pada Lembaga pengayom dan ekosistem Lembaga layanan keuangan lainnya sangat ditentukan dengan governance dari Koperasi keuangan itu sendiri. Mitigasi risiko operasinal dalam Lembaga keuangan terutama Lembaga intermediasi saat ini ditentukan oleh Lembaga pendukung lainnya, seperti Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) atau Biro Kredit, electronic Know Your Customer (KYC), electronic credit scoring (e-CC), Core banking System (CBS), dan sebagainya. Seluruh ekosistem pendukung di atas dipergunakan oleh Lembaga keuangan dalam rangka memitigasi risiko operasional.

PERMASALAHAN

Urgensi fungsi APEX Koperasi sebagai Lembaga yang mengayomi kepentingan organisai yang bersifat semi otonom untuk dapat mengatur dirinya sendiri dengan tata Kelola yang memadahi dan berkelanjutan. Lembaga yang mengelola usaha di sector keuangan menghadapi risiko yang sama, antara Lembaga keuangan satu dengan lainnya. Risiko inheren yang melekat pada setiap entitas bisnis ada yang dapat dikendalikan secara internal, namun juga ada yang tidak dapat dikendalikan oleh entitasnya sendiri. Mitigasi risiko dapat dilakukan oleh seluruh entitas dalam upaya memperkecil tingkat kerugian atau menekan dampak negative yang lebih besar.

Usaha simpan pinjam dan pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi menghadapi risiko yang sama dengan Lembaga keuangan lainnya. Risiko yang paling banyak dikhawatirkan oleh para pengurus Koperasi adalah risiko likuiditas. Penarikan dana yang dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tidak terduga oleh pemilik dana, dapat terjadi sewaktu-waktu pada semua Koperasi. kondisi semacam ini terlihat sederhana tapi jika tidak tertangani dengan baik akan dapat berakibat fatal karena dapat memunculkan risiko lainnya, terutama risiko reputasi. KSP yang tidak mampu membayar dana milik anggotanya dapat berefek domino dan sistemik yang akan merembet ke Koperasi lainnya.

Dalam dunia perbankan risiko seperti ini dapat termitigasi dengan baik dengan adanya Bank Sentral yang akan membantu likuiditas bagi Bank yang kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Namun tidak demikian halnya dengan Koperasi, karena Koperasi tidak memiliki Lender of the Last resort  , sehingga risiko dihadapi sendiri oleh Koperasinya.

Sehingga Koperasi sektor keuangan, saat ini sudah saatnya memiliki APEX KOPERASI sebagai Lembaga Pengayom Likuiditas bagi anggotanya.

PEMBAHASAN

Model bisnis adalah suatu bentuk dan cara suatu organisasi beroperasi untuk mencapai sasaran dan tujuannya.

APEX Koperasi dalam pengertian sempit diartikan sebagai  Lembaga pengayom dalam mitigasi risiko likuiditas para anggotanya. Lembaga APEX dalam pengertian yang lebih luas adalah Lembaga pengayom bagi organisasi semi otonom (SRO) dalam pengendalian risiko keuangan.  Risiko  keuangan adalah kemungkinan terjadinya mismatch likuiditas, gagal bayar, yang berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan. Bentuk mitigasi risiko yang dilakukan berupa pooling fund dalam bentuk iuran bersama (compulsory) bagi seluruh anggota, penempatan dana, clearing house dan peningkatan kapasitas bersama.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP/KSPPS) sebagai Lembaga intermediasi yang beroperasi memberikan layanan keuangan kepada anggotanya menghadapi dua jenis risiko inherent utama yaitu risiko likuiditas dan risiko kredit. Risiko likuiditas akan berdampak pada risiko reputasi dan risiko kredit akan berdampak pada pendapatan koperasi. Koperasi simpan pinjam (KSP/KSPPS) yang berhenti beroperasi akibat risiko operasional ini tidak dapat ditangani sendiri oleh Koperasi, namun memerlukan intervensi dan dukungan dari Lembaga lain yang memiliki fungsi dan peran dalam melindungi dan menjaga keamanan likuiditas dan memberikan jaminan dan penggantian kerugian akibat gagal bayar anggota peminjam secara terukur.

Dalam studi ini di identifikasi ada tiga jenis model bisnis APEX Koperasi yang di praktekkan dalam praktek keuangan mikro di Indonesia, antara lain :


[1] Innews, “Kemenkop-UKM Gencar Sosialisasi NIK dan Sertifikat NIK Koperasi”, diakses dari https://innews.co.id/kemenkop-ukm-gencar-sosialisasi-nik-dan-sertifikat-nik-koperasi/

[2] Ahmad Subagyo, FGD Koperasi tanggal 30 November 2020

Speak Your Mind

*