Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...

FORUM GROUP DISCUSSION RUU PERKOPERASIAN

FORUM GROUP DISCUSSION
RUU PERKOPERASIAN

dilaksanakan di Wisma NH, Pancoran-Jaksel
tgl. 14 Desember 2016

SISTEM PENGAWASAN KOPERASI
narasumber: Ahmad Subagyo

PENGANTAR

Data kemenkop akhir tahhun 2014 menunjukkan dari 209.488 koperasi yang aktif hanya 147.249 unit (70,3%). Komposisi Koperasi aktif Jenis Simpan Pinjam mendominasi dari seluruh jumlah Koperasi yang ada dengan portofolio sebesar 52%. Jumlah angggota yang dilayani sebanyak 20 juta lebih dan mayoritas usaha mikro.
Manfaat layanan Koperasi bagi masyarakat sangat besar. Berdasarkan riset Bank Dunia tahun 2015, dilaporkan bahwa akses pertama masyarakat ke institusi keuangan formal dilakukan melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebesar 72% (N/764). Walaupun demikian ternyata tidak sedikit Koperasi yang “GAGAL” dalam operasinya dan telah merugikan masyarakat banyak.

Ketidakaktifan Koperasi yang berarti ada dua (2) hal kondisinya, yaitu (1) Koperasi tersebut sudah tidak memiliki kegiatan usaha lagi, (2) Koperasi tidak menjalankan kewajibannya (misl.:RAT). Kedua kondisi yang ada merupakan representasi dari hasil pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini. Bahkan yang paling ironis beberapa perusahaan berbadan hukum koperasi mengalami “default” dan menyisakan permasalahan panjang karena melibatkan dana masyarakat luas yang jumlahnya tidak sedikit.

Suatu lembaga/institusi apa-pun yang mendapatkan ijin legalitas badan hukum[1]-nya dari Pemerintah karena ada mandat Undang-Undang (UU), maka pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi, melindungi dan membinanya agar arah dan tujuan masing-masing lembaga yang berbadan hukum tersebut tercapai sebagai sebuah proses membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Koperasi sebagai salah satu bentuk lembaga yang memiliki kekhasan, baik tujuan, kepemilikan, kepengurusan, kepengelolaan, dan pengawasannya memerlukan penegasan dan penguatan kedudukannya agar benar-benar dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam ber-ekonomi dan ber-kontribusi membangun negeri.

————————————————————————————–

[1] Sampai sejauh ini bentuk badan hukum yang dibentuk dan diijinkan untuk melakukan kegiatan usaha komersial hanya UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berikut materi lengkapnya, terlampir :

1. Pengawasan Koperasi dlm rangka peningkatan kinerja
2. Sistem Pengawasan Koperasi Dalam Perspektif Regulasi
3. Perdep 08_2016_Pemeriksaan Usaha KSP
4. PERMEN No. 17 Thn 2015 tentang pengawasan koperasi
5. PP No. 9 Thn 1995 tentang pelaksanaan kegiatan USP oleh koperasi
6. UU 25-1992
7. Perdep 09_2016_Pemeriksaan Usaha KSP Syariah

Foto Kegiatan terlampir:
diskusi FGD RUU Perkoperasian

foto bersama

Presentasi

Rancangan Undang-undang Perkoperasian Tanggal 6 November 2015

Berikut ini adalah RUU Perkoperasian pada tanggal 6 November 2015, silahkan di download : RUU

Membangun Sistem Keuangan Berbasis Koperasi Di Indonesia

ARTIKEL:
MEMBANGUN SISTEM KEUANGAN BERBASIS KOPERASI DI INDONESIA
Oleh :
Dr. Ahmad Subagyo[1]

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) telah menjadi bagian penting dalam pranata sistem keuangan nasional kita. Selain secara kuantitas terus-menerus mengalami pertumbuhan (th.2002-1.265 unit, 2003-1.376 unit, th.2005-1.598, th.2009-3.624, th.2012-9.632 unit) juga secara kualitas mampu memperluas jangkauan dan layanan kepada lapisan masyarakat  kelas bawah (grassroot) seperti kasus pinjaman dengan plafon ratusan ribu rupiah di Koperasi Mitra Dhuafa hingga kelas menengah seperti pada Kospin Jasa Pekalongan yang melayani pinjaman miliaran rupiah per-anggota.

Menurut salah satu Pejabat kemenkop dan UMKM bahwa jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) di Indonesia pada akhir 2012 berjumlah 96.032 unit.  Jika jumlah  desa/kelurahan di Indonesia sebanyak 79.075, maka hampir setiap desa di Indonesia memiliki KSP/USP. Cuma sayang, penyebaran KSP di Indonesia tidak merata. Hampir sebagaian besar menumpuk di Pulau Jawa (56%), dan terkecil di Maluku (1%).

Sistem Keuangan Berbasis Koperasi 4

Rumah tangga dan usaha mikro-kecil telah banyak mendapatkan manfaat dari layanan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) selama ini. Namun kebebasan mereka untuk mendapatkan akses layanan keuangan sebentar lagi akan terbatasi. Implementasi UU No. 17 tahun 2012 segera akan efektif diberlakukan dengan sistem pengawasan yang ketat. Dalam UU disebutkan bahwa KSP dapat memberikan layanan keuangan hanya kepada anggotanya saja. Artinya, masyarakat awam yang tidak memiliki komunitas dan tergabung dalam Koperasi tidak lagi dapat mengakses (mendapatkan pinjaman) dari KSP, kecuali mereka bersedia bergabung menjadi anggota Koperasi (KSP). Ketika masyarakat “baik Koperasi (KSP), rumah tangga, dan UMKM” berintegrasi dalam satu sistem keuangan Koperasi, maka akan terbentuk sistem kekuatan ekonomi baru yang dapat menjadi pilar ekonomi kedua setelah sistem moneter yang dibangun oleh Bank Sentral (BI).

Kita dapat mengatakan sistem koperasi menjadi sistem keuangan, manakala dalam mekanisme operasional maupun regulasinya memiliki perangkat (instrument) legalisasi hukum (usaha), pembinaan, pengawasan, perlindungan, dan hak pencabutan legalitas badan (usaha/simpan pinjam). Dalam konteks saat ini,  dengan berpayung UU No. 17 tahun 2012 Kementerian Koperasi dan UMKM telah memiliki kewenangan (otoritas) terhadap instrumen dan perangkat tersebut. Bahasa mudahnya adalah Menkop dapat memberikan ijin legalitas KSP, melalui instrumen yang ada (Lembaga Pengawasan Koperasi) Kemenkop dapat melakukan pembinaan dan pengawasan KSP, sedangkan  perlindungan dana anggota KSP dapat dilakukan melalui pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi, dan pencabutan legalitas KSP juga dapat dilakukan oleh Institusi yang sama ( Lembaga/badan di bawah koordinasi Kemenkop dan UMKM).

Jika arah kebijakan pengembangan KSP menuju pada pembentukan kelembagaan yang mandiri terlepas dari kewenangan Bank sentral, berarti kita sedang membangun “track” kedua dalam sistem keuangan kita. Track kedua tersebut adalah sistem koperasi. Ilustrasi sederhana tentang fungsi sistem keuangan dalam tatanan perekonomian suatu negara adalah bagaimana otoritas moneter mengambil kebijakan dalam pengendalian inflasi di suatu negara dengan menggunakan transmisi moneter. Ketika terjadi inflasi seperti beberapa waktu yang lalu akibat kenaikan harga BBM, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga (BI Rate). Ketika tingkat suku bunga SBI naik, dunia perbankan akan cenderung membeli SBI, sehingga Bank kekurangan likuiditas dan upaya menarik dana pihak ketiga (deposan), Bank juga menawarkan bunga yang menarik dengan meningkatkan suku bunga deposito, dan kenaikan tingkat suku bunga deposito juga akan memicu kenaikan tingkat suku bunga kredit, kenaikan bunga kredit akan memperlambat arus investasi, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Begitu juga, ketika terjadi capital flight yang akan berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah, Bank sentral akan melakukan intervensi pasar dengan menggunakan cadangan devisa melalui pasar uang (perbankan). Bank sentral akan membeli rupiah di pasar uang dengan menggunakan cadangan devisa (misal:dollar), sampai nilai tukar berada dalam posisi normal. Sistem keuangan ini terhubung secara langsung ke sistem keuangan global, ketika suatu negara mengalami goncangan ekonomi (terutama yang tergabung dalam G-20) akan berdampak terhadap perekonomian negara kita melalui mekanisme transmisi tersebut di atas.

Bagaimana dengan sistem keuangan koperasi?

Ketika Koperasi Simpan Pinjam hanya melayani anggotanya saja, dan sumber permodalan juga dari anggota koperasi dan atau anggota koperasi yang lain dan atau koperasi yang lain. Ketika KSP mendapatkan sumber pendanaan lain, misal pinjaman dari LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dan bukan dari Perbankan. Maka sistem keuangan koperasi dapat menjadi bumper ketika terjadi krisis keuangan global (krisis moneter).

Bagaimana sistem keuangan koperasi bekerja?

Saat ini hampir setiap Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi karyawan (Kopkar), KPRI, KUD, Koperasi Pasar (Koppas), Koperasi Mahasiswa (Kopma), dan Koperasi primer lainnya memiliki Unit Simpan Pinjam (USP). Ada 9.017 unit KSP/KJKS (anggotanya berjumlah 3.011.060 orang) dan ada 87.047 unit USP/UJKS (anggotanya berjumlah 14.912.553 orang). Total KSP/KJKS Koperasi dan USP/UJKS berjumlah 96.064 unit (anggotanya berjumlah 17.923.613 orang). Sehingga ketika USP bertransformasi menjadi KSP (sesuai amanat UU No.17 th. 2012), maka jumlah KSP menjadi 96.064 unit yang melayani hampir 18 juta orang. Kebutuhan keuangan mereka, seperti simpanan, pinjaman, dan pembayaran dilayani oleh KSP. Ketika simpanan anggota di Koperasi dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi, manakala KSP satu dengan yang lain dapat saling berinteraksi dan bertransaksi karena masing-masing mengetahui rating dan tingkat kesehatannya masing-masing,  dan ketika KSP dapat mengakses informasi data anggota dari Biro Pinjaman Koperasi, sehingga tidak ada anggota yang meminjam dana dari lebih dari satu KSP, atau ada anggota nakal yang mempermainkan KSP. Pemupukan permodalan berasal dari anggota sendiri melalui sertifikat Modal Koperasi (SMK), sehingga tidak perlu mendapatkan pinjaman dari Bank. Pengawasan terhadap operasional KSP, dilakukan oleh lembaga pengawas Koperasi, sehingga tiap KSP selalu berupaya untuk meningkatkan tingkat kesehatannya yang akan berpengaruh terhadap biaya premi asuransi simpanannya dan pra-syarat untuk bergabung menjadi anggota APEX Koperasi.

Mekanisme transmisi moneter global berhenti di Perbankan:

Ketika terjadi krisis keuangan global, KSP tidak langsung terpengaruh karena tidak terkoneksi secara langsung dengan sistem keuangan global (Perbankan). Tingkat suku bunga ditentukan sendiri oleh Koperasi berdasarkan kesepakatan anggota. Anggota yang meminjam dana dari KSP tidak akan terpengaruh oleh perubahan tingkat suku bunga akibat krisis moneter. KSP tidak akan terlalu merugi atau bankrut dengan kenaikan tingkat suku bunga global karena sumber dananya berasal dari anggotanya sendiri.

Kekuatan ekonomi rakyat akan termobilisasi dan membentuk track tersendiri “terpisah” dari sistem keuangan “global”. Ini sebuah tantangan besar bagi sistem perekonomian kita!, Mampukah sistem koperasi membangun kekuatannya sendiri?

Ada tiga pilar dalam membangun KSP yang tangguh:

1.       Regulasi dan Pengawasan

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan Keputusan Menteri (Kepmen) yang bertujuan untuk menguatkan kelembagaan KSP.  Keragaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang dipraktekkan oleh berbagai komunitas masyarakat di pelosok negeri menjadi kekayaan dan keunikan tersendiri. Dalam penelitian Bank Dunia ditemukan tujuh model bisnis KSP di Indonesia. Model bisnis KSP (Model Balota, Model kuasi Bank, Model Credit Union, Model BMT, Model Kemitraan, Model USPO, dan Model Tanggung Renteng) yang dibedakan berdasarkan orientasi organisasi, sumber permodalan, cara penyaluran, dan sistem keanggotaannya akan mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap UU No. 17 tahun 2012. Model yang dianggap sesuai dengan UU adalah model balota yang kemudian disebut dengan KSP.

Menjenalisir model dan membuat KSP menjadi generik dengan satu model bisnis akan memudahkan model pengaturan dan pengawasannya, namun akan menghilangkan keunggulan dan daya saing masing-masing KSP tersebut.

2.       Tata Kelola dan Kelembagaan

Kekuatan kelembagaan sebagai sebuah organisasi bisnis harus dapat berlanjut dalam jangka panjang. Keberlanjutan organisasi dapat dilakukan jika seluruh biaya dan pengeluaran Koperasi dapat ditutup dari hasil penjualannya. Selain prinsip-prinsip koperasi yang perlu ditegakkan, juga prinsip-prinsp Good Corporate Governance (GCG). Praktek terbaik dalam menjalankan kegiatan operasional koperasi menjadi acuan dan concern  bagi setiap pengelola Koperasi. KSP dipastikan telah memiliki dan menjalankan SOP/SOM. Memiliki IT support yang mewadai dalam mendukung operasional kegiatan simpan pinjam. SDM yang masih jauh tertinggal dengan kualitas pegawai Bank, perlu ada peningkatan kualitas SDM secara gradual-sistematis-berkelanjutan dengan materi-materi yang aplikatif.

3.       Infrastruktur

Ibarat akan membangun gedung, perlu adanya fondasi yang kuat. Fondasi infrastruktur KSP terdiri dari Lembaga APEX KSP yang dapat membantu likuiditas KSP jika terjadi mismatch, Lembaga Pengawas Koperasi (LPK) yang berfungsi untuk mengevaluasi, assesment dan pembinaan terhadap KSP, Biro Pinjaman KSP yang berfungsi sebagai Member Database Center bagi KSP, sehingga dapat mengetahui kualitas dan scoring serta rating anggota masing-masing Koperasi. Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi yang berfungsi sebagai penjamin dana anggota yang disimpan di KSP, apabila KSP mengalami default.

Jika, komponen-komponen pilar diperhatikan dan dipersiapkan secara seksama dan simultan, bukan tidak mustahil jika TRACK KEDUA dalam sistem moneter di negeri ini akan dapat terwujud.

________________________________________________________________________________________   [1] Chairman of GICI Business School Depok (Pemerhati Koperasi)

Sistem Keuangan Berbasis Koperasi 1
Sistem Keuangan Berbasis Koperasi 2
Sistem Keuangan Berbasis Koperasi 3

RPP Lembaga Pengawasan Koperasi

Berikut ini file RPP Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam.

Mudah-mudahan bermanfaat bagi para aktivis dan pemerhati  koperasi, sebagai bahan kajian dan instropeksi dalam pengembangan KSP di Indonesia.

Silakan di-download RPP Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam
Berikut ini : (download here)

Panduan Gici Business Creation Competition 2013

Berikut adalah beberapa panduan yang bisa dipakai untuk Mengikuti Gici Business Creation Competition

Kertas Kerja Business Plan (Download Here)

Analisis Aspek Keuangan (Download Here)

Pedoman Proposal Bisnis (Download Here)

Semoga dapat bermanfaat  terima kasih,..