Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...

Seminar Kewirausahaan dan Koperasi Universitas Persada Indonesia

SEMINAR KEWIRAUSAHAAN DAN KOPERASI 

DI KAMPUS YAI JAKARTA

UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA 

Tema: Membangun Kedaulatan Ekonomi Rakyat

Kamis, 12 Januari 2017

Diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa FE Universitas Persada Indonesia. dihadiri kurang lebih 200 mahasiswa yang YAI.

Dalam seminar ini dipaparkan mengenai kondisi ekonomi dunia, ASEAN dan Indonesia, lalu masuk dalam proyeksi ekonomi Indonesia 2017 ….

Partisipasi masyarakat Indonesia dalam menggerakkan ekonomi dalam negeri porsinya makin mengecil, kekuatan modal asing makin membesar yang menunjukkan adanya menurunnya tingkat kedaulatan ekonomi bangsa ….

Lalu apa strategi nasional yang dapat dilakukan untuk kembali menguatkan kedaulatan ekonomi bangsa ini?

Di-kupas secara mendalam dalam materi seminar ini …

Berikut materi seminar, semoga bermanfaat : Download

Berikut sebagian dokumentasinya

FORUM GROUP DISCUSSION RUU PERKOPERASIAN

FORUM GROUP DISCUSSION
RUU PERKOPERASIAN

dilaksanakan di Wisma NH, Pancoran-Jaksel
tgl. 14 Desember 2016

SISTEM PENGAWASAN KOPERASI
narasumber: Ahmad Subagyo

PENGANTAR

Data kemenkop akhir tahhun 2014 menunjukkan dari 209.488 koperasi yang aktif hanya 147.249 unit (70,3%). Komposisi Koperasi aktif Jenis Simpan Pinjam mendominasi dari seluruh jumlah Koperasi yang ada dengan portofolio sebesar 52%. Jumlah angggota yang dilayani sebanyak 20 juta lebih dan mayoritas usaha mikro.
Manfaat layanan Koperasi bagi masyarakat sangat besar. Berdasarkan riset Bank Dunia tahun 2015, dilaporkan bahwa akses pertama masyarakat ke institusi keuangan formal dilakukan melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebesar 72% (N/764). Walaupun demikian ternyata tidak sedikit Koperasi yang “GAGAL” dalam operasinya dan telah merugikan masyarakat banyak.

Ketidakaktifan Koperasi yang berarti ada dua (2) hal kondisinya, yaitu (1) Koperasi tersebut sudah tidak memiliki kegiatan usaha lagi, (2) Koperasi tidak menjalankan kewajibannya (misl.:RAT). Kedua kondisi yang ada merupakan representasi dari hasil pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini. Bahkan yang paling ironis beberapa perusahaan berbadan hukum koperasi mengalami “default” dan menyisakan permasalahan panjang karena melibatkan dana masyarakat luas yang jumlahnya tidak sedikit.

Suatu lembaga/institusi apa-pun yang mendapatkan ijin legalitas badan hukum[1]-nya dari Pemerintah karena ada mandat Undang-Undang (UU), maka pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi, melindungi dan membinanya agar arah dan tujuan masing-masing lembaga yang berbadan hukum tersebut tercapai sebagai sebuah proses membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Koperasi sebagai salah satu bentuk lembaga yang memiliki kekhasan, baik tujuan, kepemilikan, kepengurusan, kepengelolaan, dan pengawasannya memerlukan penegasan dan penguatan kedudukannya agar benar-benar dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam ber-ekonomi dan ber-kontribusi membangun negeri.

————————————————————————————–

[1] Sampai sejauh ini bentuk badan hukum yang dibentuk dan diijinkan untuk melakukan kegiatan usaha komersial hanya UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berikut materi lengkapnya, terlampir :

1. Pengawasan Koperasi dlm rangka peningkatan kinerja
2. Sistem Pengawasan Koperasi Dalam Perspektif Regulasi
3. Perdep 08_2016_Pemeriksaan Usaha KSP
4. PERMEN No. 17 Thn 2015 tentang pengawasan koperasi
5. PP No. 9 Thn 1995 tentang pelaksanaan kegiatan USP oleh koperasi
6. UU 25-1992
7. Perdep 09_2016_Pemeriksaan Usaha KSP Syariah

Foto Kegiatan terlampir:
diskusi FGD RUU Perkoperasian

foto bersama

Presentasi

HASIL PAKET DEREGULASI I TAHUN 2015 TENTANG PERKOPERASIAN

PERATURAN PERKOPERASIAN HASIL DEREGULASI PAKET I TAHUN 2015

Permen Lengkap sebagaimana terlampir.
silakan di download!

1. Permen KUKM Nomor 9 Tahun 2015 TTG tatacara pelaksanaan pengawasan internal
2. Permen KUKM Nomor 10Tahun 2015 ttg Kelembagaan Koperasi
3. Permen KUKM 11 thn 2015 ttg Pemupukan modal penyertaan pada koperasi
4. Permen KUKM 12 thn 2015 ttg Akuntansi Koperasi Sektor riil
5. Permen KUKM 13 thn 2015 ttg pedoman akuntansi USP oleh koperasi
6. Permen KUKM Nomor 14 Tahun 2015 ttg Pedoman akuntanai USPPS oleh koperasi
7. Permen KUKM No 15 Th 2015 ttg USP oleh Koperasi
8. Permen KUKM Nomor 16 Tahun 2015 ttg Pelaksanaan Kegiatan USPPS oleh koperasi
9. Permen KUKM Nomor 17 Tahun 2015 ttg Pengawasan Koperasi
10. Permen KUKM Nomor 18 Tahun 2015 ttg Pedoman diklat bagi SDM
11. Permen KUKM Nomor 19 Tahun 2015 ttg RAT
12. Permen KUKM Nomor 20 Tahun 2015 ttg Penerapan Akuntabilitas koperasi
13. Permen KUKM 21 thn 2015 ttg Pemeringkatan koperasi
14. Permen 22 thn 2015 tentang KSB
15. Permen KUKM Nomor 23 Tahun 2015 ttg Penilaian IPK penggerak Koperasi
16. Permen KUKM Nomor 24 Tahun 2015 tentang NSPK Inkubator-final
17. Permen KUKM Nomor 25 Th 2015 ttg Revitalisasi Koperasi