Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...

BMT Mau Ke Mana?



Sepeninggal tokoh penggerak ekonomi syariah (Prof.Amin Aziz, alm.) pada 30 Juli yang lalu, arah gerakan keuangan mikro syariah perlu dipertanyakan, mau kemana?

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) yang mulai diperkenalkan sejak awal tahun 90-an telah mengalami perjalanan panjang dalam menemukan jati-dirinya. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) telah bermetamorfosis ke dalam berbagai bentuk yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari ujung barat (Aceh) BMT lebih dikenal dengan nama Baitul Qiradh (BQ), di Sumut dan Sumbar lebih dikenal dengan BMT KUBe, di lingkungan Muhammadiyah mempopulerkan nama BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah), di lingkungan Nahdhatul Ulama (NU) diperkenalkan Syirkah Muawwanah (SM), sedangkan di luar Sumatera dan Jawa BMT berkembang sesuai dengan provider yang mendampinginya seperti PINBUK, Microfin, BMT Center, Yamida dan Peramu dengan berbagai model bisnisnya.

Sebagai sebuah institusi bisnis dan sosial, BMT berkembang mengikuti model bisnisnya. Ada yang menjalankan fungsi bisnisnya (tamwil) saja yang dipelopori oleh Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), sementara ada yang concern ke arah fungsi sosialnya (maal) saja sebagai lembaga amil zakat (LAZ). Pendekatan bisnisnya juga bervariasi, ada yang menggunakan pendekatan individual sebagaian juga ada yang mempraktekkan pendekatan kelompok (tanggung renteng). Model kepemilikan juga beragam, ada yang mempraktekkan “owner and user” yaitu pemilik dan sekaligus pengguna (konsep koperasi), sementara juga ada yang menggunakan model kuasi bank yang memisahkan antara pemilik dan pengguna (nasabah). Keragaman model bisnis BMT tersebut  telah menjadi khasanah khas lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

Sebagai sebuah institusi keuangan, BMT tidak terlepas dari keterikatan terhadap regulasi yang berlaku di negeri ini. Sejak awal berdirinya BMT tidak menyebut dirinya sebagai koperasi, BMT lebih memilih menggunakan badan hukum perkumpulan dalam bentuk PHBK, KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau LSM (Lembaga swadaya Masyarakat), sementara UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, belum mengenal tentang Koperasi syariah. Penulis pernah diskusi dengan almarhum Prof.Amin Aziz, beliau mengatakan bahwa BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), bukan koperasi tapi institusi keuangan mikro berbasis syariah yang melayani jasa keuangan kepada usaha mikro dan kecil. Namun sebagai institusi keuangan yang melayani jasa keuangan kepada masyarakat, BMT terikat dengan UU Perbankan, sementara untuk menjadi Bank insititusi ini belum capable, akhirnya payung hukum yang paling memungkinkan adalah Koperasi.

Jumlah BMT di Indonesia pada tahun 1995 sebanyak 300 dan pada akhir tahun 1997 telah bertambah menjadi 1.501, lalu tahun 1998 menjadi 2.470 BMT. Tahun 2005 yang terdaftar dalam anggota PINBUK sebanyak 3,037 BMT.  Pada akhir tahun 2010 jumlah BMT sebanyak 4.808 unit (kemenkop). Ada sesuatu yang menarik, ketika BMT belum diatur melalui regulasi khusus  pertumbuhan BMT   berkembang sangat pesat, namun ketika muncul Kepmen No. 91 tahun 2004 yang mengatur Koperasi Jasa Keuangan syariah. Pertumbuhan jumlah BMT mengalami stagnasi.

Tahun 2013, lahir UU No. 01 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kelahiran Undang-Undang ini sebenarnya dapat memfasilitasi eksistensi BMT untuk kembali kepada khittahnya. BMT sudah waktunya untuk memperkuat diri dan memperbaiki kualitas layanan serta kinerja keuangannya dibandingkan berpikir untuk memperbanyak kuantitas. Industri ini akan kuat jika didukung dengan tiga pilar utama yaitu (1) Regulasi dan sistem pengawasan yang baik, (2) Memiliki sistem tata kelola yang baik (GCG), (3) Tersedia infrastruktur industri yang memadai.

BMT akan kuat jika ada sistem pengawasan yang baik. Organisasi yang memiliki infrastruktur pengawasan yang baik di bidang keuangan saat ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika BMT kembali menjadi LKM(s) dan berada di bawah pengawasan OJK, maka konsekuensi logisnya adalah eksistensi BMT sebagai lembaga keuangan akan makin kokoh, karena didukung dengan infrastruktur lainnya, seperti Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (Biro Kredit), Lembaga Pemeringkatan, dan pada ujungnya akses terhadap sumber permodalan akan makin murah dan mudah. Tujuan awal pendirian BMT adalah memberikan akses layanan keuangan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) yang berbasis syariah. Manakala BMT memiliki sumber permodalan yang kuat dan efisien maka jumlah UMK yang dilayani juga akan makin luas dengan biaya lebih rendah, sehingga kemanfaatannya makin meningkat.

Proses penguatan BMT mengalami evolusi dari lembaga keuangan informal (KSM/PHBK/LSM/Perkumpulan) yang awalnya kurang diperhitungkan, lalu menjadi lembaga keuangan semi formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), lalu ke depan jika memilih menggunakan payung hukum LKM (Lembaga Keuangan Mikro) di bawah UU No. 1 tahun 2013, BMT masuk menjadi struktur lembaga keuangan formal di dalam sistem keuangan nasional.

Sekarang pertanyaannya, beranikah BMT selangkah lebih maju dan menghadapi tantangan regulasi LKM yang akan diberlakukan di awal tahun depan?

 

Penulis:

Ahmad Subagyo

Ketua IAEI Komisariat STIE GICI Depok

 

 

bmt al munawar medan

 

bmt el ridho

 

bmt wiradesa

 

bmt darussalam

 

training supervisor KSP

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.