Bimtek Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

Memahami tentang praktek keuangan mikro syariah bagi masyarakat awam bukanlah sesuatu yang mudah, selain harus memahami tentang prinsip-prinsip keuangan mikro mereka juga harus mempelajari tentang keuangan syariah. Namun dengan diketemukannya instrumen kepatuhan akan memudahkan kepada setiap orang untuk dapat mendeteksi suatu lembaga keuangan yang menamakan dirinya keuangan mikro syariah.

Instrumen ini disusun berdasarkan hasil kajian disertasi yang disusun oleh Ahmad Subagyo dalam meraih gelor doktoralnya di Program studi Pengkajian Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011.

Kajian yang menggunakan pendekatan kualitatif tersebut, kemudian dilanjutkan dengan analisis kuantitatif setelah prinsip-prinsip kepatuhan diketemukan. Prinsip-prinsip kepatuhan yang dijadikan variabel endogen dan dikorelasikan dengan performa kinerja lembaga dan di-analisis dengan menggunakan metode Structural Equation Model (SEM), diperoleh empat variabel yang secara signifikan mempengaruhi kinerja lembaga keuangan yang di-teliti.

Variabel kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan mikro yaitu:

  1. Variabel Sasaran Produk Keuangan
  2. Variabel bentuk jaminan pembiayaan/pinjaman

Variabel kepatuhan terhadap prinsip—prinsip keuangan syariah, yaitu

  1. Variabel Tujuan Layanan keuangan
  2. Variabel Bentuk perjanjian/perikatan (akad)

Untuk menggunakan instrumen analisis kepatuhan ini, diperlukan beberapa kertas kerja, yaitu:

  1. Kuisioner yang perlu diisi oleh sekurang-kurangnya 6 (enam) orang yang terdiri dari:
  • Pendapat dari Pimpinan Lembaga (Ketua pengurus/Direktur/Pengawas) = 1 (satu) orang
  • Pendapat dari Staf pembiayaan (Account Officer/admin/analis) = 1 (satu) orang
  • Pendapat dari Dewan Pengawas Syariah = 1 (satu) orang
  • Pendapat dari anggota/debitur yang dilayani = 3 (tiga) orang

Sehingga total responden-nya adalah sebanyak 6 (enam) responden.

  1. Lembar Kerja

Lembar kerja ini dipergunakan untuk menghitung nilai dari kuisioner pada masing-masing jawaban dalam kuisioner.

Hasil akhir dari perhitungan penilaian portofolio akan menempatkan posisi LKMS pada kuadran I, Kuadran II, Kuadran III, atau Kuadran IV.

Kuadran I artinya LKMS pada prakteknya tidak mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah, namun menjalankan prinsip-prinsip keuangan mikro;

Kuadran II artinya LKMS pada prakteknya tidak mematuhi prinsip-prinsip keuangan mikro dan keuangan syariah, ia beroperasi seperti halnya lembaga keuangan konvensional formal.

Kuadran III artinya LKMS berpraktek dengan memenuhi kepatuhan keuangan mikro dan syariah.

Kuadran IV artinya LKMS berpraktek seperti Lembaga Amal yang memberikan dana hibah kepada sasarannya tanpa imbalan dan tanpa kewajiban untuk mengembalikannya.

Berikut materi yang Anda bisa upload

1. KASUS LK1-analisis kepatuhan terhadap syariah
2. KASUS LK2-analisis kepatuhan terhadap syariah
3. KASUS LK3-analisis kepatuhan terhadap syariah
4. KASUS LK4-analisis kepatuhan terhadap syariah
5. Kuisioner Kepatuhan syariah
6. LEMBAR KERJA Kepatuhan

Berikut sebagian dokumentasinya

narasumber

narasumber

narasumber

suasana workshop

narsum-bimtek-bersama-peserta-di-aceh

narsum-di-aceh

narsum

KOPERASI DI ANTARA LAYANAN KEUANGAN DIGITAL DAN LAKU PANDAI

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai salah satu jenis koperasi termaju di Indonesia, selain jumlahnya terbanyak juga memiliki asset tertinggi dibandingkan dengan jenis koperasi yang lain. Dengan jumlah 110 ribu unit yang tersebar di seluruh negeri dan 20 juta lebih penduduk negeri ini terlayani oleh Koperasi simpan pinjam. Layanan Koperasi selain sebagai institusi keuangan memiliki tingkat inklusi yang tinggi. Kemampuan Koperasi memasuki wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal (Bank dan LKBB) menjadi salah satu unsur kekuatan tersendiri.

Namun saat ini Koperasi sedang menghadapi tantangan yang cukup berat yaitu akan menghadapi adanya layanan keuangan digital (LKD) dan Laku Pandai (Branchless Banking). Kedua produk hasil kebijakan otoritas moneter dan otoritas jasa keuangan ini akan masuk ke wilayah-wilayah yang biasanya menjadi market dari Koperasi Simpan Pinjam.
Namun, sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan karena Koperasi sebagai lembaga keuangan yang dimiliki oleh anggota dan melayani anggota menjadi keunggulan tersendiri yang tidak pernah dimiliki oleh lembaga keuangan lainnya.
Tulisan lengkap dapat di lihat dalam lampiran berikut ini. Dimuat dalam Majalah INFOBANK , Bulan Januari 2016.

1. Artikel Koperasi Info Bank 1
2. Artikel Koperasi Info Bank 2

pengurus Koperasi

suasana rapat

SAEMAUL UNDONG MOVEMENT

Saemaul Undong Movement adalah sebuah gerakan pem-bangunan desa menuju kehidupan baru yang lebih baik. Se-cara etimologis pengertiannya sebagai berikut: “Sae” artinya Baru, “Maul” artinya Desa, dan “Undong” artinya Pemba-ngunan. Setelah perang Korea, keadaan Korea Selatan sangat memprihatinkan. Pada tahun 1960 pendapatan perkapitanya US$79. Setelah Saemaul Undong Movement bergulir pada tahun 1970, Korea Selatan mengalami pertumbuhan ekono-mi yang luar biasa. Tingkat pendapatan masyarakat pada kawasan pedesaan dan perkotaan relatif merata dan se-imbang. Masyarakat desa sangat menikmati keseharian me-reka dengan basis pada sektor pertanian mereka mendapat-kan pendapatan yang tidak jauh berbeda dengan sektor lain-nya di perkotaan. Korea Selatan kini berdiri sejajar dengan Amerika, Jepang dan negara-negara maju lainnya di belahan benua eropa.

Saemaul Undong Movement dikembangkan dengan tiga prin-sip dasar. Pertama “Diligence”, sebuah prinsip yang menge-depankan pada kesungguhan, kerajinan dan keuletan masya-rakat desa untuk bekerja keras tanpa mengenal lelah. Kedua “Self-Help”, sebuah prinsip untuk belajar mandiri dalam meng-hadapi berbagai dinamika kehidupan di desa, serta bagaimana masyarakat desa dilatih untuk dapat menolong dirinya sendiri dan komunitasnya dengan bertumpu pada kemampuan dan potensi sendiri. Ketiga “Cooperation”, yaitu sebuah prinsip dasar agar dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari, masyarakat desa dibiasakan untuk bekerjasama dan bahu membahu menyelesaikan berbagai persoalan.

Saemaul Undong Movement diimplementasikan pada tiga kegiatan praktis di lapangan. Pertama “Environment Impro-vement”, yaitu kegiatan perbaikan lingkungan yang meliputi sarana dan prasarana dasar di pedesaan, baik jalan, jembatan, irigasi, drainase maupun sarana air bersih dan sanitasi lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan antara lain dengan memberikan bantuan stimulan berupa semen serta perlengkapan lainnya.

Korea Selatan telah membuktikan mampu menjaga keles-tarian lingkungan, menangani limbah, bahkan memulihkan lingkungan yang rusak akibat polusi. Sungai Han yang mem-belah Kota Seoul semula kotor seperti Sungai Ciliwung, Jakarta.

Namun, kini airnya jernih dan menjadi pemandangan yang menarik. Untuk menjaga kebersihan, penduduk dilarang ber-aktivitas di sungai itu. Seperti kegiatan memancing juga tidak boleh. Namun, kalau melintas dengan perahu diperbolehkan.

Kedua “Increasing Income”, yaitu kegiatan yang difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan, antara

RUMAH ADAT

saemul Undong logo

PERBEDAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)

(Dalam Perspektif Undang-Undang)

Oleh

Dr. Ahmad Subagyo

TAHUN INI (2015) adalah tahun ke-dua sejak UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di-UNDANGKAN.

Berarti UU ini efektif berlaku ……..

Bagaimana implementasinya ????

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan Indonesia untuk melakukan transformasi dan berupaya untuk menjadi lebih baik. Menurut pandangan kami, faktor yang paling utama adalah kemampuan Indonesia untuk membebaskan sebanyak mungkin rakyatnya dari belenggu kemiskinan yang terus mengancam. Secara realistis, hal tersebut tidak akan tercapai dalam waktu singkat atau dengan suatu keajaiban. Masalah kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan semata-mata. Hal tersebut membutuhkan investasi dalam jumlah yang sangat besar dalam bentuk inovasi, kebijakan terobosan, dan pendekatan holistik di semua sektor yang mempengaruhi permasalahan kemiskinan yang ada pada bangsa ini, yakni pemerintah, lembaga legislatif, lembaga peradilan, kepolisian, usaha, infrastruktur, pendidikan, pertanian, pariwisata, masyarakat sipil, dan lain-lain.

Apabila kita melihat perkembangan terkini di Indonesia secara lebih dekat, terdapat banyak program inovatif pada saat ini yang dapat berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Program-program tersebut memiliki bentuk dan substansi yang berbeda, seperti:[1] pembentukan komunitas belajar di Polman (Sulawesi Selatan); program penyediaan air berbasis masyarakat di Lumajang (Jawa Timur); pendidikan gratis dan sistem jaminan kesehatan gratis di Jembrana (Bali); program transparansi anggaran di Bandung (Jawa Barat); program tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan partisipatif di Maros (Sulawesi Selatan); dan mungkin masih banyak lagi.

Salah satu program inovatif Pemerintah Indonesia yang sangat patut diperhatikan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, yang disingkat PNPM-Mandiri. PNPM-Mandiri adalah program nasional yang berbentuk kerangka kerja kebijakan yang berfungsi sebagai dasar dan acuan untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat. Sejak dimulainya PNPM-Mandiri pada tahun 2007,[2] program tersebut berhasil menyediakan dan memberikan akses kepada pinjaman untuk usaha mikro berbasis masyarakat dalam jumlah yang luar biasa besar di desa dan kelurahan, yang banyak di antaranya dipimpin oleh perempuan, sehingga mendukung penciptaan sumber mata pencaharian dan lapangan pekerjaan. Karena keberhasilan pelaksanaannya, program tersebut telah mencapai jangkauan yang signifikan; dana sebesar lebih dari $900 juta dan lebih dari 6.250 kecamatan di seluruh Indonesia.

Keberhasilan PNPM-Mandiri juga menimbulkan permasalahan yang sangat penting dalam pengoperasian kegiatan yang mempengaruhi kehidupan para pemangku kepentingan, khususnya di tingkat masyarakat. Hal tersebut secara khusus terlihat jelas dalam kegiatan PDB dari program tersebut, dengan timbulnya permasalahan hukum yang sangat penting (seiring dengan pertumbuhan aset yang dikelola oleh masyarakat) dan yang menjadi semakin mendesak untuk diselesaikan agar permasalahan hukum tersebut tidak menciptakan masalah baru bagi masyarakat dan tidak menjadi kontraproduktif bagi tujuan pengentasan kemiskinan program tersebut. Permasalahan hukum utama terkait dengan kepemilikan aset oleh masyarakat dalam PNPM Mandiri dan pencarian pilihan transformasi hukum dari unit-unit yang mengoperasikan PDB dalam PNPM Mandiri. Tujuan dari laporan ini adalah meninjau kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya permasalahan hukum utama tersebut, mengidentifikasi permasalahan lain yang dapat menimbulkan dampak lebih lanjut terhadap PDB tersebut dan memberikan pilihan untuk pelembagaan PDB tersebut.

Keberlanjutan program PNPM menjadi suatu taruhan dengan kemunculan No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Masyarakat dilarang untuk melakukan penghimpunan dana secara illegal, demikian pula dilarang untuk menyalurkan dana (meminjamkan dana) secara illegal.  Saat ini ada 3 domain UU Lembaga Keuangan yang saling melengkapi yaitu UU Perbankan, UU Perkoperasian, dan UU LKM.

Perbedaan antara ketiga UU yang mengatur ketatalembagaan keuangan di masyarakat perlu dipahami oleh masyarakat luas karena hal ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak dan hak warga negara dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hak untuk berserikat dan berkumpul.

Berikut ini ada sedikit kajian tentang perbedaan antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), karena kedua lembaga ini yang saat ini sedang diperdebatkan yang dapat dijadikan sebagai wadah bagi keberlanjutan kegiatan PNPM di masyarakat.

[1] Lihat Case Studies on Innovations in Service Delivery in Indonesia, dari Tim Penelitian dan Redaksi di ASH Center for Democratic Governance and Innovation dari Harvard Kennedy School, http://www.innovations.harvard.edu/showdoc.html?id=6295.

[2] PNPM Mandiri berkembang dari program pengembangan masyarakat sebelumnya: Program Pengembangan Kecamatan dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan.

Berikut Dokumentasinya..

2-seluruh peserta FGD

 

???????????????????????????????

 

???????????????????????????????

BMT Mau Ke Mana?

Sepeninggal tokoh penggerak ekonomi syariah (Prof.Amin Aziz, alm.) pada 30 Juli yang lalu, arah gerakan keuangan mikro syariah perlu dipertanyakan, mau kemana?

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) yang mulai diperkenalkan sejak awal tahun 90-an telah mengalami perjalanan panjang dalam menemukan jati-dirinya. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) telah bermetamorfosis ke dalam berbagai bentuk yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari ujung barat (Aceh) BMT lebih dikenal dengan nama Baitul Qiradh (BQ), di Sumut dan Sumbar lebih dikenal dengan BMT KUBe, di lingkungan Muhammadiyah mempopulerkan nama BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah), di lingkungan Nahdhatul Ulama (NU) diperkenalkan Syirkah Muawwanah (SM), sedangkan di luar Sumatera dan Jawa BMT berkembang sesuai dengan provider yang mendampinginya seperti PINBUK, Microfin, BMT Center, Yamida dan Peramu dengan berbagai model bisnisnya.

Sebagai sebuah institusi bisnis dan sosial, BMT berkembang mengikuti model bisnisnya. Ada yang menjalankan fungsi bisnisnya (tamwil) saja yang dipelopori oleh Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), sementara ada yang concern ke arah fungsi sosialnya (maal) saja sebagai lembaga amil zakat (LAZ). Pendekatan bisnisnya juga bervariasi, ada yang menggunakan pendekatan individual sebagaian juga ada yang mempraktekkan pendekatan kelompok (tanggung renteng). Model kepemilikan juga beragam, ada yang mempraktekkan “owner and user” yaitu pemilik dan sekaligus pengguna (konsep koperasi), sementara juga ada yang menggunakan model kuasi bank yang memisahkan antara pemilik dan pengguna (nasabah). Keragaman model bisnis BMT tersebut  telah menjadi khasanah khas lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

Sebagai sebuah institusi keuangan, BMT tidak terlepas dari keterikatan terhadap regulasi yang berlaku di negeri ini. Sejak awal berdirinya BMT tidak menyebut dirinya sebagai koperasi, BMT lebih memilih menggunakan badan hukum perkumpulan dalam bentuk PHBK, KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau LSM (Lembaga swadaya Masyarakat), sementara UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, belum mengenal tentang Koperasi syariah. Penulis pernah diskusi dengan almarhum Prof.Amin Aziz, beliau mengatakan bahwa BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), bukan koperasi tapi institusi keuangan mikro berbasis syariah yang melayani jasa keuangan kepada usaha mikro dan kecil. Namun sebagai institusi keuangan yang melayani jasa keuangan kepada masyarakat, BMT terikat dengan UU Perbankan, sementara untuk menjadi Bank insititusi ini belum capable, akhirnya payung hukum yang paling memungkinkan adalah Koperasi.

Jumlah BMT di Indonesia pada tahun 1995 sebanyak 300 dan pada akhir tahun 1997 telah bertambah menjadi 1.501, lalu tahun 1998 menjadi 2.470 BMT. Tahun 2005 yang terdaftar dalam anggota PINBUK sebanyak 3,037 BMT.  Pada akhir tahun 2010 jumlah BMT sebanyak 4.808 unit (kemenkop). Ada sesuatu yang menarik, ketika BMT belum diatur melalui regulasi khusus  pertumbuhan BMT   berkembang sangat pesat, namun ketika muncul Kepmen No. 91 tahun 2004 yang mengatur Koperasi Jasa Keuangan syariah. Pertumbuhan jumlah BMT mengalami stagnasi.

Tahun 2013, lahir UU No. 01 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kelahiran Undang-Undang ini sebenarnya dapat memfasilitasi eksistensi BMT untuk kembali kepada khittahnya. BMT sudah waktunya untuk memperkuat diri dan memperbaiki kualitas layanan serta kinerja keuangannya dibandingkan berpikir untuk memperbanyak kuantitas. Industri ini akan kuat jika didukung dengan tiga pilar utama yaitu (1) Regulasi dan sistem pengawasan yang baik, (2) Memiliki sistem tata kelola yang baik (GCG), (3) Tersedia infrastruktur industri yang memadai.

BMT akan kuat jika ada sistem pengawasan yang baik. Organisasi yang memiliki infrastruktur pengawasan yang baik di bidang keuangan saat ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika BMT kembali menjadi LKM(s) dan berada di bawah pengawasan OJK, maka konsekuensi logisnya adalah eksistensi BMT sebagai lembaga keuangan akan makin kokoh, karena didukung dengan infrastruktur lainnya, seperti Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (Biro Kredit), Lembaga Pemeringkatan, dan pada ujungnya akses terhadap sumber permodalan akan makin murah dan mudah. Tujuan awal pendirian BMT adalah memberikan akses layanan keuangan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) yang berbasis syariah. Manakala BMT memiliki sumber permodalan yang kuat dan efisien maka jumlah UMK yang dilayani juga akan makin luas dengan biaya lebih rendah, sehingga kemanfaatannya makin meningkat.

Proses penguatan BMT mengalami evolusi dari lembaga keuangan informal (KSM/PHBK/LSM/Perkumpulan) yang awalnya kurang diperhitungkan, lalu menjadi lembaga keuangan semi formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), lalu ke depan jika memilih menggunakan payung hukum LKM (Lembaga Keuangan Mikro) di bawah UU No. 1 tahun 2013, BMT masuk menjadi struktur lembaga keuangan formal di dalam sistem keuangan nasional.

Sekarang pertanyaannya, beranikah BMT selangkah lebih maju dan menghadapi tantangan regulasi LKM yang akan diberlakukan di awal tahun depan?

 

Penulis:

Ahmad Subagyo

Ketua IAEI Komisariat STIE GICI Depok

 

 

bmt al munawar medan

 

bmt el ridho

 

bmt wiradesa

 

bmt darussalam

 

training supervisor KSP