Evolusi Keuangan Mikro Islam

Kajian terhadap evolusi keuangan mikro Islam diperlukan untuk menemukan nilai-nilai historis yang telah diwariskan oleh para pendahulu ( al salafus} al-soleh) dalam upayanya untuk memberdayakan umat melalui kegiatan keuangan dengan mendasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam. Penelusuran pustaka ini juga dimaksudkan untuk mencari benang-merah “titik-temu antara praktek keuangan yang dijalankan saat ini dengan nilai-nilai Islam”.

Perkembangan keuangan mikro Islam mengalami proses perjalanan panjang sejak dirintis oleh Muhammad SAW. yang mewariskan prinsip-prinsip dasarnya, pemikiran ekonomi Islam berusia setua Islam itu sendiri.  Hal ini berdasarkan bahwa ajaran Islam, yang bersumber pada Al-Quran dan Hadith, sejak awal sangat mendorong dan berpandangan positif terhadap kegiatan ekonomi.  Bahkan nabi Muhammad SAW sendiri sebelum diangkat sebagai Rasul berprofesi sebagai seorang pedagang yang berhasil, lalu keteladanan beliau di bidang muamalah dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan oleh para intelektual muslim dalam mengembangkan prinsip-prinsip dasar keuangan Islam yang kemudian dipraktekkan oleh pemerintahan Islam dalam menjalankan kebijakan di bidang keuangan negara dan keuangan publik.

Tahapan perkembangan keuangan mikro Islam ini disebut dengan evolusi keuangan mikro Islam. Menurut Spencer (1972:71) dalam Piotr Sztompka dikatakan bahwa evolusi menjadi prinsip umum semua realitas, alam dan sosial. Adanya sifat umum (generality) ini adalah karena realitas pada dasarnya adalah material, yang terdiri dari zat, energi, dan gerakan. Evolusi didefinisikan sebagai perubahan dari homogenitas tak beraturan ke heterogenitas yang logis, yang diikuti kehilangan gerak dan integrasi zat. Evolusi berlangsung melalui differensiasi struktural dan fungsional sebagai berikut:

  1. dari yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks;
  2. dari tanpa bentuk yang dapat dilihat ke keterkaitan bagian-bagian;
  3. dari keseragaman, homogenitas ke spesialisasi, heterogenitas; dan
  4. dari ketidakstabilan ke kestabilan.

Definisi keuangan mikro (microfinance) adalah microenterprises finance yang berarti “pelayanan keuangan bagi usaha mikro”.  Menurut pakar yang lain mendefinisikan microfinance sebagai jasa keuangan yang melayani orang-orang yang berpendapatan rendah. Peneliti Microfinance United State” menjelaskan bahwa microfinance adalah layanan keuangan skala kecil khususnya pembiayaan dan simpanan, bagi mereka yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, peternakan; kepada perseorangan atau kelompok baik di pedesaan maupun di perkotaan di negara-negara berkembang. Mereka mengelola usaha kecil atau mikro yang meliputi kegiatan produksi, daur ulang, reparasi atau perdagangan.

Ada pengertian microfinance yang lebih komprehensif didefinisikan oleh Seibel (2005) microfinance yaitu sektor keuangan formal maupun informal yang memberikan pelayanan jasa keuangan microsaving, microcredit, dan microinsurance  yang diberikan kepada pelaku ekonomi mikro , dan mengalokasikan sumber daya yang langka ke investasi mikro dengan tingkat imbal jasa yang tertinggi.  Microfinance menurut pengertian di atas dapat berupa lembaga keuangan mikro informal bukan Bank yang berlokasi di daerah maupun lembaga keuangan Bank yang memiliki jasa keuangan untuk melayani usaha mikro yang berlokasi secara nasional. Keuangan mikro menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat  miskin produktif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Program keuangan mikro yang baik memiliki karakter antara lain: pinjaman jangka pendek, penilaian investasi (analisis pembiayaan) sederhana, waktu proses yang singkat (cepat),  pemberian pinjaman kembali setelah pelunasan, dan lokasi pelayanan yang mendekati tempat tinggal nasabah.

Dari beberapa pengertian diatas tidak ada suatu definisi baku mengenai microfinance.  Pengertian mikro tidak dikaitkan dengan ukuran, karena sangat relatif antar wilayah, tapi lebih dikaitkan dengan inferioritas/keterbatasan akses terhadap pelayanan jasa keuangan formal.

Berbagai perbedaan pendapat tentang pengertian keuangan mikro telah memunculkan berbagai bentuk praktek dalam lembaga keuangan mikro. Dalam kenyataannya saat ini keuangan mikro Islam hanya menjadi follower dalam dinamika perkembangan keuangan mikro itu sendiri dan belum menemukan model yang dianggap paling ideal dalam tataran syariah (syariah compliance) dan proven dalam aspek implementasinya.

A. MEMAHAMI KEUANGAN MIKRO ISLAM DALAM BERBAGAI PENDAPAT

 

Sarjana muslim yang mendefinisikan Islamic Microfinance, antara lain Ajaz Ahmed Khan (2008) :  Islamic Microfinance sebagai jasa keuangan mikro yang mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan  syariah (Islam). Sementara sarjana non-muslim Segrado (2005) menulis Islamic microfinance is constituted by a range of financial services for people who are  traditionally considered non bankable, mainly because they lack the guarantees that can protect a financial institution against a loss risk.. Diterjemahkan secara bebas oleh penulis sebagai berikut : keuangan mikro Islam adalah dimaksudkan sebagai skim pelayanan keuangan terhadap orang-orang yang pada umumnya dianggap tidak bankabel, terutama mereka yang tidak memiliki jaminan yang dapat melindungi lembaga keuangan mereka terhadap risiko kerugian. Dalam  keuangan Islam suatu institusi bisnis tidak hanya bertanggung jawab terhadap kemampuan untuk mendapatkan laba namun lebih dari itu.  Chiara belum memasukkan  yang paling prinsip yaitu adanya larangan bunga dalam keuangan Islam. Sehingga penulis lain Edib Smolo (2008) mengatakan bahwa dalam prakteknya Islamic microfinance tidak berbeda dengan konvensional hanya bebas bunga. Pendapat ini juga didukung oleh Abdul Gafoor (1997) yang menyatakan bahwa Perbankan komersial dapat diterima di negara muslim dengan cara menghilangkan elemen interest dalam sistem operasinya.

B.  URGENSI KEUANGAN MIKRO ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Kredit Mikro telah menjadi program seluruh dunia. Pertama: metodologi yang orisinil dalam memberdayakan orang miskin, terutama wanita. Pendekatan ini menunjukkan tingkat pembayaran kembali  yang lebih baik dan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor keuangan formal yang dipraktekkan di sebagaian besar negara-negara berkembang. Kedua : orang-orang miskin memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar kembali pinjamannya dengan tingkat pengembalian (return) yang mampu menutup seluruh biaya mereka.

Kebutuhan orang miskin di negara-negara muslim tidak berbeda dengan masyarakat miskin lainnya. Mereka membutuhkan jasa keuangan sebab mereka sering menghadapi kejadian yang memerlukan dana (uang) lebih besar dibandingkan dengan uang yang mereka miliki. Ada tiga kategori utama pengalokasian dana dalam  memenuhi kebutuhan orang miskin yaitu

  1. keberlanjutan hidup,
  2. kebutuhan darurat,
  3. kebutuhan modal usaha.

Kebutuhan untuk mempertahankan keberlanjutan hidup seperti biaya kelahiran (melahirkan), menikah, makan, pakaian, dan rumah, pendidikan, dan sebagainya. Kebutuhan mendadak atau kejadian yang tidak terduga meliputi sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan tiba-tiba (PHK), kehilangan sumber pendapatan, terkena musibah bencana alam, gagal panen, banjir, dan sebagainya. Kebutuhan modal usaha (investasi) menjadi kebutuhan utama karena jika tidak ada usaha berarti tidak ada pendapatan. Ketiga kebutuhan akan dana tersebut di atas menjadi obyek bagi kegiatan lembaga keuangan mikro.

Microfinance memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan system keuangan formal.  Mainstream dalam melihat komponen collateral  dalam proses perpembiayaanan menjadi salah satu pembeda antara microfinance dengan system keuangan formal. Konsep pinjaman secara individual ke dalam bentuk kelompok kecil juga menjadi ciri khas microfinance. Metode pendampingan melalui pelatihan secara berjenjang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas microfinance dalam persyaratan pemberian pembiayaan kepada nasabahnya juga menjadi keunikan tersendiri. Pembiayaan ke calon nasabah dapat dilakukan melalui kelompoknya setelah terlebih dahulu disetujui oleh anggota kelompok lainnya. Pembayaran angsuran atas pembiayaan yang diterimanya menjadi tanggung jawab kelompok dan anggotanya. Ada pembagian risiko diantara mereka, jika salah satu gagal membayar maka yang lain ikut menanggungnya.

Teori keuangan modern tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan besar yang dihadapi dunia “kemiskinan”.  Namun aktivitas keuangan masih diyakini tetap menjadi jalan pemecahan (breakthrough) bagi masalah kemiskinan. Teori-teori yang dipelajari dan dikembangkan dalam ranah disiplin ilmu keuangan konvensional yang berakar (basis) company and corporate akan menjadi asing dan keliru manakala harus dipaksakan dan dipergunakan sebagai instrument dalam menganalisis untuk memecahkan persoalan-persoalan “mikro” baik bisnisnya (microenterprises) maupun pelakunya (microentrepreneurs).

Ohmae, K. (2005) dalam bukunya The Next Global Stage menyebutkan bahwa “.. keputusan-keputusan ekonomi dengan perkiraan-perkiraan realitas konvensional-ekonomi Keynes dalam perekonomian global yang dinamis mungkin akan mendapati bahwa hasil-hasil yang dicapai tidaklah seperti yang mereka kehendaki.”   Output ekonomi di akhir abad 20 dan memasuki awal  abad ke-21  yang paradoks menunjukkan perlunya teori dan konsep baru di bidang ekonomi, dan keuangan khususnya. Kasus nostra perekonomian Keynes terhadap masalah perekonomian di Amerika Serikat. Saat perekonomian di sana menikmati rejim tingkat suku bunga rendah, semestinya akan mendorong aktivitas perekonomian di sektor riil, namun dalam prakteknya sebagian besar uang surplus dalam perekonomian tersebut merembes ke luar negeri memburu return tinggi walaupun lebih berisiko. Sehingga paham yang meyakini bahwa tingkat suku bunga dapat menjadi instrumen Bank Sentral dalam pengendalian moneter terbantahkan.

Lawang memberikan pengantarnya dalam Yunus (2007) mengatakan bahwa Muhamad Yunus telah membongkar kepalsuan kapitalisme yang jelas-jelas diskriminatif terhadap orang miskin seperti terlihat dalam praktek perbankan, mulai dari bank lokal sampai bank internasional. Apartheid finansial adalah konsep yang cocok menggambarkan diskriminasi institusional yang dilakukan oleh sistem perbankan di seluruh dunia. Rasionalisme berlandaskan logika kapitalisme menjadi bagian dalam melaksanakan dan mempertahankan “politik apartheid” ini.  Silogisme kapitalisme perbankan mempunyai premis-premis yang sangat ketat:

  1. Bank harus untung dari usaha deposito dan kredit, tanpa membedakan apakah uang itu didepositokan atau dipinjam oleh orang kaya atau orang miskin, yang penting memenuhi prinsip – prinsip ekonomi yang sangat rasional.
  2. dengan premis ini maka kredit yang disalurkan adalah kredit dalam jumlah besar yang menguntungkan bank, hanya dapat dilakukan oleh orang kaya saja,
  3. oleh karena itulah, tidak rasional dan tidak ekonomis kalau bank meminjamkan uangnya dalam jumlah kecil; karena alasan rasional dan ekonomis itulah bank tidak memihak kepada orang miskin.

Pembalikan premis di atas menjadi dasar dalam membangun keuangan mikro. Silogisme keuangan mikro memiliki premis-premis sebagai berikut :

  1. Manusia memiliki potensi yang sama,
  2. akses manusia terhadap faktor-faktor produksi seperti  uang (permodalan), tenaga kerja (man), pengetahuan dan teknologi, dan sumber daya alam (SDA), tidak sama.
  3. pemberian kesempatan akses yang sama atas faktor-faktor produksi akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sangat irrasional jika ada keinginan, harapan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tidak memberikan akses yang sama  kepada mereka.

C. PERKEMBANGAN KEUANGAN MIKRO ISLAM DI DUNIA

Pada dua dekade terakhir ini, keuangan mikro telah mengalami perkembangan yang  sangat cepat dari ruang lingkup terbatas “micro credit”  ke arah yang lebih komprehensif  menjadi “micro finance” yang meliputi kegiatan pembiayaan (kredit) , jasa tabungan, transfer dana, insurance dan dana pensiun untuk orang-orang miskin. Fenomena ini menjadi tantangan yang luar biasa untuk membangun sistem keuangan yang inklusif.

Ide dan aspirasi tentang keuangan mikro bukan sesuatu yang baru. Kelompok-kelompok dan organisasi yang menjalankan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk kredit dan menghimpun dana dari masyarakat yang bersifat informal telah beroperasi beberapa abad tahun yang lalu di dunia. Dasar pemikiran dan praktek keuangan Islam sepanjang sejarah telah memberikan pengertian dan pemahaman kepada kita bahwa keuangan mikro Islam telah dilakukan sejak masa kenabian Muhammad salallahu’alaihi wassalam, namun kegiatannya belum dilembagakan. Hal ini dilandasi oleh kondisi saat itu umat Islam relatif masih sangat sederhana dan jumlahnya masih sedikit. Rasulullah

bertindak langsung dalam mengkoordinasikan dan membagikan dana sosial yang diperoleh dari zakah, infaq dan s}adaqah.

1. Fase I :  Masa Peletakan Dasar Keuangan Mikro Islam

Peletakan dasar prinsip-prinsip keuangan Islam telah diberikan oleh Muhammad SAW selama masa hayatnya.  Menggali ajaran Islam tentang tuntunan kegiatan muamalah yang menjadi pijakan bagi kegiatan-kegiatan ekonomi modern dewasa ini telah banyak dikaji oleh berbagai ahli, baik tinjauan dari aspek  fiqh, ahlaq, sejarah pemikiran, dan kelembagaan.

Beberapa prinsip dasar yang melandasi gerak dan ruang lingkup kegiatan keuangan mikro Islam, antara lain

  1. Sumber Hukum Ekonomi Islam,
  2. Mode transaksi syariah,
  3. Prinsip Keuangan Islam, dan
  4. Pemberdayaan umat.

2. Fase II : Masa Khulafaur Rasyidin

Bayt al-Ma>l yang sudah dirintis oleh Rasulullah Muhammad SAW, dilanjutkan oleh pemimpin pemerintahan Islam pasca Muhammad SAW yaitu Abu Bakar Ash Shiddiq. Beliau menjalankan kegiatan Bayt al-Ma>l sebagaimana yang dicontohkan oleh Muhammad SAW, dimana dana (harta) yang dikumpulkan melalui lembaga ini langsung didistribusikan  kepada sahabat dan umat Islam tanpa membedakan senioritas, antara hamba sahaya dan orang merdeka. Namun Abu Bakar tidak menerima gaji sedikit pun dalam pemerintahannya. Beliau berpendapat bahwa dalam masalah hidup, prinsip persamaan lebih utama dibandingkan prinsip keutamaan.  Dampak dari kebijakan ini, dana (harta) di Bayt al-Ma>l tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama. Seluruh kaum muslimin mendapatkan bagian yang sama dari harta rampasan perang (jizyah, Khums dan kharaj), sedangkan dana zakat, infaq dan shadaqah langsung bisa diterima oleh mereka yang berhak . Pada masa khalifah Abu Bakar ra terdapat sekelompok muslim yang menolak membayar zakat. Beliau mengambil sikap secara tegas dengan mengumumkan perang Riddah (memerangi orang-orang murtad). Dana zakat yang dikumpulkan langsung dibagikan kepada mereka yang berhak. Fenomena ini membuktikan bahwa Abu Bakar ash Shiddiq selain menegakkan perintah agama juga menunjukkan bahwa hak-hak kaum miskin perlu dijamin oleh pemerintah Islam.

Perkembangan aktivitas keuangan yang dilembagakan dalam pemerintahan Islam dilakukan pertama kali oleh ‘Umar Ibn al-Khattab sebagai khalifah Islam kedua. Seiring dengan perkembangan umat Islam beserta wilayah Islam yang makin meluas, khalifah memikirkan dan mempertimbangkan berdirinya lembaga keuangan negara yang berfungsi menghimpun dana dan memanfaatkannya untuk operasional pemerintahan, sekaligus sebagai sumber pendanaan infrastruktur publik dan menjamin kesejahteraan umat melalui pendistribusian dana zakat, infak dan sodaqah. Kegiatan keuangan negara ini dilembagakan dalam bentuk Bayt al-Ma>l.

Perkembangan ekonomi Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat, ketika masa kekhalifahan ‘Umar ibn al-Khatab. Ditulis oleh Phillip Hitti dalam bukunya The History of Arab (1937:218) bahwa ‘Umar (634-644 M) ketika diangkat menjadi khalifah tetap menjalani penghidupannya dengan berdagang dan sepanjang hayatnya menjalani kehidupan sederhana. Ia adalah yang terbesar dalam tradisi Islam setelah Muhammad dan menjadi idola para penulis Islam karena kesalehan, keadilan, dan kesederhanaan patriakhisnya.

Pembangunan institusi Bayt al-Ma>l yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata dengan baik dan rapih merupakan kontribusi terbesar yang diberikan oleh Khalifah ‘Umar ibn Al-Khattab kepada dunia Islam dan kaum muslimin. Perbedaan Bayt al-Ma>l masa Rasululullah dan masa khalifah sebelumnya adalah setiap ada pemasukan dana ke Bayt al-Ma>l langsung didistribusikan kepada yang berhak, sehingga akan langsung habis dipergunakan. Ketika khalifah ‘Umar memerintah, lembaga ini dikelaola secara efektif dan efisien. Setelah Khalifah ‘Umar bermusyawarah dengan para sahabat yang lain, beliau memutuskan untuk tidak menghabiskan dana (harta) Bayt al-Ma>l, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai kebutuhan yang ada, sebagaian digunakan sebagai cadangan.   Upaya pengembangan ekonomi pada masa ‘Umar r.a. terfokuskan pada penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu masyarakat. ‘Umar mengatakan, “ sungguh aku berupaya keras agar aku tidak meninggalkan kebutuhan umat melainkan aku menutupnya, selama sebagian kita mendapatkan keluasan bagi sebagaian yang lain.” Beliau mengatakan, “ sungguh jika aku masih ada, niscaya akan datang kepada penggembala di gunung-gunung Shan’a (Yaman) bagian dari harta ini, dan dia berada ditempatnya”, maksudnya bahwa beliau menjamin harta Bayt al-Ma>l akan didistribusikan kepada fakir miskin sampai Yaman, dimana ketika itu Yaman adalah bagian wilayah yang tidak mau membayar zakat ke Madinah, ketika Rasulullah wafat dan digantikan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq. Pemikiran Ekonomi ‘Umar ibn-Al-Khattab sudah menjadi landasan filosofis keuangan mikro, ketika dana dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah dan hasil pengumpulan harta dari jizyah, kharaj , khums,  dan fa’i yang dipergunakan selain untuk kepentingan negara dan pemerintahan tapi ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat miskin adalah sebuah pemikiran yang kontemporer dan mencerahkan, namun ketika itu lembaga formal yang terbentuk masih menjadi satu, yaitu Bayt al-Ma>l. Bayt al-Ma>l pada masa ‘Umar ibn al-Khatab terbagi menjadi empat fungsi, yaitu :

  1. Bayt al-Ma>l al-zakah yang berfungsi menampung semua harta yang berasal dari dana zakat,
  2. Bayt al-Ma>l ah}mas yang berfungsi menyimpan harta yang berasal dari ghanimah dan pajak,
  3. Bayt al-Ma>l fa’i yang berfungsi sebagai penyimpan dana jizyah, usr’ dan kharaj,
  4. Bayt al-Ma>l d}awa’i yang berfungsi sebagai penyimpan harta yang asalnya tidak diketahui pemiliknya dan harta warisan yang tidak ada ahlinya.

Melihat keempat fungsi Bayt al-Ma>l di atas dan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan khalifah ‘Umar ibn al-Khatab membuktikan bahwa beliau menerapkan prinsip-prinsip manajemen kelembagaan modern. Tokoh manajemen klasik Henry Fayol yang  memberikan ciri-ciri manajemen modern dalam 14 prinsip yaitu :

  1. Division of work,
  2. Authority,
  3. Discipline,
  4. Unity of Command,
  5. Unity of Direction,
  6. Subordination of individual interest to the common,
  7. Remuneration,
  8. Centralization,
  9. The hierarchy,
  10. Order,
  11. Equity,
  12. Stability of staff,
  13. Initiative,
  14. Esprit de Corps.

Division of work tercermin dalam pembagian fungsi Bayt al-Ma>l sesuai dengan tujuan dan sasarannya masing-masing. Authority terlihat dari pemberian wewenang kepada masing-masing Bayt al-Ma>l di wilayah kerjanya untuk menghimpun dana dan menyalurkan di daerahnya masing-masing yang bersifat desentralisas kecuali ada  kelebihan dana harus disetorkan ke pusat dan atau sebaliknya. Discipline dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, beliau sangat terkenal dalam menerapkan sikap disiplin ini, bahkan ketika kewajibannya sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya beliau mengetahui (mendapati) ada diantara rakyatnya yang kelaparan, beliau langsung mengambil barang di Bayt al-Ma>l dan dibawanya (dipikul) sendiri lalu diberikan kepada rakyatnya yang kelaparan tanpa mau meminta bantuan kepada bawahannya untuk membawakan barang itu, padahal beliau seorang pemimpin negara. Unity of command (kesatuan dalam perintah) terlihat selama kepemimpinan ‘Umar ibn al-Khatab selama masa pemerintahannya, juga dalam kegiatan penghimpunan dana wajib (zakat) dan dana sosial (infak dan sodaqah) tidak ada dalam catatan sejarah ada pihak yang berani menentangnya, walaupun dalam mengambil keputusan dilakukan secara musyawarah. Subordination of individual interest to the common yaitu mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi,  dalam sejarah banyak mencatat tentang kedermawanan ‘Umar ibn al-Khatab.

Perilaku seorang muslim terpengaruh oleh atsrah (mementingkan diri sendiri) dan Itsar (mementingkan orang lain atas diri sendiri), itsar akan mendorong untuk berinfak kepada orang lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadi yang segera didapatkan. Al-Qur’an dan As-Sunnah menghimbau dan menganjurkan itsar, serta mengecam sikap atsar. ‘Umar ibn al-Khatab mengatakan , “Demi Allah, sesungguhnya aku melihat kamu akan menjadikan rizki yang dikaruniakan Allah dalam perut kamu dan punggung kamu, dan meninggalkan para janda, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin di antara kamu,”. Remuneration atau imbal jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan juga dipraktekkan oleh Khalifah ‘Umar RA. Pengelola Bayt al-Ma>l mendapatkan hak atas jasa yang diberikannya untuk melayani umat yang bersumber dari dana yang berhasil dihimpun oleh lembaga Bayt al-Ma>l yang dikelolanya. Centralization dalam mengelola dan mengoperasikan Bayt al-Ma>l ‘Umar ibn al-Khatab selalu mengadakan koordinasi dengan Bayt al-Ma>l yang ada di wilayah-wilayah lain dalam kekuasaan Islam, jika ada kelebihan dana, maka diminta untuk dikirim ke Pusat dan sebaliknya, jika ada wilayah dana sosialnya kurang, maka diminta untuk mengambil di pusat wilayah kekuasaan Islam. The hierarchy telah dirintis selama pemerintahan ‘Umar ibn al-Khatab, hirarki dalam manajemen Bayt al-Ma>l.  Order juga dijalankan oleh ‘Umar ibn al-Khatab, sebagai pemimpin Negara sekaligus amirul mukminin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya beliau sangat tegas dalam memberikan perintah. Kaitannya dengan Bayt al-Ma>l, ketika beliau memerintahkan ‘Ammar Ibn Yasir, Abdullah Ibn Mas’ud, dan Usman Ibn Hanif ke Kufah, maka beliau membagi diantara mereka ke dalam tanggung jawab dan pembagian tugas, yang mana beliau menugaskan ‘Ammar dalam urursan sholat dan perang, mengangkat ‘Abd Allah dalam bidang Bayt al-Ma>l dan peradilan, serta menugaskan Usman dalam urusan pertanahan. Equity Persamaan dalam mendapatkan hak bagi setiap muslim. ‘Umar ibn al-Khatab adalah orang yang menegakkan keadilan dan persamaan, dalam hal keadilan penah tertulis dalam sejarah, diriwayatkan ia telah menghukum mati anaknya sendiri karena mabuk-mabukan dan berperilaku amoral. Dalam menegakkan persamaan di bidang ekonomi, Beliau membiarkan daerah taklukan berada di tangan para pemiliknya untuk dikerjakannya, dan mewajibkan kepada mereka kharaj yang diserahkan dalam setiap tahun kepada Bayt al-Ma>l, dan bagi mereka apa yang tersisa setelah pembayaran kharra>j tersebut. Stability of staff tercermin dalam penegasan dan pemisahan pekerjaan yang dilakukan oleh ‘Umar ibn al-Khatab sehingga tidak terjadi over lapping dan adanya kestabilan dalam bekerja. Kaitannya dengan pekerjaan di Bayt al-Ma>l, ‘Umar ibn al-Khatab selain membagi divisi juga di tingkat pelaksanaan (staf lapangan) terbagi-bagi lagi ada nazhir wakaf, mudharib dan muzari’. Abu Shalih (mantan hamba sahaya ‘Umar ibn al-Khatab) meriwayatkan bahwa dia berkata, “ ‘Umar memerintahkan agar kami bertiga bekerjasama, maka seorang menyuplai barang, dan yang lain menjual, sedangkan orang ketiga berperang dijalan Allah.   Initiative, telah banyak dicontohkan oleh ‘Umar ibn al-Khatab, antara lain ketika Abu Dzibyan Al-Asadi datang ke Irak, ‘Umar bertnya kepdanya tentang jumlahnya gajinya. Ketika ‘Umar diberitahunya, maka ‘Umar menasehatinya agar menggunakan sebagian gajinya diinvestasikan dalam sebagian aktifitas yang produktif, dan berkata kepadanya, “ Nasehatku kepadamu, dan kamu berada disisiku, adalah seperti nasehatku terhadap orang yang di tempat terjauh dari wilayah kaum muslimin. Jika keluar gajimu, maka sebagiannya agar kaubelikan kamIbng, lalu jadikanlah (pelihara)  di daerahmu. Dan jika keluar gajimu yang selanjutnya, belilah satu atau dua ekor, lalu jadikanlah sebagai harta pokok. Esprit de Corps, semangat korps ditanamkan kepada umat yang diawali oleh ‘Umar RA ketika pertama kali khotbah saat pengangkatan beliau menjadi khalifah, “ Demi Allah, tidak dating kepadaku sesuatu urusan dari urusan kalian, lalu dilakukan orang lain, dan dia tidk menghilang dariku, maka aku memberikannya kepada orang yang lebih baik dan amanah. Apabila mereka berbuat baik maka aku akan berbuat baik kepadanya, dn apabila mereka berbuat jelek maka aku akan menghukumnya”.

Sebagaimana fungsi  lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, maka Bayt al-Ma>l pada masa khalifah ‘Umar RA selain berfungsi menghimpun dana juga berfungsi menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Jaribah dalam bukunya Fiqhu al-Iqtishad lil Amiril Mukminin ‘Umar ibn al-Khatab menulis bahwa ketika Hindun Ibnti ‘Utbah ditalak Abu Sufyan, dia meminjam kepada ‘Umar uang dari Bayt al-Ma>l sebanyak empat ribu dirham untuk dagang dan menjamin akan membayarnya,  maka ‘Umar memberikannya pinjaman.  Lalu dia (Hindun) keluar ke daerah Kalb untuk melakukan jual-beli. Khalifah ‘Umar R.A. dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah kekuasaannya juga memberikan dorongan kepada kaum miskin dan hamba sahaya untuk berdagang agar dapat membebaskan mereka dari perbudakan dan kemiskinan, dan beliau mendoakan mereka dengan keberkahan.

Kegiatan penggunaan dana dari pihak lain untuk kegiatan usaha sudah ada sejak masa awal Islam. Khalifah ‘Umar RA dalam menjalankan usahanya juga meminjam dana dari Bayt al-Ma>l. Beliau menggunakan sebagaian permodalan usahanya dari dana Bayt al-Ma>l.  Hasil usaha yang dijalankan ‘Umar ibn Al-Khatab sangat berhasil tercermin dari peninggalan “harta warisan” yang dibagi ahli warisnya sebanyak tujuh puluh ribu ladang pertanian.

Dua khalifah penerus ‘Umar ibn al-Khatab yaitu Utsman Ibn Affan dan Ali Ibn Abi Thalib tidak melakukan perubahan yang significant terhadap kebijakan di lembaga keuangan Bayt al-Ma>l. Utsman Ibn Affan melanjutkan kebijakan ‘Umar ibn al-Khatab dalam cara pendistribusian dana yaitu dengan menggunakan prinsip keutamaan, sedangkan di masa pemerintahan Ali Ibn Abi Thalib menggunakan prinsip persamaan.

Hubungan dagang dan kerjasama antar umat Islam yang sudah dirintis dan dikembangkan oleh Muhammad SAW semasa di Madinah dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, muzara’ah, musaqat, Ijarah,  Rahn, Wadiah, Ariyah, Kafalah, wakilah, Hiwalah dan qardhul hasan.   Akad-akad tersebut yang kemudian dijadikan sebagai produk dalam lembaga keuangan modern pada periode kebangkitan Islam Abad 20.

3. Fase III :  Masa Dinasti Kerajaan  Islam

Periode ini disebut dengan masa dinasti kerajaan Islam, karena para penguasa yang memimpin pemerintahan Islam tidak lagi berdasarkan musyawarah dalam pengangkatan kepemimpinannya, tapi karena faktor keturunan dan kepemimpinan diperoleh karena kekuasaan. Sebagai bagian dari sejarah Islam, periode ini menjadi masa terlama dalam sejarah Islam. Selama periode ini tersimpan banyak sejarah dan hasil dari proses sejarah yang telah menorehkan berbagai catatan emas dalam sejarah dunia, terutama sumbangan pemikiran dan peradaban dunia.

Ketika bani Umayyah berkuasa di bawah kepemimpinan Abdul al-malik dan al-Walid terjadi reformasi administrasi kenegaraan, dana (income) negara yang pada awalnya dikumpulkan di Bayt al-Ma>l diganti istilahnya menjadi al-Diwan yang berasal dari bahasa Yunani yang diadopsi ke dalam bahasa Arab di Damaskus. Kemajuan yang lain adalah pencetakan uang logal Arab dalam bentuk dinar dan dirham pada tahun 695M yang murni hasil karya orang Arab.  Tokoh pemikir ekonomi Islam yang hidup sejak berdirinya Diwan (Lembaga Keuangan Negara) adalah Abu Yusuf (731-798M) yang hidup di masa Khalifah Harun al-Rasyid. Sehingga dalam pemerintahan Islam waktu itu sudah memiliki dua lembaga keuangan yang mengelola dana yang berasal dari pajak (kharaj) dan sumber-sumber lainnya yang menjadi kewajiban warga negara dan warga asing (non muslim) dengan lembaganya yang disebut dengan Lembaga Diwan, dan lembaga keuangan yang mengelola dana kewajiban umat Islam yaitu Lembaga Bayt al-Ma>l.

Hitti (2006:737) Dunia Eropa abad pertengahan berhutang besar kepada constantine (1087 M) yang telah menerjemahkan karya al-Razi yang berjudul al-Manshur, dan al-Qonun karya Ibnu Sina. Karya sejarah dan hukum Islam ini telah menginspirasi masyarakat Eropa dalam menjalankan aktivitas kehidupan dan pemikiran mereka. Hukum-hukum Islam (fiqh) yang dikembangkan oleh para ulama Islam abad pertengahan dijadikan landasan dalam praktek berekonomi masyarakat Eropa. Ketika Ibnu Khaldun (tahun 1332-1406) menulis kitab yang berjudul al-‘ibar wa Diwan al-Mubtada, wa al-Khabar fi Ayyam al-Arab wa al-Ajam wa al-Barbar (buku tentang Ibarat, Daftar Subjek dan Predikat, dan sejarah Bangsa Arab, Persia, dan Barbar), lalu kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, terutama bagian muqaddimah-nya yang memuat aspek-aspek moral (ethic) dan spiritual yang mempengaruhi perkembangan ilmu sosial, bagi bangsa Eropa, beliau disebut penemu sejati ilmu sosiologi. Aspek-aspek moral dan spiritual inilah yang mengilhami sebagian masyarakat Eropa dalam menjalankan aktifitas ekonominya.

Abad pertengahan masehi, para pemikir muslim yang menulis tentang ekonomi antara lain :

  1. Abu Yusuf (113-182H/731-798M),
  2. Al-Syaibani (750-804M),
  3. Abu Ubaid (150-224 H),
  4. Yahya Ibn ‘Umar (213-289H),
  5. Al-Mawardi ( 364H/974M – 450 H),
  6. Al-Ghozali (450-505H/1058-1111M),
  7. Ibnu Taimiyah (661-728H/1263-1328 M),
  8. Al-Syatibi (790 H/1388M),
  9. Ibnu Khaldun (732-808 H/ 1332-1406),
  10. Al-Maqrizi ( 766 – 845 H / 1364 – 1442 M)..

Lembaga keuangan yang sudah terstruktur dengan baik muncul pada masa al-Mawardi. Beliau mengemukakan bahwa untuk membiayai belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara (Bayt al-Ma>l) yang didirikan secara permanen. Melalui lembaga ini, pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya masing-masing. Tugas Bayt al-Ma>l dalam kaitannya dengan redistribusi asset adalah mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang fakir miskin hanya pada taraf sekedar untuk membebaskan mereka dari kemiskinan. Untuk menjamin pendistribusian harta Bayt al-Ma>l berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, negara harus memberdayakan  Dewan Hisbah. Salah satu fungsi muhtasib adalah memperhatikan kebutuhan publik serta merekomendasikan pengadaan proyek kesejahteraan bagi masyarakat umum.

Menilik pemikiran dan praktek kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Islam pada masa al-Mawardi 974-1058M di Basrah, Irak. Berarti kegiatan keuangan mikro sudah terjadi saat itu, karena kegiatan Bayt al-Ma>l tidak hanya berfungsi sebagai alat negara (lembaga) penghimpun dana melalui pajak (kharaj), jizyah, zakat dan sodaqoh yang dipergunakan untuk kepentingan negara saja, tapi juga didistribusikan untuk kepentingan dan bantuan kepada fakir miskin. Ketika aktivitas keuangan dikelola dan ditujukan untuk melayani orang miskin, berarti lembaga tersebut sudah dapat disebut sebagai keuangan mikro (microfinance).  Pada masa al-Mawardi (974-1058M) sudah ada 3 (tiga) lembaga keuangan yang beroperasi, yaitu

  1. al-Diwan sebagai lembaga keuangan publik (negara),
  2. Bayt al-Ma>l sebagai lembaga penghimpun dana sosial, dan
  3. Hisbah yang berfungsi sebagai Dewan Pengawas.

Al-Ghozali (1058-1111M)  yang hidup setelah Al-Mawardi ( 974-1058M) makin memperkuat bangunan keuangan mikro Islam, beliau menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya, beliau mengidentifikasi alasan seseorang melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu : pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan; kedua, untuk mensejahterakan keluarga; dan , ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurutnya, tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama. Lembaga keuangan mestinya mampu mengangkat taraf kehidupan sosial masyarakat yang dilayaninya, sebagaimana Al-Ghozali sampaikan “ jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten (sadd al ramaq) dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan Ibnasa. Selanjutnya agama akan hancur. …”. Maka sasaran keuangan mikro adalah orang-orang miskin yang perlu ditingkatkan skala pendapatannya melalui usaha (bisnis) dengan memberikan sumber permodalan (pembiayaan).

Ibnu Taimiyah (1263-1328M) memberikan landasan yang kuat tentang etika penentuan harga. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Ibnu Taimiyah melarang penjualan yang dilakukan kepada orang miskin dengan cara mengeksploitasi keadaanya. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa penjual harus menjual dengan harga yang dapat diterima secara umum (al-Qimah al-ma’rufah), apabila pembelinya adalah orang yang sangat membutuhkan. Orang miskin diperkenankan membeli barang-barang  yang dibutuhkan (pakaian dan makanan) dengan harga yang dapat diterima dan seharusnya tidak membayar lebih besar daripada harga tersebut. Pada kenyataannya praktek-praktek keuangan mikro memberikan harga yang lebih besar kepada orang-orang miskin dengan alasan memiliki risiko yang lebih besar.

Al-Syatibi (1388 M) mengemukakan konsep al-maqashid al-Syariah. Konsep ini dalam ekonomi Islam dijadikan sebagai dasar/landasan gerak organisasi ekonomi Islam. Menurut Al-Syatibi, maqashid al-syari’ah adalah kemaslahatan ummat.  Pernyataan al-Syatibi semakin memperkuat sendi-sendi bangunan keuangan mikro Islam, dimana visi keuangan mikro Islam sebenarnya adalah mewujudkan kemashlahatan ummat. Kemashlahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa , akal, keturunan, dan harta. Masyarakat miskin adalah lapisan masyarakat yang paling rentan terhadap berbagai macam  bentuk eksploitasi. Eksploitasi tenaga, pemikiran, objek perdagangan, dan tindak kejahatan lainnya.

Beberapa abad semenjak keruntuhan kerajaan Islam di abad pertengahan yang ditandai dengan jatuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad pada Abad 12, lalu diiringi  jatuhnya khalifah Umayyah di Spanyol pada abad 13, lalu keruntuhan Dinasty Arab terakhir  pada masa Bani Mamluk pada abad 15 di Mesir setelah dikuasai oleh Dinasti Turki Utsmani. Masa penjajahan Eropa di berbagai wilayah Islam telah ikut menyurutkan berbagai perkembangan pemikiran Islam, terutama yang menyangkut fiqh muamalah.

Hampir kurang lebih 5 abad, Islam berada pada masa kegelapan. Masa kebangkitan Islam mulai tampak di akhir abad ke-20 yang ditandai dengan kemerdekaan negara-negara Islam di berbagai belahan dunia, seperti Mesir, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia dan negara-negara lainnya. Aktivitas mencipta peradaban terhenti di Maghribi (Maroko) dan di Andalusia. Ilmu-ilmu pengetahuan mundur bersama merosotnya peradaban. Konsekuensinya, aktivitas ilmiah lenyap di sana, kecuali sebagian kecil saja dari sisa yang bisa di dapat pada beberapa individu yang terpisah dan berada di bawah kontrol sarjana-sarjana ahlus Sunnah. Semenjak kejatuhan dua kerajaan Islam terbesar sepanjang sejarah di Maghribi (Maroko) dan Andalusia (Spanyol) pada abad XIV, maka peradaban mengalir ke Eropa.

Prinsip-prinsip dasar keuangan Islam pada hakekatnya telah dipahami dan diterima oleh masyarakat muslim sampai tingkat paling bawah, namun tidak dilembagakan dalam industri keuangan formal. Kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa ke Timur Tengah pada abad 19, telah memberikan peluang kepada Yahudi dalam mengendalikan sistem keuangan (perbankan) di Mesir dan Irak (Baghdad).  Invasi sebenarnya sudah dilakukan mulai sekitar abad 16 oleh Bangsa Eropa ke negara-negara Asia, Afrika dan Timur Tengah. Perpindahan hegemoni timur ke barat turut mewarnai mainstream pemikiran dan praktek perekonomian  masyarakat dunia.

4. Fase IV : Masa Kolonialisme Barat

Perkembangan keuangan mikro berkembang di Eropa , setelah abad XIII. Tokoh, ilmuwan dan agamawan yang berperan dalam mewarnai peradaban dunia muncul dari dari Eropa. Albertus Magnus (1206-1280M) salah satu pandangan dalam bidang ekonomi adalah tentang harga yang adil dan pantas (just price), yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya-biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut, pandangan ini juga pernah diungkap sebelumnya oleh pemikir muslim Abu Yusuf yang hidup pada masa kekhalifan Harun al-Rasyid (786-809M). St. Thomas Aquinas (1225-1274M) seorang filosof dan teolog Italy adalah pemikir barat yang mengutuk bunga dan memvonisnya sebagai riba. Orang yang memperanakkan uang disebut dengan pendosa. Dalam bukunya yang sangat terkenal, summa theologica, Aquinas menjelaskan bahwa memungut bunga dari uang yang dipinjamkan adalah tidak adil sebab ini sama artinya dengan menjual sesuatu yang tidak ada. Pandangan dan pemikiran intelektual Eropa di masa transisi perpindahan hegemoni dari Timur ke Barat masih diwarnai dengan kedekatan prinsip-prinsip dasar nilai (ethic) yang melandasi kemunculan teori-teori dan praktek ekonomi saat itu.

Di Eropa, pada awal abad ke-15 tepatnya tahun 1462 M, Gereja Katholik mendirikan usaha gadai sebagai bentuk perlawanan terhadap praktek pembungaan yang tinggi . Penulis buku ini tidak menyebutkan negara mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Usaha gadai ini sebelumnya belum dikenal oleh bangsa Eropa, kecuali seperti yang telah dipraktekkan di Barcelona (Spanyol) pada tahun 1401. Padahal tidak dapat dipisahkan antara peninggalan Dinasti Islam di Spanyol dengan perjalanan sejarah berikutnya. Spanyol (Andalusia dan Cordoba) sebagai pusat ilmu pengetahuan abad pertengahan sudah diakui oleh sejarah dunia. Sehingga bukan tidak mungkin bahwa berdirinya lembaga keuangan di Barcelona merupakan warisan budaya Islam yang ditinggalkan di sana. Pada abad yang sama Weber (1968) mengatakan bahwa di Florence pada  abad ke-14, saat itu pasar uang dan pasar modal yang menjadi seluruh kekuasaan politis besar, dipandang sebagai sesuatu yang tidak bisa dibenarkan secara etis. Kritik terhadap praktek-praktek keuangan yang cenderung elitis dan mengesampingkan masyarakat kelas bawah digencarkan oleh para sarjana yang memiliki integritas sosial tinggi.

Perubahan pemikiran dan etika di Barat (Eropa) berpengaruh terhadap praktek-praktek keuangan pada abad-abad selanjutnya (abad ke-15 sampai dengan abad ke-20), ketika paham kapitalisme yang dipelopori oleh kaum protestan (Calvin dan Luther) menjadi mainstream masyarakat Eropa.

Ungkapan-ungkapan di atas berasal dari Benjamin Franklin, hal yang sama juga diungkap oleh Ferdinan K dalam bukunya Pictur of American Culture, sebagai kesaksian iman dari kelompok yankee. Itulah semangat kapitalisme yang disini terungkap dengan cara yang khas. Keberhasilan masyarakat Eropa dalam membangun peradabannya tidak terlepas dari spirit yang diungkap oleh Weber di atas. Industri keuangan yang di bangun pasca munculnya teologi baru dalam masyarakat Eropa mewarnai bentuk dan struktur lembaga keuangan, terutama mengenai produk-produknya. Hampir semua produk keuangan yang dihasilkan berbasis dengan bunga.

Pada tahun 1700-an, Jonathan Swift berinisiatif untuk mendirikan the Irish Loan Fund System. Organisasi ini memberikan pinjaman tanpa agunan kepada orang miskin dan para petani di Irlandia. Kegiatan keuangan ini sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat Eropa. Kegiatan peminjaman uang yang dilakukan ketika itu, selalu menggunakan agunan bahkan para peminjam akan dikenakan bunga yang tinggi, sedangkan mereka yang terlibat dalam kegiatan keuangan (perbankan) hanyalah para pedagang, produsen, raja-raja dan aparat kerajaan dan organisasi-organisasi gereja  yang membutuhkan jasa perbankan untuk melancarkan kegiatannya.  Jika dilihat dari sisi teologi, maka ada kemungkinan hubungan antara keyakinan keagamaan dengan praktek ekonomi masyarakatnya. Irlandia memiliki teologi yang berbeda dengan masyarakat Eropa barat lainnya. Irlandia termasuk penganut Katholik ortodoks, sedangkan Inggris, Perancis, dan Jerman adalah penganut Protestan.

Tahun 1800an,  Konsep koperasi simpan pinjam dikembangkan oleh Friedrich Wilhelm Raiffesein di Jerman. Mulai tahun 1865,  koperasi menyebar dengan sangat cepat ke Jerman dan negara-negara lain di  Eropa, Amerika Utara dan masuk ke negara-negara berkembang. Awal tahun 1900-an model ini diadopsi di Amerika Latin dengan nama Rural Latin America. Tujuan organisasi ini adalah untuk membantu masyarakat pedesaan agar dapat memutus ketergantungan terhadap rentenir (moneylenders) dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.  Penyebaran model ini masuk ke Indonesia pada akhir tahun 1880an, tepatnya tahun 1895 didirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menjadi institusi keuangan mikro terbesar di Indonesia.

Konsep koperasi pada hakekatnya adalah salah satu jenis dari bentuk mode transaksi syariah yaitu musyarakah. Konsep kerjasama yang dikembangkan dalam model ini tidak jauh berbeda dengan mode musyarakah. Hitti (2006 : 751)  sekitar abad ke-13 ilmu pengetahuan dan filsafat Arab telah dipindahkan ke Eropa , dan karya orang Spanyol sebagai perantara telah melakukan tugasnya dengan baik. Meenai, A.A. dalam Moore (1997) menyatakan bahwa 1400 tahun lalu, para pemikir dan ulama Islam telah bersepakat tentang larangan riba. Sungguh sial, pada pertengahan abad ke-19 ketika hampir seluruh dunia muslim dikuasai oleh kolonial barat, sistem ekonomi yang telah dikembangkan oleh Islam telah diganti dengan sistem kapitalis. …… dan para sarjana muslim tanpa sadar telah masuk dalam filosofi hidup masyarakat barat. Sementara di sektor riil pengembangan industri dan perdagangan global di Eropa diwarnai oleh sistem ekonomi Islam yang diambil dari teks hukum-hukum Islam   (fiqh) yang ditulis pada abad kedua hijriah, dimana bentuk usaha mereka mengarah dan mencakup bagian tentang mudarabah dan bentuk-bentuk lain dalam profit sharing.  Sebagaimana yang disinyalir oleh Homoud bahwa bentuk-bentuk kelembagaan yang muncul di Eropa diilhami dari referensi pemikiran ulama Islam abad pertengahan yang buku-bukunya mengalir ke Eropa dan menjadi sumber inspirasi masyarakat terpelajarnya. Perbedaan yang paling menyolok dalam dua budaya masyarakat yang berbeda (Islam dan non-muslim) di abad kolonialisme adalah keberanian mengimplementasikan syariah “keyakinan”nya dalam bentuk perwujudan “kelembagaan”.  Dalam kondisi yang tertindas budaya yang dianggap paling baik adalah budaya penindas (penjajah), sehingga ada kecenderungan meniru dan sikap inferior masyarakat tertindas terhadap para penjajahnya. Budaya ini bahkan tidak langsung begitu saja hilang tapi masih terwariskan ke generasi berikutnya, walaupun secara de jure mereka sudah merdeka.

5. Fase V :  Masa Kebangkitan Ekonomi Islam (Abad ke-20 M)

Rintisan keuangan Islam sebagai perlambang bangkitnya kembali pemikiran Islam ditandai dengan adanya rintisan awal tentang perbankan syariah di Mesir pada dekade 1960-an yang beroperasi sebagai Rural-Social Bank di sepanjang delta Sungai Nil. Lembaga ini berrnama Mit Ghamr. Operasi lembaga keuangan ini di wilayah Pedesaan Mesir dan berskala kecil. Melihat dari nama dan sasaran pembiayaannya, maka sebenarnya lembaga ini adalah bentuk dari praktek keuangan Mikro Islam, namun saat itu belum dikenal istilah microfinance (keuangan mikro), karena istilah ini baru dikenal pada tahun 1990-an.

Program pengentasan kemiskinan dan bahaya kelaparan dicetuskan dengan Program Revolusi Hijau “Green Revolution” pada tahun 1960-an. Program ini telah menginspirasi berbagai negara dalam upayanya untuk menekan bahaya kelaparan dan kemiskinan dunia. Di Indonesia dengan adanya revolusi hijau berhasil membebaskan diri dari defisit pangan kronis, sedang Thailand berhasil mengubah diri menjadi pengekspor beras, dan di India dan Pakistan berhasil membebaskan dari persoalan defisit gandum yang kronis. Untuk mengimbangi program ini Pemerintah berupaya untuk memperluas akses petani melalui kredit pertanian dengan menggunakan lembaga keuangan milik pemerintah, atau Koperasi Simpan Pinjam Petani yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana (nasabah peminjam) dengan tingkat suku bunga yang rendah. Lembaga ini mengalami kerugian dan hampir kehilangan seluruh modalnya sebab bunga pinjaman mereka disubsidi oleh Lembaga (Keuangan-Penyalur) , sehingga tidak dapat menutup seluruh biaya atas kegagalan kredit mereka. Program kredit mikro dalam periode ini banyak mengalami kegagalan.

Tahun 1950-1960an, Upaya pemberantasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara ,  baik dalam bentuk proyek maupun  program. Kegagalan program pengentasan kemiskinan telah menjadi pengalaman pahit hampir di seluruh negara miskin dan berkembang. Program – program yang dilakukan hampir serupa di seluruh dunia, yaitu pemberian bantuan uang tunai (BLT), pelaksanaan proyek infrastruktur padat karya, bantuan sanitasi, kesehatan, perbaikan gizi dan sebagainya. Ujung dari semua proyek dan program pengentasan kemiskinan selama ini adalah munculnya ketergantungan “orang miskin” terhadap pemerintah dan atau donor. Sehingga kesinambungan program menjadi terhenti manakala penyediaan dana (donor) berhenti.

a. Masa Perintisan

Di Pakistan, tepatnya di kota Karachi telah didirikan Bank Koperasi yang memberikan pelayanan ke masyarakat bawah (grassroot) pada tahun 1965. Tokoh yang berjasa dalam pendirian ini adalah S.A. Irshad, namun lembaga keuangan ini tidak berhasil karena terjadinya salah pengelolaan dan kurangnya supervisi resmi.

Kedua eksperimen tersebut menginspirasi berdirinya lembaga-lembaga keuangan berikutnya. Lembaga keuangan formal yang dibentuk pertama kali di dirikan  di Dubai dengan nama Dubai Islamic Bank pada tahun 1975.  Lembaga keuangan mikro Islam di Timur Tengah didirikan pada tahun 1980 yang didukung oleh negara-negara Teluk Arab dengan nama Arab Gulf Fund for United Nations Development Organizations (AGFUND).

Awal tahun 1970an, lahir program micro credit di Bangladesh , Brazil dan beberapa negara lain yang memberikan pinjaman kepada pengusaha wanita miskin. Setiap anggota kelompok ditanggung pengembalian pembayarannya oleh semua anggota lainnya. Beberapa tokoh yang muncul saat itu antara lain : Muhammad Yunus dengan Grameen Banknya, ACCION International, yang didirikan di Amerika Latin dan kemudian menyebar ke seluruh Amerika Serikat dan Afrika, terakhir ke India dengan berdirinya the self Employment Women’s Association Bank, dimana bank tersebut didirikan dan dimiliki oleh Asosiasi pengusaha wanita. Usaha mereka telah menginspirasi orang di seluruh dunia untuk dapat mereplikasi keberhasilan mereka.

Pada tahun 1980an , program microcredit “kredit mikro” dikembangkan di seluruh dunia dengan pendekatan dan metodologi yang berbeda tentang pembiayaan kepada orang miskin. Pertama: program termenej dengan baik yang ditujukan kepada masyarakat miskin, khususnya wanita. Pengalaman membuktikan cara pembayaran mereka lebih baik dibandingkan kualitas pembayaran pada kredit komersial. Kedua : menunjukkan bahwa orang-orang miskin memiliki kemauan dan kesanggupan membayar biaya (interest rate) kepada lembaga keuangan mikro (LKM) bersama menghidupi dirinya sendiri tanpa banyak mengandalkan bantuan dari donor dan pemerintah.

Praktek keuangan mikro Islam ditemukan di Sudan pada tahun 1983. Hans menemukan praktek keuangan mikro Islam ini ketika sedang melakukan studi kelayakan untuk proyek usaha kecil. Usaha mikro (UKM) di Sudan menghadapi masalah-masalah teknis dalam pengembangan usahanya, namun secara general persoalan yang dihadapi oleh UKM adalah masalah kesulitan akses dalam memperoleh pelayanan keuangan ke lembaga keuangan. Produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam di Sudan ini adalah mudharaba, murabahah dan qardhul-hasan. Namun implementasi produk mudharaba banyak menghadapi kesulitan, sedangkan yang paling besar dalam portofolio pembiayaannya adalah murabaha. Beberapa praktek keuangan mikro lainnya di Sudan ditandai dengan berdirinya Sudan  Islamic Bank (SIB) tahun 1992. Lembaga keuangan ini secara khusus didirikan untuk melayani kredit-mikro.

b. Masa Pertumbuhan

Awal tahun 1990an, ada kecenderungan perubahan paradigma pada gerakan keuangan mikro di dunia, yaitu dari term “micro credit” berubah ke arah “ micro finance”. Perubahan ini ditandai dengan munculnya variasi pelayanan yang tidak hanya “pembiayaan atau kredit” tapi juga, simpanan (tabungan), asuransi, jasa transfer dan jasa pelayanan keuangan lainnya.

Keuangan mikro Islam mulai berkembang pada era tahun 1990-an. Di Yaman kegiatan keuangan mikro dimulai sejak tahun 1997, di salah satu kota yang cukup padat di dekat Pelabuhan yang bernama Hodeidah telah didirikan sebuah lembaga microfinance (MF) yang di sebut dengan the Hodeidah Microfinance Program (HMFP). Keuangan mikro islam di Malaysia di praktekkan dengan nama “ ar-Rahnu”, yang berasal dari kata “ar-Rahn” yang berarti gadai. Sistem gadai di Malaysia mendapat respon yang baik dari masyarakat.

Keuangan mikro islam di Iran dirintis mulai tahun 2000 yang dimulai dari Provinsi Irfahan dengan nama Al-Taha Gharzul-Hasanah Fund.  Produk yang ditawarkan sebagai jenis pelayanan kepada masyarakat adalah berupa produk simpanan untuk jangka waktu enam bulanan (deposito) dan disalurkan untuk pembiayaan perumahan rakyat. Keberhasilan Al-Taha dalam pengalaman menghimpun dana, investasi dalam kegiatan ekonomi dan memperoleh pendapatan yang relatif tinggi, telah menginspirasi berdirinya Mohammad Rasulullah Jay Ghazrul-Hasanah Fund pada tahun 2001, dan menjadi sparing partner dalam menggalang dana masyarakat.  Selanjutnya dana yang terkumpul dalam bentuk deposit nominal kecil-kecil ini dibelikan atau dipergunakan untuk andil dalam the government cooperative-shares (musharakah papers).

Di Pakistan, keuangan mikro islam dipraktekkan dalam sektor  pertanian karena pertanian menjadi salah satu andalan bagi Negara Pakistan. Sektor ini mampu menyumbang GDP sebesar 23% dan menyumbang bagi pekerjaan (tenaga kerja) sebesar 44,8% dari total tenaga kerja (economic survey of Pakistan, 2005). Akses permodalan formal selama ini mengalami hambatan untuk masuk ke sektor ini, karena adanya kewajiban covering collateral berupa tanah. Akhirnya pembiayaan informal yang masuk ke sektor ini dengan jumlah sekitar 72% dari total pembiayaan pertanian di Pakistan (World Bank Report, 2004).

Di Bangladesh  lembaga keuangan syariah pertama yang melayani pengusaha mikro adalah Islamic Bank Bangladesh Limited (IBBL) yang menyediakan jasa pelayanan kredit mikro melalui  Skema Pembangunan Rakyat (Rural Development Schema – RDS).  RDS telah mencoba mendesain sebuah model berbasis syariah untuk mengurangi kemiskinan rakyat melalui program pembangunan rakyat mengikuti prinsip pendekatan manajemen partisipasi dan pinjaman kelompok.

Di Syria, praktek keuangan mikro Islam dimulai tahun 1998, di wilayah pedesaan paling miskin di Syria. Nama programnya adalah Jabal al-Hoss. Produk keuangan mikro Islam ini dijadikan sebagai pilot project pada lembaga keuangan formal (Bank), namun yang berhasil dijalankan hanya di Bank Pertanian dengan melayani sebagaian besar para petani. Setelah pilot project ini dinyatakan berhasil, akhirnya diinisiasi untuk didirikan lembaga keuangan mikro Islam yang kemudian dikenal dengan nama sanduq. lembaga ini memberikan pembiayaan kepada kaum wanita dengan akad murabaha. Dalam praktek murabaha, Sanduq membelikan 10 ekor kamIbng dan menjual kepada anggota, lalu anggota membayar kembali dengan cara mengangsur (cicil). Pada akhir tahun , Sanduq akan membagi keuntungan yang diperoleh kepada anggotanya. Sunduq memiliki markas (pusat), yang di sebut sanduq markazi (central fund).  Sehingga Sanduq di daerah-daerah kekuangan dana, mereka dapat mengakses dana ke sanduq markazi. Pada bulan Juni 2006, anggota mereka berjumlah 7.360 dan 47% anggotanya adalah wanita, tersebar di 32 desa.

Keuangan mikro Islam di Australia, tumbuh melalui the Muslim Community Co-operative Australia Limited (MCCA).  Mereka menyediakan jasa keuangan  dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah. Pada bulan Juni 2004, lembaga ini telah memiliki 5.824 anggota aktif dan menerima lebih dari 60 anggota baru yang bergabung tiap bulannya.  Pada akhir tahun 2004, lembaga ini membukukan pendapatan  yang meningkat sebesar 19,45% , dan memperoleh pertumbuhan dari keuntungan sebesar 50,64%, dan total asset meningkat sebesar 11,22%. Produk yang dikembangkan menjadi bentuk layanan keuangan antara lain : murabaha, musharaka, mudaraba, qord hasan dan dana zakat.

Speak Your Mind

*